Fenomena prostitusi berkedok penjaja kopi sudah berlangung puluhan tahun di kawasan Pelabuhan Sunda Kelapa. Namun Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) mengaku belum mengetahui adanya praktik pramuriaan yang biasa disebut kopi pangku di kawasan itu.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja DKI Jakarta, Kukuh Hadi Santoso, mengatakan bakal melakukan pengecekan dulu ke lapangan. "Kalau memang seperi itu, ya kita lakukan penindakan. Terima kasih atas informasi ini," kata Kukuh kepada detikcom, Senin (7/10).

Kukuh, yang baru beberapa bulan menjabat Kepala Satpol PP, mengaku pihaknya belum mengedus praktik prostitusi kopi pangku yang menurut warga telah beroperasi sejak puluhan tahun lalu itu. "Belum tercium itu. Kita akan cek, kalau memang seperti itu akan kita lakukan (penertiban)," ujarnya.

Sejauh ini, kata Kukuh, Satpol PP sudah melakukan penindakan dan penertiban praktik prostitusi yang ada di wilayah Jakarta seperti Bongkaran, Tanah Abang, Senen, dan tempat lainnya. Namun, tetap menjamur dan kembali beroperasi.



"Jatinegara juga kita lakukan penertiban tapi menjamur lagi, kita lakukan tetap menjamur lagi, tapi tetap terus kita lakukan," katanya menegaskan.

Dia mengeluhkan selalu bocornya informasi penertiban prostitusi di ibu kota. "Kendala yang selalu dihadapi itu begitu, setiap kita mau beroperasi selalu bocor, kelihatannya ada yang memberi tahu, sepertinya," ujar dia dengan nada kesal.

Kukuh tidak menampik adanya oknum petugas yang membocorkan informasi soal jadwal razia PSK tersebut. Namun ia mengaku belum dapat mengungkap sang oknum karena dalam operasi penertiban tidak hanya melibatkan anggota Satpol PP semata. "Saya kurang tahu apa oknum dalam atau siapa, kita gabungan," ujarnya.

Sebenarnya, dia menegaskan, pihaknya dan tim gabungan yang meliputi aparat kepolisian dan Dinas Sosial DKI selalu mengadakan duduk bareng sebelum menggelar operasi. Namun, tetap saja kecolongan. "Gak ngerti lah kenapa selalu bocor," ucap Kukuh.

Adapun pengamat sosial dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Syarif Hidayat berpendapat kalau pemerintah tidak menyediakan lapangan pekerjaan tapi tetap melarang prostitusi maka apapun juga sulit dihindari. "Prostitusi seperti itu akan pecah dalam bentuk praktik terselubung," ujarnya kepada detikcom, kemarin.

Syarif menekankan bukanlah keputusan yang bijak jika pemerintah hanya melarang tanpa menyediakan lapangan pekerjaan alternatif. Sebab, praktik seperti itu akan muncul kembali karena desakan ekonomi.

Sumber