REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama mengaku tidak khawatir terhadap ancaman serikat buruh yang akan menutup fasilitas umum (fasum) seperti akses jalan Tol Bandara Soekarno Hatta dan Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.
Menurutnya, jika ancaman itu tetap dilakukan sama saja dengan pelanggaran hak asasi manusia (HAM). "Tutup saja, itu Pak Wapres yang urus," kata Basuki di Balaikota, seperti dilansir situs beritajakarta.
Ia mengatakan, ancaman buruh untuk menutup sejumlah fasilitas umum merupakan tanggung jawab pemerintah pusat. "Dari awal sudah dibilang jangan ganggu kepentingan umum. Itu pidana. Melanggar HAM," ujarnya.
Mantan Bupati Belitung Timur ini menegaskan, penetapan UMP DKI sebesar Rp 2,44 juta sudah tidak bisa diubah lagi. "Perhitungan UMP DKI 2014 sudah sesuai aturan yang diajukan Dewan Pengupahan berdasarkan penghitungan komponen Kebutuhan Hidup Layak (KHL)," tegasnya.
Untuk itu, Basuki meminta para buruh menerima hasil kesepakatan yang ditetapkan Dewan Pengupahan DKI. "Kita tidak pro terhadap pengusaha ataupun buruh, karena ketetapan UMP telah sesuai aturan Kemenakertrans," ucapnya.