Presiden SBY pun angkat bicara soal Ratu Atut
Jumat, 11 Oktober 2013 19:57



Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengingatkan jajaran pemerintahan khususnya di daerah dan juga masyarakat untuk menghindari monopoli dan konsentrasi kekuasaan yang dapat dibarengi dengan kepentingan ekonomi karena dapat mengakibatkan dampak buruk. "Saya juga berkomunikasi dengan Mendagri, munculnya sejumlah kasus di daerah yang melibatkan pejabat daerah dan ternyata memiliki hubungan kekerabatan," kata Presiden dalam keterangan pers di Istana Merdeka Jakarta, Jumat (11/10) petang.

SBY menambahkan, meski Undang-Undang Dasar atau juga undang-undang tidak pernah membatasi siapa menjadi apa dalam posisi di pemerintahan apakah ayah, ibu, anak, adik segala macam menduduki posisi di jajaran pemerintahan tetapi mesti memiliki norma batas kepatutan. "Yang berbahaya apabila menyatu antara kekuasaan politik dengan kekuasaan untuk melaksanakan bisnis. Godaan besar dan bisa terjadi penyimpangan. Saya ingatkan di era desentralisasi dan otonomi daerah, seolah kekuasaan daerah lebih besar maka sekali lagi berhati-hati dalam menggunakan kekuasaan yang patut sebab bisa melebihi kepatutan dan godaan akan datang. Kekuasaan di satu orang atau satu keluarga memiliki kecenderungan untuk disalahgunakan," paparnya. Presiden mengajak masyarakat membangun kehidupan bernegara yang baik. "Bila itu wajar dan patut insya Allah tidak membawa keburukan apapun. Masyarakat juga hendaknya lebih aktif," kata Presiden.
http://www.merdeka.com/peristiwa/pre...ratu-atut.html

Dinasti Atut lahir dari keserakahan Golkar
Kamis, 10 Oktober 2013 − 08:36 WIB



Sindonews.com - Kasus dugaan suap yang melibatkan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) nonaktif Akil Mochtar turut serta menyeret Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah dan keluarganya, diawali dengan keterlibatan Tubagus Chaeri Wardana yang kini sudah berstatus tersangka. Pengamat Politik Universitas Mercu Buana, Heri Budianto mengatakan, terbentuknya Dinasti Atut di Provinsi Banten turut serta menjadi kesalahan Partai Golkar. Menurutnya, Golkar seolah melakukan pembiaran dan ikut memupuk terbentuknya dinasti tersebut. "Merajalelanya kekuasaan politik Atut di tingkat nasional DPR dan DPD, serta di tingkat lokal dengan kendaraan Partai Golkar menunjukkan Golkar hanya memikirkan kekuasaan semata," ujarnya ketika dihubungi Sindonews, Kamis (10/10/2013).

Menurutnya, hal itu semakin terlihat jelas ketika Partai Golkar menganggap Dinasti Atut memiliki pengaruh yang kuat dan elektabilitas yang tinggi di Banten. Tak pelak, Partai Golkar dianggap hanya mempertimbangkan kekuasaan semata. "Apalagi beberapa alasan yang dikemukan oleh elite Golkar bahwa Klan Atut memiliki tingkat elektabilitas tinggi karenanya dicalonkan sebagai caleg dari Partai Golkar. Dapat dinilai Golkar hanya berpikir tentang kekuasaan," tandasnya. Seperti diberitakan, dikaitkannya nama Gubernur Banten, Ratu Atut Chosiyah dalam kasus dugaan suap yang dilakukan adik kandungnya, Tubagus Chaeri Wardana (TCW) atau Wawan kepada Ketua Mahkamah Konsitutsi (MK) nonaktif Akil Mochtar, ditanggapi dingin Anggota Komisi III DPR, Bambang Soesatyo.

