Saling sindir terjadi antara SBY dan Jokowi. Kedua tokoh ini saling lempar pendapat soal kemacetan. SBY yang juga Presiden Indonesia meminta setiap pemerintah daerah bertanggung jawab atas kemacetan lalu lintas di jalan. Entah sengaja atau tidak, pria bernama lengkap Susilo Bambang Yudhoyono itu menjadikan DKI Jakarta sebagai contohnya. Nama Jokowi sebagai Gubernur DKI dicatutnya pula.

"Kalau biang kemacetan misalnya di Jakarta, serahkan kepada Pak Joko (Joko Widodo). Biang kemacetan misalnya di Bandung, datanglah ke Pak Heryawan (Ahmad Heryawan, Gubernur Jabar) atau Walikota Bandung," ujar SBY dalam silaturahmi dengan pengurus Kadin di Istana Bogor, Senin 4 November yang lalu seperti dilansir situs presidenri.go.id.

Macet, kata SBY, memang menjadi salah satu masalah yang dikeluhkan pengusaha karena membuat biaya tinggi. Dia mengingatkan, di era otonomi daerah ini seharusnya masalah kemacetan menjadi urusan gubernur, bupati, dan walikota yang untuk merespons.

"Kalau bapak datang akan direspons, karena itu tugas gubernur, bupati dan walikota yang punya kota yang kebetulan bermasalah. Jangan unjuk rasanya bolak-balik di depan Istana. Semua bertanggung jawab, pasti,"

Soal kemacetan, SBY mengaku pernah merasa tertusuk. Saat menghadiri KTT ASEAN 2013 di Brunei Darussalam, para pemimpin negara yang hadir menanyakan tentang perjalanan dari bandara menuju pusat kota Jakarta bisa memakan waktu hingga 2 jam. Saat itu, SBY hanya menjawab itu mungkin saja kalau ada kemacetan.

"Tapi bagaimana solusinya? Kan nggak enak saya ditanya bagaimana solusinya di Jakarta, di Bandung, dimana-mana begitu. Yang harus menjelaskan, ya, gubernurnya," ujar SBY. Bagi dia, kemacetan 3 hingga jam bisa menimbulkan efek yang luar biasa.

Dalam forum itu pula, SBY 'mengeluh' karena sering dituding sebagai biang kemacetan. Padahal, tambah dia, dirinya tidak pernah menutup jalan. Dia bahkan bercerita pernah menempuh perjalanan dari Istana Negara ke Hotel Sahid Jaya dalam waktu 40 menit.

"Jangan keliru. Saya tidak pernah menutup jalan. Saya pernah datang ke undangannya Pak Agung Laksono, dari Istana ke Sahid sekitar 40 menit karena nggak pernah menutup jalan. Saya larang. Jangan, tambah macet nanti," Kepala Negara menuturkan.

Tak hanya itu, tudingan sebagai biang kemacetan itu juga ditujukan kepada SBY meski tengah berada di dalam rumah. Pengguna jalan menyalahkan dirinya karena terjebak macet jalanan. "Orang saya nggak kemana-mana saja diisukan ini gara-gara SBY, padahal saya di rumah itu. Apalagi kalau saya menutup jalan, bisa tambah ngamuk mereka," tutur SBY.

Jokowi Menjawab

Merasa namanya disebut, Jokowi angkat bicara. Pria bernama asli Joko Widodo itu menilai urusan kemacetan di Ibukota bukan hanya tanggung jawab Pemerintah Provinsi DKI Jakarta saja, namun juga menjadi tanggung jawab dari pemerintah pusat.

"Itu urusan daerah dan juga urusan pusat. Harus dua-duanya, ada yang urusan pusat ada yang urusan daerah. Kemacetan tidak hanya urusan daerah," ujar Jokowi di rumah dinasnya, Jalan Taman Suropati Nomor 7, Jakarta, Selasa (5/10/2013).

Mantan Walikota Solo itu mengatakan, antara pemerintah pusat dan daerah tidak bisa saling melempar tanggung jawab dalam mengatasi kemacetan. Sebab, masing-masing telah mendapatkan kewenangan masing-masing. Kali ini Jokowi bahkan menyentil pemerintah pusat yang membuat kebijakan mobil murah yang dinilai akan memperparah kemacetan Jakarta.

"Dua-duanya harus saling mengisi, saling kerjasama, sinergi, tanggungjawab pusat itu jalan-jalan besar. Kemudian otoritas transportasi itu urusan pusat. Ada beberapa trotoar urusan pusat, mobil murah juga urusan pusat," ujar Jokowi.

Dia mengingatkan kembali soal sinergi pusat dan daerah. Program-progam yang dijalankan bersama antara Pemprov DKI Jakarta dan pemerintah pusat menjadi hal yang sangat penting.

