JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama balik mempertanyakan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang mengecam dirinya karena mendukung pemecatan siswa yang melakukan kriminalitas.

Basuki mengatakan, setiap anak memang berhak untuk mendapat pendidikan. Namun, ketika anak tersebut telah merugikan orang lain, maka patut mendapat sanksi.

"Tapi ketika hak anda mengganggu hak orang lain, pertanyaan saya kepada orang PA-PA yang hebat ini, hak orang yang baik-baik pada dipukulin itu, Anda kok tidak lindungi?" tanya Basuki, di Balaikota Jakarta, Jumat (15/11/2013).

Basuki menegaskan, dirinya menginginkan adanya sanksi tegas dan efek jera bagi para siswa yang nakal dan berpotensi melakukan tindak kriminal. Ia tidak mau anak nakal itu kemudian menularkan kenakalannya kepada anak-anak lainnya.

Pria yang akrab disapa Ahok itu menambahkan, apabila seseorang ingin hidup dengan nyaman, maka harus menjadi pribadi yang tertib dengan hukum. Sementara itu, tugas negara adalah menjaga hak warga tersebut.

Orangtua, kata dia, berperan besar dalam membentuk kepribadian anak-anak. Jangan sampai, anak-anak itu berpotensi melakukan kejahatan dan menjadi "calon preman". Pembajakan bus yang dilakukan oleh beberapa siswa SMA Negeri 46 Jakarta Selatan, menurut dia, sudah termasuk ke dalam kriminalitas. Peristiwa itu juga disebabkan karena anak-anak tidak dididik secara baik oleh orangtua mereka.

Dalam hal ini, Basuki meminta orangtua untuk tidak terlalu memanjakan anak-anaknya agar tumbuh sebagai anak yang pintar dan tidak berperilaku semena-mena kepada orang lain.

Menurut Basuki, apabila di kelas ada sepuluh orang, tetapi satu di antaranya merupakan anak nakal, dia akan mengorbankan si anak nakal. Sebab, sekolah yang dimiliki DKI pun terbatas.

"Kasihan dong, anak-anak orang yang sekolah baik-baik tapi jadi korban. Jadi, kalau mau membela itu, bela yang betul. Kalau kenakalan 1-2 orang berantem masih wajar, ini kan rombongan mau pukul orang, membajak bus pula. Itu sudah ada bibit penjahat namanya," tegas Basuki.

Sebelumnya, Sekjen Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang juga Ketua Satgas PA M Ihsan mengatakan bahwa tidak ada satu orangtua pun yang dapat menerima jika anaknya dibilang calon penjahat atau preman seperti yang Basuki katakan.