JAKARTA, KOMPAS.com — Pemprov DKI Jakarta sudah meminta Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) untuk melakukan rekayasa cuaca. Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengimbau Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan juga berkirim surat yang sama kepada BPPT.

"Nah, ini mesti menyamakan persepsi apakah Gubernur Jabar yang bikin surat atau kita karena cuaca ekstrim itu kan bukan di sini, tapi di Bogor dan airnya itu jatuh ke kita," kata Basuki di Balaikota Jakarta, Selasa (26/11/2013).

Rencananya, Pemprov DKI Jakarta baru akan berkirim surat kepada BPPT untuk melakukan rekayasa cuaca pada Desember mendatang. Menurut Basuki, pada Desember itulah puncak musim hujan di Jakarta.

Kendati demikian, apabila cuaca tidak ekstrem dan kondisinya belum darurat, maka DKI urung meminta BPPT melakukan rekayasa cuaca. "Masalahnya sekarang ini yang kondisinya darurat, hujan gede di Bogor, dan kita mesti samakan persepsi dulu. Karena hujan di Bogor, jatuhnya ke kita sebagai hilir," kata Basuki.

Rekayasa cuaca itu dilakukan sebab pengerjaan normalisasi di sungai dan waduk belum optimal. Surat itu rencananya akan dilayangkan oleh Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo kepada BPPT dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Nantinya, melalui rekayasa cuaca itu, hujan dapat dialihkan dan didorong ke arah laut supaya tidak turun deras di Jakarta. Bendungan raksasa atau giant sea wall, kata dia, tidak bisa dibuat dalam satu atau dua hari. Oleh karenanya, rekayasa cuaca semacam itulah yang akhirnya dipilih. Ia berharap, upaya tersebut dapat mengurangi intensitas hujan hingga puncak musim hujan terlewati.

Menurut ramalan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), puncak hujan Jakarta akan terjadi pada Januari-Februari mendatang. Untuk membuat teknologi rekayasa cuaca itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menggelontorkan dana sebesar Rp 18 miliar yang akan diambil dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI.