JAKARTA - Komisi III DPR menyesalkan longgarnya penjagaan polisi saat sidang putusan sengketa Pilkada Maluku, di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), kemarin. Bahkan, saat puluhan pendukung salah satu kandidat melakukan perusakan, polisi terkesan membiarkan mereka bersikap anarki.

Ketua Komisi III DPR RI, Pieter Zulkifli mengatakan, seharusnya Polri lebih sigap dalam mengawal sidang MK yang rawan ricuh.

"Sejak awal intelijen Polri harusnya sudah mendeteksi hal ini bahwa sebagian orang yang hadir dalam sidang adalah orang-orang yang sengaja disiapkan untuk melakukan perbuatan itu. Seharusnya ada tindakan antisipatif," katanya saat dihubungi, Jakarta, Jumat (15/11/2013).

Dia juga meminta agar Kapolda dan Kapolri menindak anggotanya yang membiarkan puluhan pemuda melakukan perusakan di ruang sidang.

"Saya minta pada Kapolda bahkan Kapolri untuk mempelajari video rekaman (sidang), selanjutnya memerintahkan Propam untuk memeriksa personel yang bertugas di MK saat itu. Bila ada bukti-bukti yang cukup, personel yang tidak memahami protap pengamanan harus diberi sanksi," tukas politisi asal Partai Demokrat itu.

Tak terkecuali pimpinan pengamanan di MK kemarin, kata Pieter, juga harus dicopot sebagai pihak yang paling bertanggung jawab. "Agar pada sidang-sidang MK berjalan dengan baik tanpa ada gangguan dan intimidasi dari pihak-pihak berpekara," tuturnya.

Seperti diketahui, kemarin, saat sidang putusan Pilkada Maluku, sejumlah orang pendukung salahsatu calon merasa tidak terima dengan hasil putusan dan melakukan perusakan di ruang sidang MK.


sumber

mungkin takut kali ya,mungkin loh