JAKARTA,BIJAK—Guna membahas penyadapan Australia, Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menggelar rapat gabungan dengan sejumlah instansi: Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), Kementerian Pertahanan (Kemenhan), Badan Inteligen Negara (BIN), Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri), Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), dan Kementrian Sekretaris Negara (Kemensesneg).

Ketua Komisi I DPR Mahfud Siddiq mengatakan ada enam poin kesimpulan yang telah dihasilkan dalam rapat tersebut.

Poin pertama DPR mengapresiasi pemerintah, yang tegas dan keras memberikan reaksi terhadap penyadapan oleh Australia.

Poin kedua, DPR mendesak pemerintah untuk konsisten menjalankan enam langkah peta jalan dalam menyikapi masalah ketegangan Indonesia-Australia.

Poin ketiga, DPR mendesak pemerintah untuk mempercepat penggunaan sistem persandian di semua negara dan kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.

Poin keempat, perlunya penataan kembali kebijakan dan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi serta infrastruktur telekomunikasi yang menjamin kepentingan nasional.

Poin kelima, DPR mendorong pemerintah untuk mengembangkan sistem pertahanan dunia maya dengan mengoptimalkan sumber daya dalam negeri.

Poin keenam, DPR dan pemerintah perlu melakukan langkah lanjutan untuk memastikan bahwa program satelit itu sudah berjalan mulai tahun 2014. (AS/JP/FMC/SNC)

sumber http://www.bijaks.net/news/article/7...ait-penyadapan