Jakarta Macet, SBY Lempar Tanggung Jawab ke Jokowi
SENIN, 04 NOVEMBER 2013 | 21:27 WIB


Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (tengah) didampingi Menteri PU Djoko Kirmanto (dua kanan) dan Gubernur DKI Jokowi (kanan) meninjau posko bencana banjir di Gelanggang Remaja Jakarta Timur Otto Iskandar Dinata (Otista), Jatinegara, Jakarta Timur, Minggu (20/1) siang. ANTARA/HO-Rusman-Setpres

TEMPO.CO, Bogor - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melempar tanggung jawab kemacetan parah di Ibu Kota kepada Gubernur Joko Widodo. Hal ini disampaikan SBY saat mendapat pertanyaan dan sindiran dari beberapa perdana menteri dari negara di Asia Tenggara dalam pertemuan di East Asian Summit 2013. Para perdana menteri, menurut SBY, bertanya tentang kebenaran waktu tempuh perjalanan dari Bandara Soekarno-Hatta ke Istana yang bisa menghabiskan waktu hingga dua jam. "Saya seperti tertusuk ketemu teman-teman PM (perdana menteri). Saya tidak enak ditanyakan solusi, yang harus jelaskan bukan saya, tapi Gubernurnya," kata SBY di Istana Bogor, Senin, 4 November 2013.

Dalam pembicaraan di pertemuan tersebut, SBY kemudian menjelaskan, sistem pemerintahan di Indonesia adalah desentralisasi. Dengan demikian, setiap kepala daerah bertanggung jawab dan harus mengambil kebijakan terhadap masalah yang terjadi di daerahnya. Pemerintah pusat, menurut SBY, hanya memberikan bantuan dan dukungan kebijakan dari keputusan yang dibuat tiap kepala daerah.

Kisah ini diceritakan SBY saat menanggapi rekomendasi Kamar Dagang Industri tentang kerugian yang dialami pelaku usaha akibat kemacetan di sejumlah kota besar. Kadin mengklaim biaya dan waktu produksi menjadi meningkat dan menyebabkan kerugian karena kondisi lalu lintas tak dapat diprediksi dan tidak kondusif.
http://www.tempo.co/read/news/2013/1...awab-ke-Jokowi

Tematis Mobil Murah LCGC
Mobil Murah Akan Membuat Macet Jakarta?
Selasa, 11 Juni 2013 11:06 WIB



Jakarta - Sebentar lagi, berbagai pabrikan mobil di Indonesia sudah bisa memproduksi dan memasarkan mobil murah ramah lingkungan (LCGC). Melihat kondisi lalu lintas Jakarta saat ini, apakah bakal tambah macet? Pertanyaan tersebut langsung dijawab pemerintah melalui Direktur Jenderal Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi Kementerian Perindustrian Budi Darmadi. Ia mengatakan, masyarakat, khususnya Jakarta tak perlu khawatir. "Mobil ini tidak akan hanya dijual di Jakarta saja, tapi juga disebar diseluruh kota di Indonesia. Jadi, jangan khawatir akan bertambah macet. Meski, kalau berfikir secara Jakarta, iya pasti macet, namun kalau secara nasional, akan ada pemerataan," ujarnya.

Budi melanjutkan, terdapat lebih dari 560 Kabupaten, yang juga perlu ditingkatkan kesejahteraannya, salah satunya dengan kepemilikan kendaraan bermotor roda empat. Memang pemerintah pusat tidak mengatur penjualan mobil ini, tapi pemerataan penjualan unit mobil ini bisa dipengaruhi oleh pajak kendaraaan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah setempat. "Nanti Gubernur yang mengatur pajak kendaraan bermotor. Yang jelas potensinya sangat besar, tinggal bagaimana mengaturnya agar tersebar dengan merata dan tidak menyebabkan kemacetan di satu wilayah saja," tutup Budi.
http://mobil.otomotifnet.com/read/20...-Macet-Jakarta

Menperin: Macet Bukan karena Mobil Murah
Jumat, 20 September 2013 10:12 WIB



macet Jakarta karena kebanyakan mobil tapi tak diimbangi infrastruktur transportasi yang memadai, seperti bus kota, KRL, TAXI dan sejenisnya, terutama pula masalah volume dan panjang jalan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Perindustrian MS Hidayat tetap mempertahankan pendapatnya bahwa mobil murah ramah lingkungan (low cost green car/LCGC) bukan penyebab kemacetan di ibu kota. Sebab, produksi mobil di tanah air belum meningkat signifikan. Hidayat menjelaskan, produksi mobil secara nasional hingga 2012 hanya 1,1 juta unit. Sementara hingga akhir tahun ini diperkirakan hanya akan melonjak menjadi 1,2 juta unit mobil. Khusus untuk mobil murah, Hidayat mengaku total produksinya hanya 3 persen dari total produksi mobil secara nasional.

