Setahun sudah duet Jokowi-Ahok memimpin Jakarta sejak terpilih melalui dua kali putaran Pilgub DKI 2012 lalu. Masalah macet, banjir, dan transportasi massal memang masih mengganjal. Tapi membandingkan kinerja setahun Jokowi dengan gubernur sebelumnya, Fauzi Bowo, sepertinya kurang tepat.

Sejak dilantik pada 15 Oktober 2012, Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama yang diusung PDIP dan Gerindra langsung beraksi. Jokowi sibuk blusukan ke penjuru Jakarta, sementara Ahok menjadi 'polisi' bagi birokrasi di Pemprov DKI.

Keduanya saling melengkapi dengan karakternya yang bertolak belakang. Jokowi kalem, sementara Ahok galak dan tegas. Perbaikan kesehatan dan pendidikan menjadi dua bidang utama yang langsung dirasakan warga DKI. Kartu Jakarta Sehat dan Kartu Jakarta Pintar.

Hasil survei Indo Barometer membuktikan hal itu. "Kepuasan warga Jakarta terhadap kinerja Jokowi mencapai 87,5 persen, sedangkan kepuasan terhadap kinerja Ahok sebesar 85,8 persen," ujar Direktur Eksekutif Indo Barometer Muhammad Qodari dalam acara evaluasi kinerja satu tahun Jokowi-Ahok Hotel Kartika Chandra, Jakarta, Kamis (17/10).

Qodari menjelaskan, masyarakat Jakarta puas terhadap kinerja Jokowi-Ahok dalam menyediakan fasilitas kesehatan dan pengobatan, menurunkan biaya kesehatan, menyediakan fasilitas pendidikan dan menurunkan biaya pendidikan.

"94,3 persen warga menyatakan puas terhadap kinerja Jokowi menyediakan fasilitas kesehatan dan pengobatan, 95 persen puas kinerja Jokowi menurunkan biaya kesehatan, 93,3 persen puas atas fasilitas pendidikan, 93,3 persen puas menurunnya biaya pendidikan," jelas dia.

Meski begitu, Qodari mengatakan, masyarakat Jakarta masih belum puas dengan langkah Jokowi-Ahok mengatasi kemacetan. Bahkan, penanganan kemacetan Jokowi-Ahok masih sama dengan kepemimpinan Fauzi Bowo (Foke).

"Penanganan kemacetan masih menjadi PR Jokowi-Ahok. Sekitar 64,3 persen masyarakat yang menyatakan tidak ada perubahan soal kemacetan dengan gubernur sebelumnya (Foke)," imbuh dia.

Selain itu, penanganan kriminalitas juga masih belum ada perubahan. Hal tersebut ditunjukkan dari survei yang menyatakan 49 persen masyarakat belum puas dengan kinerja Jokowi-Ahok menangani kriminalitas.

"Untuk penanganan kasus narkoba juga masih menjadi momok untuk Jokowi-Ahok. Sebanyak 46,3 persen masyarakat memilih belum membaiknya penanganan narkoba di kepemimpinan Jokowi-Ahok," ujarnya.

Dalam satu tahun kepemimpinan Jokowi-Ahok, kata Qodari, ada sebanyak 73,3 persen yang belum puas dengan penanganan kemacetan lalu lintas. Hal tersebut masih menjadi PR Jokowi-Ahok dalam kepemimpinannya ke depan.

Hal inilah yang disoroti oleh Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Nurhayati Ali Assegaf. Menurutnya, banyak kerja Jokowi yang hanya meneruskan program Fauzi Bowo.

"Jokowi itu meneruskan, dan Jakarta ini bukan hutan rimba. Jokowi itu datang tinggal melanjutkan. Apa yang dilakukan Pak Jokowi biarlah rakyat yang menilai, tetapi media dan semua harus obyektif, bagaimana Jokowi memimpin dan apa yg terjadi sekarang," kata Nurhayati seusai membuka pertandingan Futsal Partai Demokrat di Jakarta, Sabtu (19/10).

Nurhayati kemudian mengkritisi masalah kemacetan yang belum teratasi, termasuk juga kebakaran yang kerap melanda permukiman di ibu kota. "Belum pernah lho 1.000 rumah terbakar. Setahun Jokowi ada 1.000 rumah terbakar, di satu lokasi di Kelapa Gading. 1.000 Rumah terbakar, belum ada dalam sejarah, apakah itu lambang prestasi. (Era) Fauzi Bowo belum pernah," cetus Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR ini.

Nurhayati menyebut beberapa pembangunan yang tinggal diteruskan Jokowi seperti Jalan Layang Non Tol di Casablanca dan Jalan Antasari. "Apakah bisa dibikin dalam setahun itu. Hasil siapa itu? Hasil sebelumnya Pak Fauzi Bowo. Jangan melupakan jasa-jasa pendahulunya. Semua itu hasil dari pendahulunya," tandas dia.

Atas ketidakpuasan warganya soal banjir, Jokowi sudah menyampaikan penjelasan mengatakan penanganan banjir di Jakarta bukan hanya tugas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tetapi juga pemerintah pusat. Pasalnya, ada 13 sungai di Jakarta yang juga menjadi kewenangan pemerintah pusat.

"Kan masalah banjir itu tidak hanya menyangkut di Jakarta. Ada 13 sungai yang masuk kewenangan pusat," ujar Jokowi kepada wartawan di Balai Kota, Jakarta, Kamis (17/10).

Jokowi mengakui tidak bisa menargetkan persoalan banjir di Jakarta bisa terselesaikan. Alasannya, permasalahan tersebut harus dikerjakan bersama dengan Pemprov dan pemerintah pusat.

Soal macet yang belum teratasi, Jokowi beralasan karena proyek MRT dan Monorail baru dibangun. Di sisi lain penambahan bus agar fasilitas transportasi meningkat juga belum terlaksana.

"Sekarang belum apa-apa. Kita melakukan apa sih untuk kemacetan? Baru menertibkan PKL, sehingga di tempat-tempat tertentu sudah enggak macet," ujar Jokowi di Balai Kota Jakarta, Jumat (18/10)

http://m.merdeka.com/jakarta/saat-ki...ngan-foke.html

baru setahun kok dasar bemokrat