Banjir Jakarta antara Perang PKS-PDIP

Antara Kepentingan Publik dan Politik

Pertarungan Cagub DKI sudah berakhir 2012. Jokowi & Ahok pemegang kekuasaan berikutnya hingga 2017 dengan berbagai visi dan misi yang telah diusungnya sejak awal kampanye. Salah satu program yang sangat menguat adalah penaganan banjir (bencana) dan mengatasi kemacetan serta penyediaan sarana transportasi publik yang memadai dan terjangkau. Publik Jakatra berharap seluruh yang dijanjikan Gubernur baru dapat direalisasikan bukan hanya selogan dan basa basi. Seluruh upaya dan langkah langkah kongkrit dilakukan oleh Jokowi dan Ahok, yaitu berawal dari pembenahan birokrasi dan aparaturnya. Waktu 5 tahun tentu bukan waktu yang panjang untuk mengatasi berbagai tumpukan masalah di di Jakarta. Jokowi dan Ahok harus ekstra keras dan melakukan koordinasi dengan berbagai pihak dalam mengatasi Jakarta khususnya SOAL BANJIR reguler.

Masalah Jakarta tidak bisa ditangani Pemeritah DKI Jakarta sendiri, peran serta berbagai pihak tentu sangat dibutuhkan dan membatu guna mempercepat mengatasi masalah. Namun sayang beribu sayang Jokowi dan Ahok mengambilsikap lain dalam mengangani masalah banjir Jakarta yaitu melarang berbaga pihak terutama partai dan perusahaan ikut campur dalam proses penanggulangan banjir/bencana di Jakarta karena aka ada potensi berbabau politik. Sikap ini sungguh irionis dari statemen Jokowi sebelumnya yang akan melibatkan berbagai pihak tanpa terkecuali partai.

Statemen atau eraturan ini mengundang kontroversi berbagai pihak karena dianggap membendung komponen lain ikut berkontribusi dalam penanganan banjir yang tidak kunjung selesai. Pemeberitaan media masa melangsir terkait sikap dan peraturan Jokowi tersebut:

[BERITA 1]

Jokowi Larang Partai Bantu Korban Banjir di Jakarta Kecuali PDIP?

Larangan Gubernur DKI Jakarta Jokowi terhadap Parpol untuk membantu korban banjir Jakarta nampaknya tidak berlaku bagi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), partai pengusungnya dalam pilkada 2012. Sejumlah mobil Ambulance milik PDIP terlihat siaga di titik-titik yang berpotensi banjir di Jakarta.

Seperti dilaporkan Islamedia, Rabu (16/1), sebuah ambulance “Mega Bakti” PDIP bersiaga sejak pagi di pingir bantaran sungai wilayah Kalibata Jakarta Selatan, lengkap dengan perlengkapan evakuasi seperti perahu karet. Salah seorang personel kader PDIP terlihat sibuk dengan radio HT untuk berkomunikasi dengan tim di titik lain. Ambulance yang didominasi warna merah itu bergambar foto Megawati mengenakan topi dan baju merah PDIP.

November lalu, Jokowi mengeluarkan larangan bagi partai untuk tidak mendirikan posko atau memberikan bantuan langsung kepada korban banjir. Ia beralasan, tidak ingin bencana banjir yang sedang dialami beberapa wilayah di DKI Jakarta menjadi ajang kampanye atau promosi. Larangan itu juga diberlakukan untuk perusahaan dengan harapan daerah banjir steril dari logo dan bendera promosi.

[BERITA 2]

PKS Jakarta: Tidak Ada Peraturan yang Bisa Larang PKS Buka Posko Bantuan untuk Korban Banjir

Hujan yang mengguyur ibukota Jakarta tiga hari berturut-turut membuat Jakarta dilanda banjir. Ditambah lagi wilayah Bogor dan Puncak yang hujan beberapa hari terakhir mengirimkan banjir kiriman melalui sungai Ciliwung. Untuk itu PKS DKI Jakarta segera mendirikan posko banjir di beberapa titik rawan banjir di Jakarta.

Padahal pada bulan Nopember tahun 2012 lalu, Gubernur Jokowi mengeluarkan larangan bagi partai untuk tidak mendirikan posko atau memberikan bantuan langsung kepada korban banjir. Ia beralasan, tidak ingin bencana banjir yang sedang dialami beberapa wilayah di DKI Jakarta menjadi ajang kampanye atau promosi. Larangan itu juga diberlakukan untuk perusahaan dengan harapan daerah banjir steril dari logo dan bendera promosi.

Terkait dengan hal tersebut, PKS Jakarta melalui akun Twitternya @pksjakarta menyatakan, “Tidak ada satu peraturan pun yg bisa melarang PKS buka posko bantuan utk korban banjir. Rakyat sudah sangat membutuhkan.”

Posko banjir tersebut merupakan bukti janji-janji kampanye PKS yang akan selalu bekerja untuk rakyat, demikian seperti dikutip dari @pksjakarta.

“Tidak ada satu kekuatan apapun yg sanggup memisahkan PKS dgn rakyat. Maju terus! Pantang kaki melangkah mundur!” lanjut akun @pksjakarta. Hingga berita ini diturunkan, @pksjakarta terus mengupdate akun Twitternya terkait aktivitas PKS Jakarta membantu korban banjir di Jakarta.