Sementara tahun depan ditargetkan bisa mencapai maksimal 10 persen dari total produksi mobil secara nasional. "Artinya tahun depan produksi mobil murah diperkirakan hanya 10 juta. Jadi itu bukan faktor (penyebab) kemacetan," kata Hidayat, Kamis (19/9/2013). Ia menambahkan, pemerintah pusat dan pemerintah daerah sudah mengantisipasi kemacetan dengan segala regulasi yang ada. Pemerintah pun juga tidak bisa melarang setiap masyarakat membeli mobil murah karena hal tersebut merupakan hak masyarakat.

Hidayat berdalih bahwa kebijakan mobil murah ini sudah direncanakan sejak tiga tahun lalu. Bahkan Kementerian Keuangan pun sudah menggodok berbagai aturan dan insentif yang ada bagi produsen mobil murah selama setahun terakhir. "Kita akan atur bahwa mobil murah ini tidak akan menggunakan premium. Dengan Menteri Perekonomian kita juga bicara, peraturan itu segera mungkin akan dibuat agar dapat berjalan," jelasnya.
Pemerintah menjelaskan bahwa produksi mobil murah ini untuk memenuhi kebutuhan masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah. Harapannya, semua kalangan bisa menikmati membeli mobil.
http://www.tribunnews.com/bisnis/201...na-mobil-murah

Kebijakan Mobil Murah Bikin Bangkok Tambah Macet
Kamis, 19 September 2013, 17:29 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pasar otomotif Indonesia saat ini tengah diramaikan dengan kehadiran mobil-mobil murah akibat adanya kebijakan insentif dari pemerintah pusat. Rupanya, kebijakan serupa juga pernah dilakukan oleh pemerintah Bangkok hingga menyebabkan ibu kota Thailand tersebut tambah macet. Gubernur Bangkok MR Sukhumband Paribatra mengatakan pemerintah kotanya pernah menginisiasi kebijakan first car program, yaitu dengan memberikan harga murah pada setiap orang yang baru pertama kali membeli mobil.

Menurut Sukhumband, akibat kebijakan itu, beban jalan kota Bangkok semakin bertambah karena adanya tambahan 800 ribu mobil. "Karena itu kami harus tetap melanjutkan pembangunan transportasi massal yang bagus," katanya dalam acara Meeting of the Governors or Majors of the Capitals of ASEAN, Kamis (19/9). Sukhumband melanjutkan, untuk menekan pertumbuhan mobil di Bangkok, pemerintah saat ini tengah membangun sky train. Dia menargetkan, dalam sepuluh tahun ke depan, sky train di Bangkok telah memiliki railway sejauh 400 ribu kilometer. "Dalam 20 tahun semoga lebih dari 400 ribu kilometer," ujarnya.
http://www.republika.co.id/berita/na...k-tambah-macet



Mobil Murah Tak Perlu Dipolemikkan
Kamis, 19 September 2013, 16:31 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Keluhan Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo terkait kebijakan mobil murah tidak perlu dipermasalahkan kembali. Itu karena, Wakil Presiden Boediono sudah menjawab keluhan itu. Hal itu diungkap Ketua III Gaikindo, Johnny Darmawan kepada para wartawan dalam pembukaan Indonesia Internasional Motor Show (IIMS) 2013, Jakarta Internasional Expo, Kemayoran, Kamis (19/9). "Sudahlah, kalian ini. Kan pak Wapres sudah menjawab jadi tak perlu dipolemikkan kembali," kata dia.

