Operator telekomunikasi membantah telah memfaslitasi penyadapan ponsel Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dan sejumlah menteri yang dilaporkan laman The Guardian dan Sydney Morning Herald.

"Nggak. Kalau kami, urusan penyadapan patuh pada hukum, kami ikuti arahan penegak hukum, karena mereka yang berhak," bantah Ivan Cahya Permana, Vice President Technology and System Telkomsel pada VIVAnews, Selasa 19 November 2013.

Ia menambahkan, secara teknis, Telkomsel dan operator telekomunikasi secara umum sudah memasang standar keamanan sesuai persyaratan internasional.

Namun demikian, Ivan mengakui, masih ada masalah dengan kepemilikan alat penyadapan, yaitu perangkat ini bisa dimiliki oleh kalangan di luar penegak hukum.

"Problemnya, tak ada aturan yang mengatakan perangkat itu hanya boleh dimiliki penegak hukum saja. Jadi, kalau Anda punya uang cukup, beli perangkat itu bisa. Harganya 50 miliar rupiah. Memang mahal, makanya terbatas. Kepolisian pun nggak punya banyak," ujar dia.

Terkait dengan penyadapan pihak intelijen Australia, Ivan menduga intelijen negara tetangga itu memanfaatkan BTS palsu untuk mengambil informasi dari ponsel SBY dan sejumlah menteri.

"Alatnya ini mungkin tak butuh operator untuk bekerja. Alat sadap itu menyaru BTS operator, karena itu dipercaya oleh ponselnya, nah ponsel meresponsnya ke alat itu," ujar Ivan.

Sementara itu, Indosat secara tegas juga membantah keterlibatannya dalam penyadapan.

"Kami minta ini ditanggapi oleh Kominfo," kata Andrian Prasanto, Division Head Public Relation Indosat menampik tudingan itu.

Menurutnya, masalah penyadapan ini sudah jadi masalah nasional lantaran menyangkut hubungan diplomatik Indonesia dan Australia. Untuk itu operator seluler saat ini tengah konsolidasi dengan Kominfo untuk merespons adanya dugaan ini.

"Kami ingin yang menjawab nanti Kominfo," kata pria yang akrab disapa Pras ini.

VIVAnews juga mencoba menghubungi dua operator lain, XL dan Hutchison (3), namun belum bisa dijangkau