TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama kemarin menerima tamu dari tim riset Komisi Pemberantasan Korupsi sebanyak sembilan orang. Ahok - sapaan Basuki - mengatakan kedatangan tim riset KPK tersebut untuk berdiskusi serta bertukar informasi mengenai adanya temuan. "Ada temuan lah, soal transportasi, soal perhubungan, soal jalan," ucapnya di ruangan kerjanya di Balaikota, Jakarta Pusat, Senin malam, 29 Juli 2013.

Ia menuturkan dalam diskusinya dengan tim riset KPK, terdapat temuan di KIR. "Misalnya metromini yang berasap-asap keluar itu pasti KIR-nya enggak bener," kata Ahok.

Lalu, lanjutnya, ada masalah dengan sinkronisasi data antara Dinas Perhubungan dengan Kepolisian Daerah DKI Jakarta. "Bahwa yang dengan Polda harusnya sama, nah ini tidak sama, nanti KPK juga bantu menyinkronkan."

Ahok mencontohkan mengenai buku KIR, tidak diketahui berapa jumlah buku KIR yang diterbitkan Dinas Perhubungan secara resmi, namun buku KIR yang dipegang orang-orangpun juga merupakan buku KIR yang asli meskipun kendaraannya terdapat berbagai macam persoalan kerusakan atau tidak layak jalan. "Jadi siapa yang tanda tangan? Siapa yang terbitkan? Kita tidak punya data, karena kita tidak online," tuturnya.

Contoh lain menurut Ahok, banyaknya orang-orang yang ingin mendapat akta lahir kendaraan seperti truk yang lebih memilih di DKI Jakarta. "Disinyalir DKI lebih gampang. Ya truk-truk yang bikin jalan rusak juga diberi ijin dengan mudah, nah ini satu pertanyaan buat mereka." Ahok menegaskan berdasarkan indikasi-indikasi tersebut menyatakan bahwa temuan KPK tersebut mengenai KIR yang tidak benar dan tidak sesuai.

Mantan Bupati Belitung Timur ini menambahkan bahwa tim riset KPK mengatakan DKI Jakarta agak istimewa dibandingkan daerah lain karena juga lebih mudah mengeluarkan ijin untuk produk-produk awal dari luar negeri dan segala macamnya. "Hebat lhoh, mereka punya data dengan baik," ujar Ahok. Selain membahas mengenai transportasi, Ahok dan tim riset KPK juga diskusi mengenai daging sapi dan lanjutan temuan di November tahun lalu.

LINDA TRIANITA
ember
Ahok Minta KPK Geledah Pemprov DKI dan Satuannya
Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), mempersilakan Komisi Pemberantasan Kourpsi (KPK) untuk menggeledah Pemprov DKI, khususnya Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) di jajaran Pemprov DKI terkait adanya tindakan korupsi dalam penggunaan keuangan daerah.

“Silakan saja KPK datang ke Pemprov DKI. Silakan selidiki saja. Itu kan haknya KPK. Kita tidak bisa melarang KPK untuk menjalankan tugasnya,” kata Ahok di Balai Kota DKI, Jakarta, Selasa (30/7).

KPK sendiri telah bertemu dengan Ahok di Balai Kota DKI, kemarin, Senin (29/7). Kedatangannya untuk membahas adanya indikasi korupsi dalam tubuh Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Ditengarai tindakan korupsi itu melibatkan pejabat eselon I hingga eselon III.

Indikasi korupsi yang terjadi adalah dalam pemberian buku Uji KIR bagi metromini dan angkutan lainnya. Petugas Uji KIR diduga meloloskan metromini atau angkutan umum lain yang sebenarnya tidak lulus Uji KIR. Akibatnya, seringkali mengakibatkan kecelakaan lalu lintas.

Sampai saat ini pun, Pemprov DKI tidak pernah tahu berapa jumlah buku KIR yang dikeluarkan sesuai dengan jumlah trayek yang ada di Jakarta.

“Indikasinya macam-macamlah. Harusnya metromini yang butut tidak lulus uji KIR kenapa bisa lolos. Kami sudah minta Dirlantas Polda Metro Jaya untuk mengambil data kami. Kami ingin melihat buku-buku KIR apa betul ditandatangani pejabat berwenang? Betulkah tercatat? Atau itu memang asli tapi ada oknum yang bermain mengeluarkan buku KIR,” ujarnya.

Hal lain yang dicurigai KPK adalah adanya temuan sangat mudah mengeluarkan uji kelayakan atau Uji KIR di Jakarta. Padahal, Uji KIR ini merupakan akta lahirnya kendaraan supaya dapat beroperasi. Sementara itu, biaya pengurusan Uji KIR ditengarai banyak yang tidak masuk ke kas negara.

“Katanya DKI lebih mudah mengeluarkan akta lahirnya angkutan umum. Berarti ada permainan dong. Ya pasti korupsi dong, kalau banyak yang uang ditemukan yang tidak masuk kas negara, berapa uang KIR yang hilang dan tidak masuk ke kas daerah. Temuan-temuan seperti ini yang sedang kita pelajari,” ungkapnya.

KPK menemukan keanehan dalam penerbitan buku KIR asli, karena itu pihaknya akan meminta jawaban dari Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Kasus itu merupakan temuan tahun lalu. Dia telah memberikan desposisi terhadap temuan tersebut kepada Dinas Perhubungan, namun hingga sekarang belum mendapatkan responnya.

“Makanya kita minta KPK masuk saja ke DKI. Kami buka pintu selebar-lebarnya. Temuan tahun lalu ini sudah kita suruh bereskan, tetapi ujung-ujungnya kita desposisi, tapi tak ada responnya. Jadi kita minta KPK masuk sajalah, nggak usah sopan-sopan minta izin,” tegasnya.

Penulis: Lenny Tristia Tambun/AF


nah loh
siap2 banyak yg terguncangs nih