Begini. Sebenarnya blue print pembangunan kota ini kan sudah ada. Transportasi, banjir, kita harus mengerjakan apa, itu sudah ada semua. Begitu juga yang menyangkut kebutuhan dasar. Semuanya sudah ada. Masalahnya, dalam sekian tahun itu rencana itu tidak segera dieksekusi.

Saya beri contoh soal mass rapid transportasion (MRT). Itu rencana sudah ada 24 tahun lho. Sebelum Malaysia dan Bangkok punya, kita sudah punya rencana itu. Tapi itu tidak pernah dieksekusi. Jadi apa yang kita lakukan sekarang itu hanya mengeksekusi. Mana yang bisa dipercepat, dipercepat dan mana yang belakangan. Jadi orang jangan menanyakan apa rencana saya. Kalau saya bikin rencana lagi itu kan butuh waktu 2 hingga 3 tahun lagi. Buat apa?

Kalau mau tahu apa saja rencana membereskan Jakarta, buka saja di lemari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) semua ada. Nah, sekarang ini, dari rencana yang sudah ada itu, saya tinggal mendetilkan. Karena itu, untuk saya harus turun ke kampung, mendengarkan suara rakyat. Itu dalam rangka mendetilkan rencana yang ada. Ada enggak masukan dari mereka untuk medetilkan rencana-rencana itu.

Lalu setelah dieksekusi saya harus mengontrol di lapangan. Kenapa saya bolak-balik turun ke lapangan? Itu namanya menejemen controling, menejemen pengawasan, checking lapangan. Dalam menejemen itu kan harus ada perencanaan, kemudian juga mengeksekusi. Kalau tidak begitu ya gimana

Kalau kita menguasai lapangan secara detil, lapangan siang, lapangan sore, lapangan malam terkuasai betul, siapa tokohnya: tokoh formalnya, tokoh informalnya siapa, yang sering bersuara siapa, apa keinginan mereka, itu akan gampang. Ini kan masalah komunikasi, masalah pendekatan. Kalau dalam ilmu psikologi itu namanya intervensi sosial. Hanya itu. Kalau kita mau terjunin ya enggak sulit-sulit amat.

Selama ini banyak pejabat kita yang hanya duduk-duduk saja di meja, tidak mau terjun dan melihat masalah konkretnya. Misalnya saat menyelesaikan Tanah Abang. Coba saja tanya warga yang ada di sana (Tanah Abang). Kapan saja saya mendatangi mereka. Jam 01.00 malam saya masih di sana (Tanah Abang) ndak?

Saya sudah ngerti. Di kota manapun. Itu kalau kita buka lemari Bappeda, kalau kita mau minta rencana apa pasti sudah ada. Di sini seperti pola transportasi umum juga sudah ada. Bagaimana mengintegrasikan antara busway dengan MRT, dengan monorel itu ada semua.

Yang penting sekarang ini bagaimana menghadirkan semua rencana itu ke Jakarta agar bisa segera dimanfaatkan. Kalau setiap pemimpin ada gagasan, lha semua menggagas, kapan mengeksekusinya. Nanti malah enggak rampung-rampung. Makanya saya enggak ingin membuat rencana-rencana lagi.

Itulah yang sering saya katakan. Banjir itu sebagian besar masalahnya tidak di pemerintahan DKI. Tiga belas sungai besar yang ada di Jakarta ini kewenangannya ada di Kementerian PU, pemerintah pusat. Ciliwung, Pesanggrahan, Angke, dan lainnya.

Banjir kiriman dari wilayah atas kita juga enggak punya kewenangan. Karena wilayah kita enggak sampai ke sana. Itu artinya pemerintah pusat yang bisa melakukan.

Itu kan persoalan anggaran. Masak wilayah yang di sana membangun sesuatu untuk kepentingan DKI. Itu sudah masuk wilayah pemerintah pusat.

Kalau kita hanya memberi Rp 5 miliar ya bisa. Tapi kebutuhannya kan triliunan rupiah. Jadi pemerintah pusat lah.

Kalau kita ini fokus, kemudian serius saya kira rampung. Tapi kalau dianggap rutinitas ya berpuluh-puluh tahun akan seperti ini.

O enggak. Kalau yang dengan Kementerian BUMN itu kan ada sisi bisnisnya. Sebab, setelah membendung nanti kan airnya akan dijual ke pemerintah DKI.

