JAKARTA, KOMPAS.com — Enam orang anggota DPRD DKI Jakarta menolak kebijakan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo untuk menambah penyertaan modal pemerintah dari Rp 2,8 miliar menjadi Rp 250 miliar kepada PD Dharma Jaya. Penolakan itu dilontarkan dalam rapat paripurna pada Rabu (27/11/2013) siang.

Salah satu anggota yang menolak adalah Wanda Hamidah. Anggota DPRD dari Fraksi PAN itu mengatakan, penolakan itu didasarkan oleh dua hal. Pertama, eksekutif hanya melakukan suntikan modal tanpa melakukan perombakan total di manajemennya. Kedua, PD Dharma Jaya tidak memiliki rencana bisnis yang kuat demi menjalankan roda usaha bidang peternakan.

"Tidak ada good will eksekutif untuk menyehatkan BUMD ini. Jika sakit, ya harusnya masuk emergency. Saat raker, saya tanya ini pola penyelamatannya gimana? Penyehatannya kayak apa? tidak pernah bisa dijawab," ujar Wanda seusai rapat paripurna tersebut.

"Lalu, direksi masih PLT (pelaksana tugas). Saya mau lihat apa profil BUMD ini, bussines plan-nya apa, posisi utang berapa, asetnya berapa, tak juga bisa dijelaskan mereka," lanjut Wanda.

Wanda mempertanyakan mengapa eksekutif begitu berani memberikan modal dasar dalam jumlah sangat besar kepada BUMD yang tidak memiliki prospek usaha. Padahal, uang sebesar Rp 250 miliar tersebut adalah milik rakyat. Dia pun menganalogikan eksekutif bagai memberikan cek kosong kepada PD Dharma Jaya.

"Kami khawatir akan sia-sia, mubazir. Ini kan APBD, bukan uang bapak dia. Kalau punya bapak dia, saya enggak marah," ujarnya.

"Kami mendukung ketahanan pangan. Tapi, bukan memberikan cek kosong begitu. Paling tidak harus menunjukkan keinginan kuat dong. Direksi saja masih PLT, utang banyak, aset enggak ada, bussines plan enggak ada, bagaimana mau setuju," ujar Wanda.

Penolakan tersebut diketahui tak berpengaruh atas keputusan pemberian modal dasar. Pasalnya, anggota dewan yang menolak hanya sebanyak enam orang, sementara yang hadir dalam rapat paripurna adalah sebanyak 64 orang dari 94 anggota DPRD.

Menanggapi hal itu, Wanda mengaku para penolak menerimanya dengan bijak. Menurut mereka, situasi itu merupakan bagian dari demokrasi.

"Yang penting saya sudah berusaha melindungi uang rakyat. Yang paling penting, nanti pengawasannya gimana. Mudah-mudahan PD Dharma Jaya memberikan sumbangsih ke Pemprov," ujarnya.

ember

KLO ITU DUIT BAPAKNYA JOKOWI,GK PERLU REPOT2 DI URUSIN TANTE





tante wanda walau agak berumur tapi tetap menggoda