Original Posted By aak_bowang►sudah di bilang
orang miskin di larang sembuh
orang miskin gak boleh sehat

Original Posted By spyonkaskus►

nah ane mo jelasin dikit...

- utk pasien bila sdh berobat ke puskesmas tetapi perlu dirujuk ke RS, maka dr puskesmas akan diberi surat rujuk, selain itu bagi peserta jamkesmas dan jamkesda, dijelaskan syarat2 yg perlu dibawa saat akan ke RS, anatara lain sdh disebutkan di atas. Nah kenapa utk bayi perlu akte?? nah bayi biasanya belum mendapat kartu jamkesmas, solusinya adalah Akta kelahiran. semua baik asli maupun fotocopy dibawa saat ke RS.klo gak pke akte, siapa nanti yg mau nanggung biaya nya?? ente gan?? ane juga ogah...

- sebenarnya SOP nya sdh betul, tapi ini keluarga bayi (mungkin) lupa membawa akte. sehingga tdk diberi pelayanan. kenapa?? agan2 perlu tau, bahwa keuangan RS daerah itu bukan sepenuhnya dibiayai oleh pemerintah, yang dibayarin pemerintah itu hanya GAJI pegawai, dokter serta KLAIM JAMKESMAS/JAMKESDA (bisa juga asuransi lain spt askes). Segala kebuthan obat, kebersihan, listrik, sampe OB juga dibiayai sendiri oleh pihak RS.

Kebutuhan operasional RS itu mutlak disediakan RS sendiri gan, meski itu RS pemerintah. klo ada pasien yg tdk membawa surat lengkap, trs ngaku2, lha nanti siapa yg akan membayar?? olehk krn itu Rs juga butuh pasien umum (tanpa asuransi/jaminan kesehatan), krn di situ RS dpt biaya utk membeli segala kebutuhan.

Lha kita org indo kan sdh bayar pajak?? itu duitnya kemana?? jgn kuatir gan, duit pajak kita itu utk membangun fasilitas RS itu sendiri, mulai bangunan, alat2, dsb. sedangkan biaya pemeliharaan dan kebutuhan "fast moving" spt obat, infus, obat kebersihan lantai, dll itu MUTLAK RS sendiri yg menyediakan, melalui KLAIM bayar baik pasien umum, juga pasien ASURANSI / JAMINAN KESEHATAN. Maka dari itu, saat memakai kartu asurasni apapun, tentunya musti lengkap agar prosedurnya mudah, ibarat agan mo urus STNK, pajak kendaraan, masak gak bawa BPKB/STNK/KTP asli bisa ngurus?? jelas gak bakal dilayani.

Nah bila tdk membawa surat2 utk administrasi, seharusnya ni keluarga bayi BISA membayar terlebih dulu utk jaminan sebagai GANTI ADMINISTRASI, krn pihak RS memberikan tenggang waktu 3 x 24 jam utk mengurus sisa kelengkapan administrasi. Bila administrasi dilengkapi dalam waktu 3 x 24 jam, maka uang jaminan dikembalikan secara penuh. namun bila tidak, maka pasien akan dianggap spt pasien umum (tanpa asuransi). dari berita, juga tidak disebutkan klo keluarga bayi knp tidak membayar jaminan terlebih dulu.

Trs di sisi lain, kita perlu selidik jg kondisi bayi tsb. berapa lama sakitnya?? jgn2 kondisi sdh jelek baru dibawa ke puskesmas. Atau surat rujukan ini sdh diberikan kemaren2, tetapi keluarga baru membawa bayi setelah beberapa hari kemudian. ya jelas kondisinya makin buruk (surat rujukan biasanya berlaku 1 bulan, dan sering pasien mengulur-ulur wkt utk ke RS)

trs bila diliat dari kondisi nafas, kok keluarga malah membawa bayi ke poli umum di RS ?? ni aneh. seharusnya dg surat rujukan ini bayi dibawa ke UGD / IGD utk penanganan intensif. klo poli umum jelas harus antri serta menunggu dokter2 selesai visit pasien RS, baru bisa dilayani. (poli umum itu kayak klo kita ngantri di tempat dokter praktek, jd bukan utk tipe pasien yg gawat darurat). Jadi dibedakan tempatnya ya gan. klo kondisi gawat, tentunya masuk UGD.

bila baca dari berita, ada kemungkinan keluarga bayi ini mengulur2 waktu. kok bisa? klo memang SURAT RUJUK dari Puskesmas itu utk POLI UMUM, brarti wkt itu kond bayi, belum parah (masih lewat poli, bukan ugd). nah ini saat dibawa ke RS, kondisi nafas bayi sdh tersengal2, brarti kondisi makin memburuk. Ingat, kondisi penyakit itu tidak langsung memburuk gan, ada prosesnya (berjalan dg waktu). Semakin diundur2 ngobatinya, jelas penyakit makin buruk. di sini ada kemungkinan klo surat rujuk dah diberikan kemaren2, tapi keluarga bayi yg memang mengulur2 saat dibawa ke RS, shg kond bayi makin kritis.

ane bukan dokter, tapi ane srg bantu org yg ngurus jamkesda/jamkesmas ke RS dari puskesmas. klo surat2 langkap, semua lancar kok. tapi memang kadang ada pasien yg mengulur2 waktu klo mau dibawa ke RS... ini sering ane alamin.

demikian penjelasan ane, PAGE ONE please...

