Indonesia protes fasilitas penyadapan AS

Terbaru 30 Oktober 2013 - 14:44 WIB

Menlu Marty Natalegawa memprotes fasilitas penyadapan AS.
Menteri Luar Negeri Indonesia Marty Natalegawa menyatakan, Indonesia tidak dapat menerima dan memprotes keberadaaan fasilitas penyadapan di Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta, seperti yang diberitakan surat kabar terbitan Australia, Sydney Morning Herald.
“Indonesia tidak dapat menerima dan mengajukan protes keras terhadap berita tentang keberadaan fasilitas penyadapan di Kedubes AS di Jakarta,” ucap Menteri Luar Negeri, Marty M. Natalegawa, melalui email yang diterima BBC Indonesia, Rabu (29/10) siang.

Marty Natalegawa menyatakan hal ini menanggapi pemberitaan surat kabar harian Sydney Morning Herald pada tanggal 29 Oktober 2013 tentang keberadaan dan penggunaan fasilitas penyadapan di Kedutaan AS di Jakarta.
Menurut Marty, dia telah berbicara dengan perwakilan Kedutaan Besar AS di Jakarta untuk menuntut penjelasan resmi terhadap pemberitaan tersebut.
“Perlu ditegaskan bahwa jika terkonfirmasi, tindakan tersebut bukan saja merupakan pelanggaran keamanan, melainkan juga pelanggaran serius norma serta etika diplomatik dan tentunya tidak selaras dengan semangat hubungan persahabatan antar negara,” tambah Menteri Luar Negeri.
Kepala Badan Intelijen AS
"Indonesia tidak dapat menerima dan mengajukan protes keras terhadap berita tentang keberadaan fasilitas penyadapan di Kedubes AS di Jakarta."
Informasi tentang dugaan bahwa Kedutaan Besar AS di Jakarta menjadi salah-satu dari 90 pos yang memiliki fasilitas penyadapan intelijen AS, didasarkan kesaksian Edward Snowden, yang kemudian dikutip Sydney Herald Tribune dan beberapa media lainnya.
Koran tersebut memberitakan peta rahasia yang berisi 90 daftar fasilitas pengintaian di seluruh dunia. Di wilayah Asia, menurut koran tersebut, fasilitas penyadapan itu antara lain terdapat di kedubes AS di Jakarta, Bangkok, Kuala Lumpur dan Yangoon.
Sejauh ini belum ada tanggapan resmi dari Kedutaan Besar AS di Jakarta atas pemberitaan seputar fasilitas penyadapan.
Namun demikian, Klik Kepala badan intelijen AS James Clapper mengatakan di dalam keterangan kepada parlemen AS bahwa mengetahui niat pemimpin dunia adalah tujuan utama operasi penyadapan.
Pernyataan Clapper adalah respon terhadap polemik internasional menyusul laporan bahwa AS melakukan penyadapan terhadap para sekutu asing mereka, seperti Perancis, Jerman, serta Klik Spanyol.
http://www.bbc.co.uk/indonesia/berit...nyadapan.shtml

Intelijen AS Bisa Beli Informasi dari Pejabat RI

Oleh: Ajat M Fajar
nasional - Kamis, 31 Oktober 2013 | 10:25 WIB

inilah..com, Jakarta - Anggota Komisi III DPR Eva Kusuma Sundari menyebut, aksi spionase dan penyadapan pihak Amerika Serikat (AS) kepada Indonesia merupakan hal yang biasa terjadi.

Bahkan, tanpa perlu ada penyadapan pihak AS bisa dengan mudah mendapatkan informasi akurat (A1) tentang situasi di Indonesia seperti politik, hukum, ekonomi dan keamanan.

"Ada info kok, mereka (AS) biasa beli informasi A1 dari aparat kita kok. Gampang disuap katanya," kata Eva di Jakarta, Kamis (31/10/2013).

Menurut dia, pengaruh asing khususnya AS di Indonesia sangatlah kuat. Bahkan, dalam berbagai keputusan strategis Indonesia selalu berkordinasi dengan pihak AS secara formal ataupun nonformal.

Eva juga mengatakan, pihak intelijen AS sudah menjalin kerja sama dengan pihak Indonesia khususnya dalam memperoleh informasi-informasi akurat.

"Tegasnya, kami membiarkan dan malah bekerjasama dengan intelegence asing. Jadi ada problem mental kolaborator di kita. Saya duga tidak saja, Amerika tapi juga negara tetangga-tetangga lain," tandasnya.[ris]
[url]http://nasional.inilah..com/read/detail/2043023/intelijen-as-bisa-beli-informasi-dari-pejabat-ri#.UnHP53Cmgs8[/url]