Sebelumnya diberitakan, bahwa sebuah ambulance “Mega Bakti untuk Indonesia” milik PDIP bersiaga sejak pagi di pingir bantaran sungai wilayah Kalibata Jakarta Selatan, lengkap dengan perlengkapan evakuasi seperti perahu karet. Hal ini tentunya menimbulkan pertanyaan di warga Jakarta.

[BERITA 3]

Ternyata Jokowi Larang Partai atau Perusahaan Bikin Posko di Lokasi Banjir

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo tidak ingin bencana banjir yang sedang dialami beberapa wilayah di DKI Jakarta menjadi ajang kampanye atau promosi. Ia tidak mengizinkan partai politik atau perusahaan tertentu mendirikan posko siaga banjir di lokasi korban banjir.

“Kebijakan Pak Gubernur melarang ada posko partai atau perusahaan di lokasi banjir. Arahan beliau, kalau mau menyumbang, langsung ke kelurahan saja biar satu pintu,“ ujar Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana DKI Jakarta, Arfan Arkilie, sebagaimana dilaporkan Tempo, Ahad, 25 November 2012 yang lalu.

Menurut Arfan, Joko Widodo melakukan kebijakan ini sejak pihaknya melakukan paparan kepada Gubernur DKI Jakarta, 6 November 2012 lalu. “Kata Pak Gubernur, ini bukan ajang kampanye atau promosi, tapi buat kemanusiaan,“ katanya. “Enggak boleh lagi ada bendera partai atau logo perusahaan di lokasi banjir.”

Sejak beberapa wilayah di DKI Jakarta terendam banjir, Joko Widodo kerap mengunjungi lokasi-lokasi yang terkena imbas. Dalam minggu ini, misalnya, ia mengunjungi korban banjir di Kompleks IKPN Bintaro, Pesanggrahan, Jakarta Selatan. Jokowi juga mengunjungi lokasi tanggul jebol di Kampung Makassar, Halim Perdanakusuma, dan Kedoya. Ia memberikan bantuan berupa beras dan uang tunai.

Untuk mengatasi banjir, Jokowi melakukan beberapa program. Di antaranya, normalisasi beberapa kali besar dan bekerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane.

Tentu peraturan Jokowi ini menuai kontroversi, pada saat yang sama melarang partai berperan serta dalam mengatasi banjir di Jakarta, namun pada saat yang sama juga Jokowi memperbolehkan beberapa ambulance “Mega Bakti” PDIP bersiaga sejak pagi di pingir bantaran sungai wilayah Kalibata Jakarta Selatan, lengkap dengan perlengkapan evakuasi seperti perahu karet. Salah seorang personel kader PDIP terlihat sibuk dengan radio HT untuk berkomunikasi dengan tim di titik lain. Ambulance yang didominasi warna merah itu bergambar foto Megawati mengenakan topi dan baju merah PDIP.

Ini menunjukkan bentuk perlawanan atau ketidaksenangan PDIP terhadap rival politiknya terutama PKS yang sejak berdirinya sangat siap siaga dalam berbagai kegiatan sosial terutama dalam merespon bencana alam diberbagai wilayah terutama Jakarta. Tentu kebijakan ini akan mengundang permasalahan baru di DKI karena Jokowi tidak menciptakan sikap kooperatif sebagaimana sikap kasar (menyalahkan Depok) yang ditunjukkan Ahok terhadap Kota Depok beberapa waktu yang lalu. Sikap Ahok ini tidak hanya 1 dan 2 kali namun selalu dan sering dihadapan publik di tunjukkan.

Inilah gaya politik PDIP ditengah tengah masyarakat DKI yang heterogen yang seharusnya sadar dengan dinamika Jakarta bukan Solo. Tentu kita menyayangkan sikap Jokowi-Ahok /PDIP tersebut yang akan berpotensi pada konflik interest jika dilanjutkan.

JIka larangan Jokowi tersebut dalam upaya pertarungan politik jelang 2014, maka saya sangat memaklumi ini sebagai bentuk arogansi terhadap partai lain dengan memonopoli peran dalam program kemanusiaan dan ini jelas melanggar undang undang dan falsafah dasar pancasila. Justru kita patut mencuriagai kebijakkan ini mengandung unsur kepentingan politik PDIP. Jika hal ini yang terjadi, maka PDIP layak dikatakan AROGANSI. PDIP sangat terganggu dengan kehadiran PKS dalam setiap even even bencana banjir di DKI, sehingga jika dibiarkan leluasa akan meraup suara besar PKS di 2014 di DKI sementara PDIP akan kehilangan suara dan simpati dari warga DKI dengan kerja kerja kongkrit PKS dilapangan.

Kemudian, apakah layak kita mendukung atau menyebut seorang Jokowi sebagai Capres?belum cukup waktu memimpin DKI saja sudah arogan apalagi jika sudah menjadi Presiden. Inilah mentalitas dan gaya berfikir PDIP sepanjang sejarah yang ingin di hapus Taufik Keamas agar PDIP kembali sebagai partai moderat, namun gaya dan alur berfikir PDIP tempo dulu mulai di hidukan kembali oleh Mega Wati melalui pemikiran Jokowi Ahok. Ini semakin jelas bahwa gaya dan laur berfikir Jokowi tidan independen dan obyektif alias dalam bayang bayang big bos yaitu Mega Wati sebagaimana sikap tidak bersahabtnya dengan SBY.

Sungguh disayangkan.
http://politik.kompas om/2013/11/25/banjir-jakarta-antara-perang-pks-pdip-611053.html#