Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan masyarakat Ibu Kota beruntung memiliki pemimpin yang tidak menerima titipan partai maupun mendapat setoran dari pihak manapun.

"Jadi, kita enggak perlu takut lapor lagi. Kalau dulu kan kita takut lapor ke siapapun. Kalau di Jakarta, enggak perlu khawatir karena gubernur dan wagub-nya tidak pernah menerima setoran," kata Basuki.

Hal itu dikatakannya saat menjadi pembicara dalam Semiloka Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi Pemprov DKI Jakarta bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Badan Pengawasan Keuangan (BPK), di Balai Agung, Balaikota Jakarta, Rabu (30/10/2013).

Selain tidak pernah menerima setroran, Basuki juga mengklaim kalau ia bersama Jokowi tidak menerima titipan partai untuk menduduki sebuah jabatan tertentu, dan tidak menerima titipan untuk pelaksanaan penerimaaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) DKI. Semua pihak, kata dia, harus melalui proses yang sama untuk dapat menduduki posisi tertentu.

Pria yang akrab disapa Ahok itu mengharapkan, melalui pelaksanaan semiloka tersebut dapat menambah pengalaman, khususnya para pegawai negeri sipil (PNS) DKI untuk melakukan pencegahan upaya penyalahgunaan anggaran. Pencegahan, kata dia, lebih penting.

Di samping itu, ia juga mengimbau kepada para PNS yang menghadiri semiloka untuk tidak takut lagi menolak ajakan pihak tertentu untuk bermain-main dengan angggaran. Apabila ada oknum tertentu yang mengajak PNS DKI "bermain" dengan anggaran, maka ia mengimbau agar jangan takut untuk langsung melaporkan kepadanya maupun Jokowi.

"Nanti kita lawan bersama. Sama juga saat proses pembuatan perda, kalau ada oknum cari setoran, lapor. Kalau ada kepala dinas memanggil kepala suku dinas untuk setoran, jangan takut lawan. Karena gubernur dan wagub anda, tidak minta setoran," kata Basuki.

Aksi setor-setoran antar pihak maupun eksekutif dengan legislatif tak ayal menjadi isu yang terus berkelanjutan di perpolitikan Indonesia, tak terkecuali di tubuh Pemprov DKI. Hal itu, kata dia, sudah membahayakan anggaran negara.

Basuki juga meminta para PNS dan pejabat DKI mengingat kembali sumpah jabatan yang telah diucapkan saat pelantikan. Dia tak menginginkan lagi ada anggaran siluman yang muncul kembali setelah disahkan oleh DPRD DKI. Sebab, saat merancang APBD DKI 2013, Basuki telah memangkas dan mencoret ribuan pos anggaran. Ia tak menyangka, sesudah disahkan, pos-pos anggaran yang telah dicoretnya muncul kembali.

Untuk mengantisipasi hal tersebut terulang kembali, pada 2014, rencananya Pemprov DKI akan menerapkan e-budgeting. Pembahasan anggaran melalui password. Mereka, yang dapat mengubah dan mengoreksi pos anggaran hanyalah pihak-pihak yang mempunyai otoritas tertentu, seperti gubernur.


SUMBER