Menurut Bambang, yang juga satu garis partai dengan Atut ini, masih terlalu dini untuk mengomentari bahwa Ratu Atut terlibat dalam kasus adiknya pada sengketa Pemilukada Lebak, Banten. "Atut kan hanya dicegah ke luar negeri dan jangan dikait-kaitkanlah sebelum memang KPK benar memeriksanya," katanya di daerah Bintaro, Jakarta Selatan, Rabu 9 Oktober 2013. Bambang menjelaskan, saat ini Golkar menilai terlalu dini jika Atut disangkutpautkan dalam penangkapan Akil dan adiknya Wawan. "Saya tidak ingin mengomentari ini, namun saya berharap Atut dapat menjelaskan secara lengkap, kalau dia tidak terlibat dalam kasus Akil," jelasnya.
http://nasional.sindonews.com/read/2...rakahan-golkar

Dinasti Atut bukti Golkar gagal beri pendidikan politik
Kamis, 10 Oktober 2013 − 08:05 WIB

Sindonews.com - Keluarga Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah terseret ke dalam kasus dugaan suap terhadap Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) nonaktif Akil Mochtar pada Pemilukada Lebak. Tak pelak, Partai Golkar sebagai partai tempat Atut dan keluarganya bernaung ikut terguncang.
Pengamat Politik Universitas Mercu Buana, Heri Budianto mengatakan, Partai Golkar semestinya tidak hanya memikirkan kekuasaan tetapi juga melakukan pendidikan politik. Menurutnya, mengguritanya Dinasti Atut bukti Golkar telah gagal melakukan hal itu. "Mestinya parpol termasuk Golkar bukan hanya memikirkan itu (kekuasaan), namun juga memperhatikan pendidikan politik dan etika politik bagi masyarakat," ujarnya ketika dihubungi Sindonews, Kamis (10/10/2013).

Ia melanjutkan, memang tidak ada aturan yang mengatur tentang "politik keluarga" tersebut, namun secara etika politik ini jelas tidak baik. "Saya melihat justru kekuasaan politik dinasti, akan menimbulkan kekuasaan seperti raja," tandasnya. Bukan itu saja, pusat kekuasaan akan berada pada lingkaran itu-itu saja dan akan menyebabkan proses pembangunan tidak bisa berjalan dengan baik. Pasalnya, adanya kecenderungan melibatkan anggota keluarga yang lain dalam mengatur program-program pemerintahan. "Parahnya lagi peran kepala-kepala unit seperti kepala dinas, digerogoti oleh oknum yang mengatur ini. Saat ini sudah mulai terkuak praktik tersebut, dalam politik dinasti di Banten." "Mestinya Golkar mengantisipasi politik dinasti menjalar di Golkar. Apalagi berlebihan, sebab akan menimbulkan kerugian bagi Golkar," pungkasnya.
http://nasional.sindonews.com/read/2...idikan-politik

ICW: Ratu Atut Kuasai 175 Proyek
dengan total nilai kontrak Rp1,148 triliun.
Jumat, 11 Oktober 2013 | 15:44 WIB


Tiba di KPK, Ratu Atut Diteriaki Koruptor

inilah..com, Jakarta - Koordinator Divisi Monitoring Analisis Anggaran Indonesia Corruption Watch (ICW) Firdaus Ilyas mengatakan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah menguasai sedikitnya 175 proyek pengadaan barang/jasa Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Pemerintah Provinsi Banten di provinsi tersebut. "Secara keseluruhan pada Kementerian PU dan Pemprov Banten diduga perusahaan yang dikendalikan langsung oleh Atut cs dan jaringannya mendapat 175 proyek dengan total nilai kontrak Rp1,148 triliun. Itu baru dari Kementerian PU dan Pemprov Banten, belum kementerian/lembaga lain dan kabupaten/kota di Banten," kata Firdaus Ilyas di Jakarta, Jumat (11/10/2013).

Firdaus mengatakan dari hasil penelurusan ICW, ada dua modus yang digunakan Atut untuk mendapatkan proyek pengadaan barang/jasa di Banten, yaitu melalui perusahaan yang dikuasai keluarga Atut secara langsung atau perusahaan lain yang menjadi bagian kartel Atut. Menurut Firdaus, perusahaan yang dikuasai keluarga Atut secara langsung berhasil mendapatkan 52 proyek di Kementerian PU dan Pemprov Banten dengan total nilai kontrak Rp723,333 miliar.