Original Posted By KodokBuluw►ANE KERJA DI RUMAH SAKIT DAERAH GAN, BAGIAN PELAYANAN GAWAT DARURAT. DAN ANE BERANI BILANG "RUMAH SAKIT TERSEBUT SALAH BESAR!!"
mengoreksi juga postingan agan spyonkaskus ► di pekiwan gan.
1. setiap orang yang datang kerumah sakit untuk mencari pertolongan ga ada yang datang dengan hati gembira. hadapi dengan lemah lembut dan sopan.
2. apapun alasannya, apapun latar belakang pasien dan keluarganya, pelayanan terhadap nyawa manusia no 1. administrasi no 2.
3. nyawa manusia diatas segala SOP ingat itu! di tempat ane meski kelengkapan persyaratan jamkesmas dan jamkesda kurang, pasien tetap dilayani seperti biasa. dengan persyaratan kekurangan berkas bisa menyusul. 3 hari utk luar kota, dan 2 hari utk dalam kota. bisa lebih jika hari kerja libur. ( sabtu minggu).
4.gimana kalo ampe waktunya pasien harus pulang dan tetap tidak mampu menunjukkan kelengkapan surat menyurat? dipaksa bayar? di tahan tidak pulang dulu??jawaban direktur kami waktu itu simple gan:"gimana kamu mau memaksa mereka membayar kalo memang tidak punya uang??"
5. ingat dan budaya orang indo. tidak ada yang namanya persiapa dana utk sakit. berharap mereka menalangkan dana perobatan sebagai jaminan kekurangan surat menyurat sama dengan membunuh. kalo mereka bisa memberi jaminan bayaran didepan, mengapa harus menggunakan jamkesda/jamkesmas..
6. di loket poli pelayanan manapun, atau pendaftaran mereka akan melihat kondisi pasien. apakah mampu utk antri atau tidak. jika tidak, mereka yang mengarahkan ke UGD ( tempat ane mangkal )
7. betul yang agan bilang, semua itu perlu biaya. 3 tahun yang lalu, karena hal2 yang seperti diatas kami seluruh pegawai RS TIDAK MENERIMA TUNJANGAN HARI RAYA karena dananya digunakan untuk melunasi hutang piutang obat2an dan bahan habis pakai (perbah, kasa, betadin dsb). kami tidak marah?tentu kami marah. tapi kami tidak protes, tidak demo, tidak mogok karena itu resiko pelayanan kami yang demikian.
8. 2 tahun terakhir RS kami memiliki hutang hampir 20 M. DUA PLUH MILYAR gan karena banyak sekali administrasi jamkesmas dan jamkesda yang klaim nya tidak sesuai dengan tarif dari PT. ASKES.
9. bagaimana pasien tanpa identitas? misalnya kecelakaan dan tidak diketahui identitasnya? tetap dilayani. [/Bpesan ane ke teman2 sejawat perawat di UGD administrasi urusan manajemen, disini kita berusuras dengan moralitas. mau di bunuh keluarga nya jika harus menunggu ada keluarga, ada jaminan baru dilayani??
[B]PERMINTAAN ANE KAPADA TS, WAJIB PEKIWAN!!BIAR SEMUANYA MELEK KALO GA SEMUA RS SAMA.
manusia memang tidak pernah puas gan. tetap aja ada yang kurang dari kami.

Original Posted By p3ace►Marilah mengambil hikmah dengan berpikir secara jernih gan
Sebelum kita menyalahkan orang/institusi tertentu, kita telaah dulu apa yang terjadi sebelumnya :

Nah, disini ada 3 pihak terlibat dalam kasus itu:
1. Pihak Puskesmas Lampa
2. Pihak RSU Lasinrang Pinrang
3. Pihak Keluarga Pasien

Sekedar opini ane:
(1). Puskesmas Lampa : mungkinkah staf medisnya salah mendiagnosa pasien dengan menganggap kasus itu bukan kasus emergency / darurat. Bisa jadi ini kesalahan diagnosa yang berakibat fatal
Dan jika itu kasus darurat, seharusnya pasien distabilisasi dulu dan kemudian dibawa dengan mobil ambulance !
(2). RSU Lasinrang : pantaskah pihak RSU disaat "mempersulit" pendaftaran pasien tsb tidak melihat/memperhatikan kondisi si pasien. Pasien batita biasa nya adalah pasien dengan resiko tinggi !
(3) Keluarga Pasien :

Tentu ane tidak tau apa yang sebenarnya terjadi & siapa bersalah, ane hanya berusaha mengambil pelajaran, dgn kata-kunci ini : "Mestinya rujukan yang diberikan, ditujukan ke UGD karena kondisi bayi tersebut sudah kritis"

CMIIW. & peace ...