"Jalan-jalan ada yang jadi tanggungjawab pusat dan daerah, kemudian jalan lintas wilayah nggak bisa saya koordinir. Itu kan Jabodetabek, itu urusan pusat, busway juga, itu menjadi tanggungjawab bersama," kata Jokowi.

Apakah selama ini Jokowi merasa mendapatkan dukungan dari pemerintah pusat dalam upaya mengentaskan kemacetan di Jalarta? "Ya didukunglah.." ujar Jokowi sambil tertawa.

Menurut Pengamat Politik Universitas Mercubuana Heri Budianto, apa yang disamapaikan Jokowi ini sudah tepat. Masalah kemacetan bukan hanya tanggung jawab pemerintah daerah, tapi juga pemerintah pusat. "Saya melihat Jokowi sudah tepat mengatakan bahwa tanggung jawab pemerintah pusat terhadap masalah macet Jakarta," katanya.

Pertarungan wacana politik antar presiden dan gubernur ini merupakan pertarungan elite tingkat tinggi. Sebab, kata dia, SBY adalah Ketua Umum Demokrat yang saat ini tengah mengalami penurunan kepercayaan publik.

Sementara Jokowi merupakan tokoh yang diharapkan banyak pihak dapat menjadi presiden tahun 2014. "Maka dari itu saya menilai ini adalah pertarungan antara presiden dan kandidat presiden masa depan," tutur Heri.

SBY Takut?

Soal kritik-mengkritik, menarik jika menyimak pengakuan Achmad Mubarok. Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat ini mengaku pernah ditegur SBY. SBY meminta Mubarok tidak mengkritik Jokowi. "Saya pernah ditegur sama Pak SBY, karena mengkritisi Jokowi," kata Mubarok di Gedung DPR, Kamis 31 Oktober yang lalu.

Lantas, apa alasan SBY menegur Mubarok? "Karena SBY bilang, kalau Mubarok kritik, yang menyerang ada ribuan," tutur dia.

Namun, Mubarok merasa tidak perlu takut sebagaimana pesan SBY itu. Dia menganggap pendukung yang selalu membela Jokowi di media online bukanlah masyarakat umum, melainkan tim dari Jokowi itu sendiri.

"Jadi tidak alami, kalau saya yang ngomong, yang menyerang itu ada 100 pasti itu ada yang ngatur. Dan itu tidak alami. Yang mem-backup bukan murni masyarakat, setting-an," ungkap Mubarok.

Sejatinya, tak hanya Mubarok saja politisi Demokrat yang melontarkan kritik untuk Jokowi. Sejumlah petinggi Demokrat lainnya juga sempat melontarkan kritikan terhadap Jokowi. Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR Nurhayati Ali Assegaf misalnya.

Beberapa waktu lalu, Nurhayati mengatakan jelang setahun Jokowi-Ahok ada sekitar 1.000 rumah yang terbakar di Kelapa Gading. Sedangkan pada masa kepemimpinan Fauzi Bowo tidak pernah terjadi kebakaran sebesar itu.

Jokowi pun menjelaskan, penyebab utama kebakaran yang kerap terjadi di Jakarta karena masalah korsleting listrik. Selain itu Jakarta memiliki banyak permukiman padat penduduk dan hunian ilegal yang listriknya tidak bisa terjamin dengan aman. "Kan sebabnya macam-macam, sebabnya kan karena listrik," ujar Jokowi.

1. Sebanyak 60 juta pemilik motor ingin punya mobil.
2. Khawatir perdagangan bebas ASEAN dan Asia Timur.
3. ambisi pemerintah tekan emisi karbon.
4. Membangun industri 01komponen otomotif
5. Mengurangi beban konsumen dengan insentif pajak.
6. Mendorong investasi dan lapangan kerja.

5 Potensi Kerugian Negara Akibat Mobil Murah ala SBY.

1.Mobil Murah SBY Berpeluang Membenamkan Mobil Nasional. Mobil Murah SBY ini hanya akan mengubur cita-cita anak Bangsa untuk dapat memproduksi hasil karya mereka sendiri. Bagaimana dengan Mobil Esemka, bagaimana dengan Mobil Tawon (Tangerang) dan bagaimana dengan Mobil Listrik generasi kedua produk Institut Teknologi Surabaya yang benar-benar ramah Lingkungan dengan harga sekitar Rp. 45 Juta. Mengapa ketiga mobil tersebut tidak mendapat perhatian dari Pemerintah? Bila saja yang dilakukan Pemerintah adalah memproduksi massal Mobil anak Bangsa seperti Mobil Listrik ITS, Mobil Tawon atau Mobil Esemka yang harganya dibawah Rp.60 Juta tentu saja Kontroversi akan Mobil Murah SBY ini tidak akan terjadi. Jokowi, Ridwan, Ganjar, Risma akan berpikir seribu kali untuk menolaknya.