Rinciannya, proyek Kementerian PU selama 2008-2013 setidaknya tercatat 33 proyek yang dimenangkan dengan total nilai kontrak Rp478,728 miliar dan proyek Pemprov Banten selama 2011-2013 setidaknya ada 19 proyek yang dimenangkan dengan total nilai kontrak Rp244,604 miliar. "Selain melalui perusahaan yang dikuasai keluarga Atut secara langsung, ternyata pada 2012 setidaknya 24 perusahaan yang diduga bagian dari kartel Atut mendapatkan 110 proyek Pemprov Banten dengan total nilai kontrak Rp346,287 miliar," tuturnya. Sedangkan proyek di lingkungan Kementerian PU, selama 2011-2013 perusahaan kartel tersebut mendapatkan 13 proyek dengan total nilai Rp78,794 miliar. "Itu menunjukkan gurita bisnis Atut menguasai proyek pengadaan barang/jasa yang ada di Banten. Rezim politik memang selalu identik dengan kekuasaan dan uang," katanya
[url]http://nasional.inilah..com/read/detail/2037633/icw-ratu-atut-kuasai-175-proyek#.UlgFb9LfCok[/url]

Alur Dinasti Politik Ratu Atut
Rabu, 09/10/2013 15:49 WIB



Ratu Atut lahir dari pasangan Tubagus Chasan Shohib dan Wasiah Samsudin. Mereka menikah 2 November 1960 di Serang dan bercerai tahun 1991. Pada tahun 2006, Ratu Atut terpilih menjadi Wakil Gubernur Banten melalui pemilihan langsung. Atut kemudian menjadi gubernur menggantikan Gubernur Djoko Munandar yang terseret kasus korupsi. Tak lama, Atut sukses menjadi Banten-1 di Pilkada tahun 2012 berdampingan dengan Rano Karno.(lagi2 karena berdampingan dengan artis beken jadi kepilih deh.. biasa org indo kan pilih karena seneng sama artisnya bukan dengan gaya kepemimpinannya

Selama kepemimpinan Atut, banyak saudaranya yang mendapat tempat strategis di tlatah Banten. Pada tahun 2008, adiknya yang bernama Haerul Zaman terpilih menjadi Wakil Wali Kota Serang, kemudian menjadi Wali Kota Serang setelah sang Wali Kota meninggal. Pada tahun 2010, Ratu Tatu Chasanah yang juga adik Ratu Atut, terpilih menjadi Wakil Bupati Serang. Setahun kemudian, Heryani yang juga ibu tiri Atut terpilih menjadi Wakil Bupati Pandeglang. Di tahun yang sama, istri Tubagus Chaeri Wardana (adik Atut) yaitu Airin Rachmi Diany terpilih menjadi Wali Kota Tangerang Selatan. Keluarga terdekat Atut juga sukses di ranah politik dengan menunggang Partai Golkar. Suami Atut, Hikmat Tomet, menjadi anggota DPR RI periode 2009-2014 dan dijagokan lagi oleh Golkar sebagai caleg di Pemilu 2014.

Anak Atut, Andika Hazrumy, kini duduk di DPD RI mewakili Banten dan menjadi caleg Golkar untuk DPR RI di Pemilu 2014 mendatang. Adik Andika, Andiara Aprilia Hikmat, juga bakal maju sebagai caleg DPD RI.
Anak tiri Atut, Tanto Warbono Arban, ikut diajukan menjadi anggota DPRD I Banten di Pemilu 2014 mendatang.
[url]http://news.detik..com/read/2013/10/09/154450/2382600/10/ini-dia-alur-dinasti-politik-ratu-atut?9911012[/url]

---------------------------------

Ada banyak kader Golkar di seluruh tanah air yang saat ini juga sedang mejabat sebagai kepala daerah ... tapi kasus yang kemaruk kekuasaan dan KKN itu, hanya Ratu Atut seorang yang menonjol. Tanya, kenapa?