Jakarta - Melihat banyaknya lembaga berbentuk komisi yang muncul sejak pascareformasi, ternyata keberadaan komisi-komisi tersebut telah banyak menyita cukup banyak anggaran negara maupun daerah.

Karena itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) meminta keberadaan komisi-komisi di Indonesia, khususnya di Jakarta dibubarkan.

“Di Indonesia pascareformasi, memang muncul banyak komisi-komisi. Menurut saya keberadaan komisi-komisi tersebut perlu dievaluasi untuk dibubarkan. Supaya nggak banyak keluar uang negara. Itu pernyataan saya,” kata Ahok di Balai Kota DKI, Jakarta, Rabu (20/11).

Awal pembentukan komisi-komisi tersebut dikarenakan pada saat pascareformasi, timbul ketidakpercayaan pada institusi pemerintah pusat maupun daerah dalam melakukan tugas mereka melayani masyarakat.

Sehingga ada panitia Ad Hoc DPR untuk mendirikan komisi-komisi yang berguna membantu pengawasan pelayanan masyarakat yang dilakukan institusi negara. Namun belakangan, kondisi negara bertambah baik dan telah timbul kepercayaan yang baik dari masyarakat kepada institusi negara, maka keberadaan komisi tersebut tidak diperlukan lagi.

“Makanya ada Ad Hoc mendirikan komisi-komisi itu. Supaya bantu pengawasan. Tetapi setelah negara tambah baik, nggak perlu komisi lagi. Iya kan,” ujarnya.

Dia mencontohkan, seperti Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) tidak diperlukan karena dilapangan yang bekerja adalah puskesmas juga. Begitu juga dengan Komisi Hukum Nasional, juga harus dibubarkan. Apalagi salah satu anggota DPR RI Jacob Elfinus Sahetapy pernah meminta untuk dibubarkan komisi tersebut.

“Misalnya, Komisi Penanggulangan AIDS. Yang kerja puskesmas-puskesmas juga. Kemudian Komisi Hukum Nasional, pernah dengar enggak? JE Sahetapy saja bilang suruh bubarkan, kok. Untuk apa komisi itu lagi? Nah, kita harus berani. Waktu saya di Komisi II DPR RI saya sudah bilang itu harus dibubarkan,” terang Ahok.

Pria asal Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Bangka Belitung ini memprediksikan ada sebanyak 70 komisi di Indonesia yang bisa dibubarkan. Dia menilai keberadaan komisi tidak membantu pemerintah menyelesaikan persoalan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Komisi-komisi tersebut hanya menampung orang untuk menyampaikan kritik tanpa solusi. Sehingga bukan menyelesaikan masalah, malah semakin memperkeruh masalah atau mempersulit penyelesaiannya.

“Kalau hanya menghabiskan uang negara untuk apa? Kalau komisi nampung-nampung orang buat kritik saja untuk apa? Sekarang solusinya apa? Kalau kasih kritik, kasih juga solusinya, dong. Mengerti Undang-Undang (UU) enggak? UU itu mengatur haknya orang. Tetapi ketika hak yang Anda pakai mengganggu orang lain, ya aturan UU itu akan dikenakan pada Anda,” tutur Basuki


http://m.beritasatu.com/nasional/151...ibubarkan.html

setuju komisi bajingan semua tukang melancong