2. Mobil Murah SBY Berpotensi Memperparah Macet Jakarta dan Kota-kota Besar. Mobil murah SBY ini akan dipasarkan sebanyak 10.000 unit per bulan oleh PT.Astra Internasional. Kalau ditambah dari produksi dari Suzuki, Honda, Nissan, KIA dan lainnya mungkin untuk kategori mobil murah ini akan bertambah sekitar 20.000 unit per bulan. Bila dikalikan setahun berarti aka nada penambahan Mobil Murah sebanyak 240.000 unit mobil. Itu baru Mobil murah saja dan belum lagi mobil menengah dan mobil mewah. Anggap saja pada tahun depan mobil-mobil baru yang akan beredar sebanyak 300.000 unit. Padahal Ruas Jalan yang dibangun berapa banyak? Kalau dari 300.000 unit itu dibeli oleh penduduk Jabodetabek sebanyak 175.000 unit, bisa dibayangkan macetnya Jakarta untuk tahun 2014. Belum lagi macetnya Bandung, Surabaya, Semarang dan lainnya. Lalu bagaimana dengan tahun 2015 dan tahun seterusnya dengan pertambahan 300.000 unit per tahunnya? Stuck/ Kelumpuhan Lalu-lintas sudah nyata didepan mata. Apakah seorang Professor Boediono juga memikirkan tentang hal ini?

3. Mobil Murah SBY Berpotensi Menjebol Subsidi BBM. Mobil murah ini katanya didesign untuk bahan bakar Pertamax. Tapi menurut beberapa pengamat otomotif design Pertamax bisa saja dirubah menjadi design Premium. Apa pemerintah bisa menjamin tidak ada perubahan dari pabrikasi atau pengguna sendiri dari design Pertamax ke design Premium? Selama ini pengguna mobil mewah saja masih mengkonsumsi premium apalagi pemilik mobil murah. Lalu kalau terjadi perubahan di lapangan dimana designnya menjadi Premium dan berdampak melonjaknya pemakain BBM Bersubsidi, sudah terpikirkah oleh Boediono dan SBY akan dampaknya untuk APBN dan lainnya?

4. Mobil Murah SBY Berpotensi Memperparah Kecemburuan Sosial. Karena dengan harga On The Road diatas Rp.100 juta bukan rakyat menengah ke bawah yang akan membeli produksi mobil-mobil cantik ini melainkan masyarakat menengah ke atas. Bisa saja akan banyak orang kaya yang membeli lebih dari 1-2 mobil jenis ini untuk keluarganya. Dan apa kata rakyat miskin yang tidak mampu membeli mobil jenis ini tapi merasakan dampaknya kemacetan yang semakin parah di jalan. Apakah seperti ini yang dipikirkan SBY dan Boediono?

5. Mobil Murah SBY Mengurangi Pemasukan Negara Sebesar Rp.6 Trilyun/ tahun. Dengan akal-akalan pabrikan raksasa bekerja sama dengan pemerintah diciptakanlah mobil murah yang tidak dikenai PPnBM atau Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. Ukuran atau nilai PPnBM sebelumnya untuk 1 unit mobil MPV 20% sedangkan jenis Sedan sebesar 30%. Supaya mudah kita pukul rata-rata 25% saja untuk mobil-mobil baru jenis seperti ini. Bayangkan saja kalau 1 uni Mobil Murah SBY berharga Rp.100 juta maka pajak seharusnya yang masuk adalah minial sekitar Rp.25 Juta rupiah. Kemudian dikalikan jumlah unit yang diproduksi selama 1 tahun seperti diatas dengan angka taksiran 240.000 unit. Dan total PPnBM yang tidak jadi diterima Negara adalah sekitar Rp. 25 juta x 240.000 = Rp. 6 Trilyun rupiah. Jumlah yang cukup untuk membangun berapa ruas jalan baru.

Dan sayangnya ke 5 faktor diatas seolah-olah tidak dipikirkan baik-baik oleh Professor Boediono dan Jendral Susilo Bambang Yudhoyono sehingga membuat masyarakat menjadi bertanya apakah seperti inikah sikap pemerintah yang selalu berpotensi menimbulkan kerugian masyarakat dan Negara.

Kata Pengamat dari Partai Demokrat,Keuntungannya terhadap kebijakan mobil murah di Indonesia:

1. Penghasilan pajak negara dari otomotif akan bertambah.
2. Masyarakat golongan ekonomi menengah akan merasakan memiliki mobil baru dengan harga terjangkau.
3. Sebagian pengguna kendaraan bermotor roda dua akan berpindah pada mobil murah.