JAKARTA - Delapan orang ibu rumah tangga asal Depok, Jawa Barat, melaporkan Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi ke lembaga pengawas pelayanan publik, Ombudsman.

Mereka kesal lantaran Gamawan tak kunjung mencopot Wali Kota Depok, Nur Mahmudi Ismail.

"Kami sudah gerah melihat Gamawan Fauzi yang tak kunjung mengeluarkan SK Pembatalan Pengangkatan Wali Kota Depok, Nur Mahmudi," kata salah satu pelapor, Lies Sugeng kepada Okezone, Senin (21/10/2013).

Lies menuturkan, laporan mereka didasarkan atas ditolaknya kasasi KPU Depok kepada MA pada 2012 terkait sengketa Pilkada Depok yang sudah berlangsung sejak 2010.

"Juga putusan DKPP yang mencopot ketua KPU Depok karena sistem pemilihan yang melanggar undang-undang. Ini jelas. Kita enggak tahu Mendagrinya dablek apa gimana," terang Lies.

Menurutnya, kasus ini ditanggapi berbeda oleh Gamawan jika dibandingkan saat Bupati Garut, Aceng Fikri yang dicopot dari jabatannya lantaran menikahi anak di bawah umur.

"Ketika kasus Bupati Aceng, dia dituduh menikahi anak di bawah umur, dia cepat mengeluarkan pemecatan. Ini yang sudah ada dasar hukumnya kenapa tak kunjung mencopot jabatan Nur Mahmudi," jelasnya.

Lies merasa resah karena segala kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemkot Depok saat ini tidak sah alias ilegal.

"Kita bahkan sudah pernah kirim surat ke Presiden. Jangan salah kan kita kalau kita berpikir negatif. Dibayar berapa sih sama Nur Mahmudi," terangnya.

http://jakarta.okezone.com/read/2013/10/21/501/884500/ibu-rumah-tangga-laporkan-mendagri-ke-ombudsman

SAPI PKS! Tonggos pujaan kalian dibenci warganya sendiri tuh.