"Santun, Peserta Konvensi Tak Harus Tak Perang Gagasan"

Pengamat politik, Burhanuddin Muhtadi, mengkritik 11 peserta Konvensi Calon Presiden Partai Demokrat yang adem ayem dan tidak ada pertarungan ide selama ini. Akibatnya, tidak ada faktor pembeda dari 11 bakal capres tersebut atau terlihat seragam.

Muhtadi mengatakan, walau Partai Demokrat memiliki semboyan berpolitik dengan cerdas dan santun, itu bukan berarti tidak boleh menyerang calon lainnya. Menurut dia, santun tersebut seharusnya diimplimentasikan dalam mengemas gagasan masing-masing peserta.

"Kesantunan itu tidak harus diartikan menghilangkan substansi dari tukar-menukar program dan perang gagasan. Santun itu dalam konteks pengemasan. Tapi, substansinya adalah satu calon peserta konvensi dengan calon lain punya perbedaan yang tegas mengenai satu atau dua hal," ujar Muhtadi di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, seperti dikutip Tribunnews, Senin (25/11/2013).

Menurut Muhtadi, 11 peserta konvensi sebenarnya adalah bahan mentah. Oleh karena itu, masing-masing peserta harus sadar dan semakin mengenalkan visi dan misinya kepada masyarakat.

"Jadi raw material-nya peserta konvensi tidak nendang. Menurut saya, itu harus disadari seluruh peserta konvensi. Harusnya, sarana untuk mengenalkan visi dan sekaligus misi masing-masing calon diperbanyak. Ini sudah pesertanya kurang greget, kemudian terlalu banyak aturan yang atas nama kesantunan membuat masing-masing calon nggak bisa menampilkan diri kepada publik," kata lulusan master Ilmu Politik Australian National University itu.

Seperti diberitakan, hasil survei terakhir yang dilakukan Lingkaran Survei Indonesia (LSI) menunjukkan elektabilitas peserta konvensi masih rendah. Berdasarkan survei LSI, bakal capres Demokrat juga kalah dalam hal popularitas. Tingkat pengenalan publik terhadap 11 peserta konvensi masih di bawah 60 persen.

Peserta konvensi tersebut ialah Dahlan Iskan, Marzuki Alie, Pramono Edhie Wibowo, Gita Wirjawan, Anies Baswedan, Hayono Isman, Dino Patti Djalal, Ali Masykur Musa, Endriartono Sutarto, Sinyo Harry Sarundajang, dan Irman Gusman.

Ketika disebutkan nama-nama capres non-konvensi seperti Megawati Soekarnoputri, Aburizal Bakrie, Joko Widodo, Prabowo Subianto, Wiranto, dan Hatta Rajasa, tingkat pengenalan publik terhadap mereka, menurut LSI, di atas 70 persen.

sumberrr

PKS Gelar Pemira untuk Tentukan Capres

JAKARTA – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tak mau ketinggalan untuk melakukan penjaringan capres seperi halnya Partai Demokrat (PD). Namun bukan konvensi yang dilakukan PKS, tetapi proses Pemilihan Raya (Pemira) yang akan digelar partai yang dipimpin Anis Matta ini.

Pemira akan diikuti para kader internal PKS yang diajukan berbagai DPW PKS kepada Lembaga Pelaksana Penokohan Kader (LPPK) PKS yang menerima mandat untuk menggelar Pemira itu.

”Usulan nama (kader) itu yang kemudian akan dipilih oleh setidaknya sejuta kader PKS yang tersebar di seluruh Indonesia. Proses pemilihannya pada 29 November dan 30 November 2013,” kata Presiden PKS Anis Matta di Gedung JCC, Jakarta, Rabu (27/11) .

Anis mengatakan, dari hasil pemira oleh sejuta kader PKS itu maka akan tersaring antara 3 nama sampai 5 nama yangselanjutnya diajukan ke Majelis Syuro PKS. Maksudnya, pola rekruitmen capres yang digunakan PKS dalam Pemira ini menerapkan metode kedaulatan kader, sebab aspirasi semuanya muncul dari kader PKS.

