REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo angkat bicara terkait sindiran Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yang menyatakan persoalan kemacetan di Jakarta merupakan tanggung jawab pemerintah daerah. Jokowi mengatakan, kemacetan di ibu kota tidak hanya tanggung jawab pemerintah daerah saja, tetapi juga pemerintah pusat.
Dikatakan Jokowi, untuk mengatasi kemacetan pemerintah daerah dan pemerintah pusat harus sama-sama berperan. Keduanya harus saling bersinergi untuk mencari solusi yang tepat. "Itu urusan pemerintah daerah dan urusan pemerintah pusat. Dua-duanya harus kerja bareng,` tegas Jokowi, seperti dilansir situs beritajakarta.
Menurut Jokowi, sinergi perlu dilakukan mengingat sebagian jalan utama serta beberapa jalan yang berhubungan dengan daerah lain juga menjadi kewenangan pemerintah pusat. Selain itu, pemerintah pusat juga pembuat kebijakan yang nantinya diterapkan di daerah. "Misalnya yang lain, bagaimana membangun transportasi yang terintergrasi antara Jakarta dan lainnya, yaitu Otoritas Transportasi Jabodetabek (OTJ), harus pusat itu," ujarnya.
Kendati demikian, dirinya menilai, sejauh ini pemerintah pusat mendukung apa yang menjadi kebijakan pemerintahannya di Jakarta. Namun, saat ditanya soal kebijakan mobil murah oleh pemerintah pusat, Jokowi tertawa. "Pemerintah pusat mendukung," katanya.
Sebelumnya, Presiden SBY mengatakan, seharusnya kepala daerah setempat bertanggung jawab soal kemacetan. Pernyataan SBY dilontarkan seusai mendapat keluhan dari pejabat tinggi negara lain soal kemacetan di Jakarta yang cukup parah. "Yang harus jelaskan gubernurnya, wali kotanya. (solusi dari kepala daerah) Begini Pak, konsep kami. Pemerintah pusat bisa membantu, memberikan kemudahan-kemudahan. Efeknya kan banyak sekali macet 3 jam, 4 jam," ujar SBY.