Front Pembela Islam (FPI) menyatakan setuju dengan penolakan warga Kelurahan Lenteng Agung, Jakarta Selatan, terhadap lurahnya, Susan Jasmin Zulkifli karena perbedaan agama. FPI mengklaim perbedaan keyakinan itu jelas mengganggu kestabilan kehidupan sosial lingkungan warga Lenteng Agung.

“Stabilitas interaksi antarwarga dengan lurahnya jelas terganggu. Namanya lingkungan kelurahan perlu pengajian, dia nanti datang ke masjid kan. Iya Susan ini memimpin tidak pada tempatnya,” kata Humas Lembaga Dakwah Dewan Pengurus Pusat FPI Ustad Novel Bamu’min kepada detikcom, kemarin.

Novel, yang juga menjabat Sekjen DPD FPI DKI Jakarta ini, beranggapan setiap wilayah yang dihuni dengan mayoritas agama tertentu seharusnya menyesuaikan hal tersebut. Misalnya di Papua, Flores Nusa Tenggara Timur, ataupun Denpasar, tidak mungkin lurah hingga wali kota beragama muslim karena menyesuaikan agama mayoritas di beberapa daerah itu.

Hal ini, menurut Novel, terjadi karena era reformasi yang terlalu kebablasan dengan menaruh respek terhadap perbedaan pendapat. “Zaman Orde Baru gak ada lurah yang ditentang sama warganya karena masih terapkan asas proporsional. Ini kan untuk menjaga keharmonisan pemimpin dan warganya,” kata dia.

Meski menolak, ia berjanji FPI masih punya sikap dengan tidak melakukan aksi demo di kantor kelurahan. Rencananya, FPI hanya ingin bertemu dan menyampaikan protes langsung kepada Gubernur DKI Joko Widodo (Jokowi) terkait penempatan Lurah Susan.

Sebaiknya, kata dia, Lurah Susan ditempatkan di wilayah dengan warga yang heterogen serta banyak nonmuslim. Hal ini juga berpengaruh terhadap Lurah Pejaten Timur Grace Tiaramudi yang juga nonmuslim. “Kalau di Kelapa Gading, Pluit, mungkin dua-duanya masuk akal. Jangan Susan di Lenteng Agung,” sebutnya.

Lebih jauh Novel menurutu Novel, penempatan Susan di Lenteng Agung ada kepentingan tertentu. Lenteng Agung yang dikenal sebagai daerah dengan mayoritas penduduknya muslim dari Betawi punya tradisi budaya yang kuat.

Ia pun membantah kalau ada anggapan pendemo Lurah Susan sebenarnya bukan warga asli Lenteng Agung. “Enggak benar itu. Mereka memang orang situ. Kami hanya sebagai moderator apa yang diinginkan warga,” kata Novel mengklaim.

Sementara itu anggota DPRD DKI Rany Maulani menilai pernyataan Mendagri Gamawan Fauzi tentang kerja sama Pemda dan FPI dianggap bukannya menyelesaikan masalah tapi justru membuat polemik baru.

“Kalau hanya kasih pernyataan yang jadi polemik di lapangan, suasana yang tadinya sedang dicari solusi malah jadi timbul masalah baru,” kata Rany kepadaa detikcom, Rabu (30/10).

Politisi Partai Gerindra ini pun sependapat dengan Ahok yang mengaku bingung dengan arahan Gamawan. Menurutnya, sebagai satuan kerja yang diangkat dengan SK Mendagri, Pemda dan DPRD adalah aset, ibarat karyawan dalam suatu perusahaan.

“Harusnya kalau mau kondusif ya diajak duduk bareng cari solusi. Kalau atasan begini kan kita jadi serba bingung ya. Niatnya mungkin baik, tapi beliau juga spontan bicara, makanya akhirnya jadi bingung,” ujar dia. [URL="http://news.detik..com/read/2013/10/30/152536/2399527/10/fpi-tuding-lurah-susan-ganggu-stabilitas-warga-lenteng?9911012"]sumber[/URL]