Johnny, yang juga Ketua Penyelenggara IIMS 2013 itu, mengatakan saat ini hanya ada 30 persen produksi mobil yang diserap ibukota dan basis distribusinya se-Jabodetabek. Produksi LCGC sendiri hanya 30.000 unit. Lalu, yang masuk Jakarta, hanya 10 persen. Dari 10 persen per 30.000 kendaraan itu hanya 2.000-3.000 unit. "Tapi saya setuju dengan pak Ahok, perlu ada alternatif transportasi, MRT Harus, Monorail," kata dia. Menurut Johnny, sejauh ini persiapan itu akan hal itu sudah siap. Ini juga termasuk, bagaimana tetap menjaga pertumbuhan industri otomotif tetap bergerak sembari mengatasi masalah kemacetan." Yaitu tadi, pak Boediono sudah mengatakan pemerintah pusat tidak akan tinggal diam, sangat jelas tadi," kata dia.
http://www.republika.co.id/berita/ii...u-dipolemikkan

TOYOTA: Mobil Murah Hanya Menuruti Pemerintah
KAMIS, 03 OKTOBER 2013 | 19:13 WIB


Mobil murah milik Toyota yaitu Agya saat diperkenalkan di Indonesia International Motor Show (IIMS) 2013, Jakarta, (24/9). TEMPO/Subekti

TEMPO.CO, Yogyakarta - Menanggapi protes berbagai kalangan terhadap kehadiran mobil murah ramah lingkungan (Low Cost Green Car/LCGC), PT Toyota Astra Motor menyatakan bahwa pihaknya memasarkan mobil murah demi memenuhi permintaah pemerintah. Pemerintah lah yang meminta pabrikan untuk memproduksi jenis mobil tersebut. "Kami memasarkan LCGC untuk menjawab permintaan pemerintah atas jenis mobil LCGC. Pemerintah ingin ada industri yang kuat kemudian industri otomotif dipilih karena multiplier effectnya kuat," kata General Manager Corporate Planning and Public Relation TAM, Widyawati, di sela-sela test drive Agya di Yogyakarta, Kamis, 3 Oktober 2013. Widyawati mengatakan, mobil murah juga bertujuan untuk memenuhi permintaan pasar akan mobil dengan harga yang terjangkau.

Kebijakan pemerintah mengenai mobil murah ramah lingkungan (low cost green car/LCGC) sendiri dinilai sebagai sebuah kebohongan publik. Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Tulus Abadi, mengatakan, Menteri Perindustrian pernah menyebut mobil ini untuk kalangan menengah ke bawah dan harganya murah. Padahal yang termurah harganya mencapai Rp 70 juta. Itupun tanpa penyejuk udara dan radio. Jika mobil memiliki kelengkapan lebih, harganya mencapai Rp 100 juta lebih. Selain itu, YLKI mempertanyakan esensi green car seperti yang selama ini identik dengan mobil LCGC. Tulus mengatakan mobil LCGC masih menghasilkan emisi yang sama dengan mobil biasa. Selain itu, konsumsi bahan bakar yang dikatakan irit, kata dia, tidak sesuai dengan realitanya.
http://www.tempo.co/read/news/2013/1...uti-Pemerintah

Dari Lubuk Hati yang Paling Dalam, Jokowi Tolak Mobil Murah
Kamis, 12/09/2013 11:41 WIB

Jakarta - Gubernur DKI Joko Widodo (Jokowi) tetap tidak sependapat dengan adanya program mobil murah. Kekhawatiran Jokowi beralasan karena program itu akan membuat Jakarta semakin macet. "Nggak," ujar Jokowi saat ditanya apakah dirinya setuju atau tidak dari lubuk hati yang paling dalam atas adanya program mobil murah. Jokowi mengatakan itu usai sidak di Kelurahan Johar Baru, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Kamis (12/9/2013).

Jokowi akan menyiasati mobil murah dengan ERP. Bisa juga Jokowi menerapkan pelat nomor ganjil genap kendaraan. "Cegatnya pakai itu (ERP dan plat ganjil genap). Mungkin pakai pajak khusus," kata mantan Walikota Solo ini. Ayah 3 anak ini menambahkan, mobil murah membuat dirinya puyeng. "Kita yang sekarang saja yang ngalamin pusing," tuturnya.