”Sebab nanti kandidat capres hanya bertempur di luar (partai), sedangkan di internal tak akan ada yang bertempur. Nah, kalau konvensi (Demokrat) itu kan bertarungnya di dalam partai dan di luar partai. Itu ongkos politiknya luar biasa besar. Artinya Pemira ini sangat berbeda dengan konvensi-nya Demokrat, sebab di dalam Pemira ini tidak adapertarungan antar elite, namun yang muncul adalah geliat dan semangat seluruh kader partai dalam menentukan capresnya,” urai Anis.

Menurutnya, dengan Pemira ini maka PKS berupaya menjaring sebanyak-banyaknya capres dari internal sesuai aspirasi kader PKS di daerah sehingga yang muncul adalah beberapa yang terbaik dari kader itu sendiri. ”Artinya, kami di DPP PKS hanya memfasilitasi keinginan kader di bawah siapa sebenarnya yang memang layak menjadi capresnya PKS,” tegas Anis.

Untuk diketahui, Pemira PKS diputuskan di Election Update ke 3 PKS di Jakarta pada 21 November 2013 lalu. Saat itu yang muncul 22 kandidat capres PKS, di antaranya Anis Matta sendiri, Ketua Fraksi PKS Hidayat Nurwahid, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno, Menkominfo RI Tifatul Sembiring, sertabeberapa anggota Majelis Syuro dan pendiri PKS.

Dalam kesempatan itu, Anis juga membantah kalau Pemira ini dilakukan untuk menaikkan elektabilitas partainya yang sedang melorot. Menurutnya, walau elektabilitas PKS yang saat ini masih rendah tak bisa dibuat alasan untuk menunda penjaringan capres.

”Gak ada itu (Pemira) hubungannya dengan elektabilitas, tapi memang karena tuntutan kader-kader kami di bawah yang meminta penetapan capres sebelum Pileg 2014. Jadi capres PKS tetap akan ditentukan terlepas dari tinggi dan rendahnya elektabilitas PKS,” jelasnya.

Dia menambahkan, para kader PKS dan tokoh partai ingin melihat PKS dalam satu paket lengkap pada Pemilu 2014 mendatang, yakni memiliki caleg dan capres, sehingga elektabilitas capres maupun caleg PKS dapat meningkat secara beriringan.

”Yang jelas rencana koalisi partai Islam itu nanti sajalah setelah pileg. Setelah kami melihat pencapaian partai kami dalam presidential threshold baru kami akan fleksibel,” ungkapnya.

Terkait dirinya masuk sebagai kandidat capres PKS, Anis mengatakan lewat proses di Pemira belum tentu dirinya akan ditetapkan sebagai capres PKS. ”Lewat Pemira ini maka belum tentu capresnya adalah Presiden PKS,” pungkasnya. (ind)

http://www.jpnn.com/read/2013/11/28/...ntukan-Capres-

Rapimnas Akan Tentukan Cara Memilih Capres Golkar

Politikus Golkar, Siswono Yudo Husodo, mengatakan keputusan metode penentuan calon presiden dari partai akan ditentukan di rapat pimpinan nasional (rapimnas).

Di dalam rapat tersebut, anggota Dewan Pimpinan Pusat (DPP), Dewan Pimpinan Daerah Provinsi, dan organisasi-organisasi sayap Golkar akan menentukan apakah menggunakan konvensi atau survei. “Yang punya suara paling banyak itu DPD Provinsi,” kata Siswono saat dihubungi pada Selasa siang, 10 April 2012.

Jika dalam rapat pimpinan tak ditemukan kata sepakat, peserta akan melakukan voting. Siswono mengatakan ia belum mengetahui peta dukungan peserta rapat pimpinan, apakah akan mengarah ke konvensi atau survei.

Menurut Siswono, metode penentuan calon presiden yang akan diusung partai tidak diatur di dalam Anggaran Dasar-Anggaran Rumah Tangga (AD-ART) partai. “Oleh karena itu, rapat pimpinan yang menentukan,” katanya.

Pengurus Partai Golkar berencana mempercepat rapat pimpinan, yang biasanya diadakan bulan Oktober, menjadi Juni. Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Akbar Tanjung mengatakan rapat yang dimajukan itu di luar kebiasaan Golkar. “Harus ada alasan yang tepat untuk memajukan,” katanya.

Sekretaris Jenderal Golkar Idrus Marham mengatakan keputusan pengurus memajukan rapat pimpinan adalah bentuk respons permintaan pengurus provinsi.

tempo co