TRIBUNNEWS.COM MAKASSAR, - Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, Rahmat Latief memastikan meninggalnya bayi Naila di depan loket RSU Lasinrang disebabkan kelalaian petugas. Atas kejadian itu, Dinkes mengancam akan memberhentikan petugas loket di RSU Lasindrang.
"Tidak ada alasan mengatakan administrasi atau prosedur. Dalam surat peraturan Gubernur, (dalam keadaan darurat) surat rujukan diabaikan. Termasuk juga soal pembayaran. Yang terpenting, selamatkan nyawa dulu, baru administrasi menyusul. Jadi otomatis, meninggalnya bayi depan loket disebabkan human error," kata Rahmat saat dihubungi Kompas.com, Jumat (1/11/2013).
Meski begitu, lanjut Rahmat, pihaknya tetap melakukan peninjauan ke RSU Lasinrang. Setelah ditemukan kesalahan, pihaknya akan menerbitkan hasilnya dan diserahkan ke Bupati Pinrang.
"Kita akan selidiki untuk memastikan penyebab meninggalnya pasien bayi. Nanti hasilnya kita serahkan kepada pengambil keputusan tertinggi wilayah, yakni Bupati. Jelas petugas maupun kepala RSU Lasinrang akan diberi sanksi karena kelalaiannya. Adapun sanksi terberat diberikan yakni, pemberhentian," tegasnya.
Sebelumnya telah diberitakan, Kepala Bidang Pelayanan RSU Lasinrang Pinrang dr Rivai, Kamis (31/10/2013) kemarin mengaku bahwa tidak dilayaninya bayi Naila oleh pihak rumah sakit lantaran surat rujukan yang diberikan Puskesmas Lampa ditujukan ke Poli Anak.
"Mestinya rujukan yang diberikan, ditujukan ke UGD karena kondisi bayi tersebut sudah kritis. Kami memberi pelayanan sesuai prosedur yang ada," katanya.
Diketahui, bayi Naila adalah pasien yang ditolak petugas Rumah Sakit Umum (RSU) Lasinrang, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan pada Rabu (30/10/2013). Dia meninggal di pangkuan ibunya depan loket pendaftaran rumah sakit karena terlambat mendapatkan penanganan. Bayi berusia dua bulan ini merupakan putri pasangan Mustari dan Nursia asal Dusun Patommo, Desa Kaliang, Kecamatan Duampanua.
Bayi malang itu meninggal saat sang ayah sedang berdebat dengan petugas rumah sakit lantaran perawatan Naila ditolak dengan alasan berkas keterangan tanda lahir bayi tersebut tidak lengkap. Naila didiagnosis sebagai pasien terduga gangguan pernapasan.

Tribunnews.com, JAKARTA - Komisi IX DPR RI yang membidangi masalah Kesehatan dan Tenaga Kerja sangat prihatin dengan kejadian meninggalnya bayi Naila Mustari (2 bulan, 10 hari) di depan loket Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda), Rumah Sakit Umum Lasinrang, Pinrang.

"Kalau benar itu yang terjadi, maka direktur RSU itu harus bertanggungjawab," kata Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Nova Riyanti Yusuf, ketika dikonfirmasi Tribunnnews.com, Sabtu (2/11/2013).

Menurut Nova ini disebabkan di dalam UU Kesehatan dan UU Rumah Sakit jelas ditegaskan bahwa dalam kasus gawat darurat penanganan pasien harus diutamakan dan tidak boleh meminta uang muka, apalagi sekedar kelengkapan administrasi berupa sepucuk surat kelahiran. "Terlebih sang bayi tersebut sudah dilengkapi dengan rujukan dari Puskesmas asal," kata politisi Demokrat ini.

Dia tegas meminta Kementerian Kesehatan untuk menyelidiki kasus tersebut dan memberikan sanksi yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

"Dalam waktu dekat harus sudah ada kejelasan tentang kasus ini," kata dia.

Kasus Naila sejak kemarin bikin gempar dunia kesehatan di Indonesia. Bayi berusia 2 bulan 10 hari ini meninggal di pangkuan orang tuanya di depan loket Jakesda Rumah Sakit di Pinrang Sulawesi Selatan karena tidak cepat mendapat pertolongan dokter dan perawat rumah sakit.
Pasalnya Ayah Naila Mustari mengaku hampir dua jam mengurus permasalahan administrasi manajamen rumah sakit melayani anaknya yang saat itu sudah sekarat.