JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama terkejut begitu mengetahui ada sejumlah anggaran yang telah ia pangkas, tetapi muncul kembali setelah disahkan oleh DPRD DKI. Menurut Basuki, semua itu merupakan kesalahan sistem.

"Setelah saya coret anggaran setengah mati, saya marah-marah. Begitu masuk ke DPRD, keluar lagi semua anggaran yang saya coret," kata Basuki di Balaikota Jakarta, Kamis (17/10/2013).

Untuk mengatasi itu, ia mendesak agar mulai tahun depan Pemerintah Provinsi DKI menerapkan sistem e-budgeting seperti yang pernah diterapkan oleh Bambang Dwi Hartono saat masih menjabat Wali Kota Surabaya. Melalui program itu, proyek yang sudah dihapus tidak bisa dimunculkan kembali.

Basuki mengatakan, apabila ada oknum DPRD DKI yang tidak terima dan marah dengannya, Basuki siap berdebat dengan oknum DPRD tersebut. Selain DPRD, menurut dia, tidak boleh ada suku dinas (sudin) atau satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang "bermain" bersama DPRD untuk memunculkan anggaran itu kembali.

"Kalau sampai ada, akan berhadapan dengan saya. Kalau sampai ada oknum di DPRD yang mau marah-marah, saya siap berantem sama mereka," kata Basuki.

Basuki menilai hal tersebut sebagai masalah serius. Menurut Basuki, semua nilai proyek di Jakarta terlalu mahal sehingga anggarannya perlu dipangkas. Ia meminta para pejabat DKI lebih teliti dalam mengusulkan anggaran dalam program mereka. Hal itu diperlukan karena Pemprov DKI telah bekerja sama dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Badan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mewujudkan transparansi anggaran.

Dalam acara pengarahan kepada satuan kerja perangkat daerah di Balaikota Jakarta hari ini, Basuki menyindir sejumlah dinas, antara lain Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pertamanan dan Pemakaman, serta Dinas Perumahan dan Gedung Pemda. Menurut Basuki, ada anggaran pembuatan taman yang terlalu mahal dan dirasa tidak perlu di Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI.

Basuki menyebutkan, Pemprov DKI tak perlu ngotot meraih peringkat pertama dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) oleh Kementerian Dalam Negeri. Ia hanya mengharapkan pemerintahan dapat berjalan baik dan transparan.

Kepada para pejabat Pemprov DKI dan unit SKPD, ia mengatakan bahwa Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo akan segera menyelesaikan permasalahan ini. Menurutnya, sebagian besar persoalan di Jakarta menyangkut angka-angka dan melibatkan rakyat banyak.

"Makanya, kami sangat serius. Infrastruktur kita banyak, kalau dibantu dengan pelayanan yang baik, akan semakin baik. Saya harap, melalui rakor ini, kita wujudkan Jakarta Baru," kata Basuki.

http://megapolitan.kompas.com/read/2...campaign=Ktswp

Memang kebiasaan nih abis dari DPR semua langsung di MARK UP



Basuki Merasa Kecolongan Dikerjai Dinas PU

JAKARTA, KOMPAS.com — Banyaknya anggaran yang telah dicoret dan muncul kembali setelah pengesahan oleh DPRD DKI membuat Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama gusar. Hal ini disampaikan Basuki saat memberikan pengarahan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atas evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD).

"Saya kecolongan terus terang soal anggaran 2013. Sudah saya coret, ternyata ada lagi," kata Basuki di Balaikota Jakarta, Kamis (17/10/2013).

Ia tak menjelaskan secara detail anggaran-anggaran mana saja yang tiba-tiba muncul kembali tersebut. Menurut Basuki, di APBD DKI 2013, banyak pos anggaran yang tidak perlu. Dinas yang paling ia sorot adalah pos anggaran di Dinas Pekerjaan Umum DKI.

Tak sedikit anggaran yang muncul kembali. Misalnya, saat Basuki meminta Dinas PU DKI untuk mengganti pompa setiap empat tahun. Setelah disahkan, ternyata diganti menjadi tiap dua tahun.

Permasalahan itu, kata dia, membuktikan adanya permainan dari bawah hingga ke atas. Basuki justru "menyukai" hal tersebut. Apabila tidak ada perlawanan, Basuki mengaku tidak memiliki semangat hidup.

"Saya paling suka kalau ada yang mau main-main seperti ini, saya juga akan ajak ribut. Karena saya masuk ke politik untuk ribut sebetulnya. Mungkin anda tidak suka sama saya, saya memang tidak mengharapkan disukai orang," kata pria yang akrab disapa Ahok tersebut.

Apabila masih ada pejabat maupun pegawai negeri sipil (PNS) DKI yang tidak mau mengikuti ritme kerja Jokowi-Basuki, serta masih "bermain" dengan anggaran, tak menutup kemungkinan Basuki akan mengejar seluruh pajak para PNS itu. Ia menantang seluruh pejabat DKI untuk mau memeriksa hartanya.

Apabila tidak mau memeriksakan harta kekayaan, maka Basuki mengimbau untuk tidak lagi mengajak bicara dirinya. "Kalau anda masih demen hidup, tidak usah ngomong sama saya. Kalau kita tidak marah, kita mati sia-sia. Kita ini hanya penjajah atas bangsa sendiri," tegas Basuki.

Ia juga menegaskan kepada para SKPD untuk mengantisipasi kontraktor yang mensubkontrakkan proyek ke kontraktor lainnya. Dalam hal ini, Basuki sudah mendiskusikan hal tersebut dengan Jokowi. Dari hasil diskusi tersebut, dia akan menambah satu pasal dalam kontrak Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pemprov DKI dan kontraktor pemenang lelang. Pasal yang ditambahkan mengatur, apabila di lapangan ditemukan ada spesifikasi bangunan yang tidak sesuai dengan standar spesifikasi yang telah ditentukan, maka pekerjaan akan dihentikan dengan segera.

Tidak hanya itu, kontraktor tidak akan menerima ganti rugi dari pembangunan fisik yang telah dikerjakannya. Bangunan yang sudah dikerjakan itu juga akan disita menjadi aset milik Pemprov DKI.

http://megapolitan.kompas.com/read/2...campaign=Khlwp

memang susah klo ude pada mental penjahat , kita di jajah bangsa sendiri