Sebelumnya, Menteri Perindustrian MS Hidayat meminta Jokowi tidak khawatir akan program mobil murah. Menurut Hiayat, program tersebut tidak akan terfokus di Jakarta dan menambah kemacetan di Ibu Kota. "Kan sekarang launching, launchingnya nggak di Jakarta tapi di seluruh Indonesia. Jadi Pak Jokowi nggak usah khawatir, karena nggak hanya dijual di Jakarta saja, tapi ke ratusan kota di Indonesia," kata Hidayat selepas melakukan rapat koordinasi di Kantor Kementerian Perindustrian, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta, Kamis (12/9/2013).
[url]http://news.detik..com/read/2013/09/12/114152/2356704/10/dari-lubuk-hati-yang-paling-dalam-jokowi-tolak-mobil-murah[/url]

MRT buat macet, Jokowi minta pengelola tenangkan warga
Senin, 7 Oktober 2013 14:12


Jokowi resmikan proyek MRT Lebak Bulus - HI.

Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengakui keberadaan transportasi Mass Rapid Transportation (MRT) hanya akan membuat Jakarta tambah macet. Tapi Jokowi, sapaan Joko, tak bisa berbuat banyak karena tanpa moda transportasi itu kemacetan di Jakarta sudah dalam tahap memprihatinkan. "Itu memang fakta. Belum dibangun saja sudah macet, apalagi akan membangun. Saya pastikan mengganggu lalu lintas. Tapi itu konsekuensi membangun MRT," ujar Jokowi di Balai Kota, Jakarta, Senin (7/10).

Jokowi menuturkan, pihaknya sedang merancang rekayasa lalu lintas agar selama pekerjaan dilakukan kemacetan dapat diminimalisir. "Ya pasti (macet) dong. Apa enggak usah dibangun saja. Itu sudah disimulasi Dishub diarahkannya gimana," tegas dia. Mantan wali kota Solo tersebut menambahkan pihaknya meminta PT MRT untuk segera membangun MRT. Namun, Jokowi lepas tangan apabila banyak masyarakat yang protes pembangunan MRT tersebut. Dia menyerahkan sepenuhnya kepada PT MRT yang merupakan perusahaan pengelola MRT Jakarta. "Urusannya PT MRT dulu. Jangan dikit-dikit saya, dikit-dikit saya, saya enggak mau sekarang. Semua saya handle, saya enggak mau sekarang," pungkas dia.
http://www.merdeka.com/jakarta/mrt-b...kan-warga.html

Tanpa Jokowi, Pembangunan Jakarta Bisa Macet
SELASA, 15 OKTOBER 2013 | 21:38 WIB


Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo.

TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat tata kota dari Universitas Trisakti, Nirwono Joga menilai pemerintahan DKI Jakarta di bawah kendali Gubernur Joko Widodo dan Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama sudah mulai menunjukkan kinerja yang baik. Sayangnya, kata dia, kinerja birokrasi masih amat tergantung pada Jokowi. "Kalau Jokowi pergi, bisa-bisa pembangunan Jakarta selesai," kata Nirwono, Selasa 15 Oktober 2013.

Menurut Nirwono, saat ini kesadaran kerja aparat di tataran teknis seperti di dinas-dinas, masih amat rendah. Dia menunjukkan bagaimana keberhasilan relokasi pedagang kaki lima Tanah Abang, tidak bisa diikuti dengan relokasi PKL di lokasi lain. "Jadi selama ini program lebih banyak berjalan karena efek Jokowi, bukan karena aparat pemerintahan punya inisiatif kerja," kata Nirwono. "Padahal seharusnya tindakan Jokowi hanya menjadi pancingan untuk diteruskan oleh pemerintah kota, kecamatan, dan kelurahan," ujar Nirwono. Menurut dia, Gubernur tak perlu sering-sering turun langsung mengatasi teknis persoalan.

Meski begitu, Nirwono mengapresiasi kinerja Gubernur dan Wakil Gubernur selama setahun yang mampu membuat gebrakan melalui program Kartu Jakarta Sehat, Kartu Jakarta Pintar, normalisasi waduk, serta relokasi warga bantaran waduk. Namun, dia menyarankan Jokowi mencari cara merangkul para birokrat supaya lebih bersemangat. "Terlalu tergantung faktor Jokowi bisa bahaya," katanya.
http://www.tempo.co/read/news/2013/1...rta-Bisa-Macet

--------------------------------------

Hayooooo .... asal yang bicara asal 'njeplak!