Jakarta - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan menambah ribuan bus baru untuk angkutan umum dan bus Transjakarta, pada tahun depan. Namun, bila anggarannya tidak disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI, Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), mengancam tidak akan mau membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) DKI 2014.

"Kalau DPRD tidak mau putuskan pembelian ribuan bus sedang dan bus Transjakarta tahun depan, maka kita nggak akan mau APBD dibahas. Kalau tidak disahkan, toh kita bisa gunakan anggaran tahun ini," kata Ahok di Balai Kota DKI, Jakarta, Senin (18/11).

Pengadaan bus-bus sedang dan bus Transjakarta memang sudah ditaruh dalam e-katalog, sehingga tidak ada lagi tender pengadaan bus. Namun tetap saja, pembelian bus tersebut membutuhkan anggaran yang cukup besar.

Dalam mewujudkan rencana itulah, Ahok yang mantan Bupati Belitung Timur ini menangkap sinyal Ketua DPRD DKI tidak akan menyetujui pembelian bus baru yang menggunakan e-katalog tersebut. "Kalau secara lisan, Ketua (DPRD) mengatakan tidak akan menyetujui pembelian bus yang banyak. Soalnya kita menggunakan e-katalog," tuturnya.

Yang jelas, politisi asal Partai Gerindra ini mengatakan, akhir Desember ini, sebanyak 756 bus baru untuk angkutan umum dan bus Transjakarta akan datang. Untuk kesiapan infrastrukturnya, pihaknya pun menurut Ahok, sudah mulai melakukan lelang pengerjaan fisik.

"Rata-rata kita bisa ketolong kalau busnya cepat datang. Nah, kita mulai, bus yang tidak baik dan operator yang nggak bener, akan kami potong," ujarnya.

Ahok merencanakan bahwa Pemprov DKI akan melakukan swakelola bus-bus baru tersebut. Artinya, Pemprov DKI tidak akan menggunakan operator bus berdasarkan pengalaman selama ini, apalagi ketika ada masalah armada bus disandera oleh operator bus.

"Bila bus datang, langsung kami akan swakelola sendiri. Supaya tidak disandera oleh operator bus. Bus itu jelek, mereka lebih ngototkan. Bus sedang bisa kerja dengan kami, gaji sopirnya bisa 3,5 kali UMP. Jadi gajinya bisa sampai Rp10 juta. Saya kira ini yang akan kita lakukan," tuturnya.

Hanya saja, rencana pemberian gaji hingga 3,5 kali UMP dan pembelian ribuan bus-bus baru itu, harus bergantung pada persetujuan DPRD DKI. Pasalnya juga, RAPBD DKI 2014 harus mendapatkan persetujuan dari anggota dewan.

"Tapi kita nggak tahu nih, APBD-nya disetujui nggak oleh DPRD? Kalau mereka nggak setuju, kita akan gunakan pola iklan semua," ucapnya.

Padahal menurut Ahok, diyakini dengan kedatangan bus sedang yang baru sekitar 310 unit, akan mengubah kondisi angkutan umum di Jakarta yang selama 9 tahun ini tidak pernah berubah. "Januari atau Februari mendatang, kondisi angkutan umum kita pasti akan berubah," tegasnya.

Penulis: Lenny Tristia Tambun/SIT
TJ

nga mungkinlah, masa anggota dprd dki kita begitu tega sih