Ya misalnya normalisasi sungai, normalisasi waduk, membuat embung, hijauan di atas, resapan di atas, membuat waduk di Ciawi. Sebenarnya itu sudah ada semuanya. Tetapi kita enggak sadar bahwa Kementerian PU itu tidak hanya mengurusi Jakarta. Tapi seluruh provinsi di Indonesia (tertawa).

Ini hanya masalah prioritas saja. Pemerintah pusat mau memberikan prioritas yang mana. Mestinya, Jakarta sebagai Ibu Kota diberikan perhatian khusus.

Sama saja. Mulai dari dulu hingga sekarang ada rencana membentuk otoritas transportasi Jabodetabek sampai sekarang belum terbentuk. Kalau Jakarta sendiri ya enggak bisa.

Lha langkah-langkahnya sudah ada semua. Enggak usah mengusulkan. Sekali lagi, ini hanya soal kecepatan mengeksekusi dan menyiapkan anggaran. Itu aja.

Artinya apa. Masalah kemacetan ini juga harus diantisipasi di sekitar DKI. Mestinya penangannya menggunakan konsep megapolitan. Bagaimana membangun transportasi massal dari Depok-Jakarta-Bandar, Bekasi-Jakarta-Bandara, misalnya. Kalau masalah itu tidak dipecahkan ya tidak akan rampung-rampung. Lha mobil yang masuk ke Jakarta ini bisa mencapai jumlah 3 hingga 4 juta. Apalagi ada mobil murah (tersenyum).

Jadi yang benar itu adanya transportasi massal. Entah kereta api, MRT, monorel yang kapasitasnya besar. Itu saja. Enggak ada yang lain. Dan rencana itu sudah ada semuanya. Line-nya sudah ada.

Semuanya dimulai Oktober. Tanggal 10 Oktober kita akan ngebor di Dukuh Atas. Yang monorel itu juga melanjutkan yang lama.

Untuk yang monorel kita kebut 3,5 tahun. MRT kira-kira 5 sampai 6 tahun.

Monorel swasta penuh. MRT itu kita ambil dari APBD dan pemerintah pusat

Paling keluhan keluhan. Tanya kapan pengerukan dan lain-lain. Kondisi sungai dan waduk kita ini kan menyedihkan. Sungai yang seharusnya kedalamannya 7 meter sekarang tinggal 1 meter. Begitu juga waduk. Waduk Pluit itu kan kedalamannya seharusnya 10 meter kemarin tinggal 2 meter. Gimana enggak mau banjir. Dan itu bertahun-tahun, tiba-tiba ditimpakan ke kami. Dan kami dituntut untuk menyelesaikan agar setahun Jakarta bebas banjir atau enggak macet. Gimana coba jurusnya.

Ya saya enggak tahu. Mereka itu kan mengikuti saya. Saat itu saya ke kampung deret. Lalu saya dialog dan menggambar nanti akan begini-begini. Itu saya jelaskan di jalan, di gang, di kampung. Mungkin itu yang mereka sebut street democracy. Ya terserah mereka (tertawa).

Ya masyarakat selama ini mungkin merasa diberi ruang untuk memberi masukan. Mereka merasa diberikan ruang untuk memberikan keluhan sebelum rencana itu dilaksanakan.

Itu kan ada perencanaan. Mereka laksanakan.Yang penting mereka kita kontrol. Kualitasnya seperti apa. Saya ke lapangan itu kan hanya mengikuti pekerjaan harian mereka. Hal seperti itu sepertinya tidak pernah dilakukan oleh pimpinan-pimpinan daerah lainnya.

Kalau saya sih, dalam sebuah menejemen, lapangan itu perlu benar-benar dikuasai, perlu dikontrol betul.

Saya kira tugas pemimpin itu ya melihat ke lapangan, mendengar suara rakyat kemudian segera memutuskan. Dan pasti setiap keputusan ada resiko-resiko yang harus kita ambil. Seperti contoh di Waduk Pluit, Jakarta Utara, Pasar Tanah Abang, atau Waduk Ria Rio, waktu mau dipindahkan mereka ramai-ramai protes. Di awal-awal hal semacam itu biasa.

Kelemahannya kepemimpinan saat ini ada di menejemen kontrol lapangan. Terutama di pemerintahan. Juga menejemen kontrol di kantornya. Kalau perencanaan itu kita paling jago

Kita masih fokus pada penyelesaian masalah banjir, masalah Kartu Jakarta Pintar. Selama ini masyarakat kan minta sekolah gratis, gratis apanya? SPP-nya? Orang tua itu keberatannya bukan di SPP. Selama ini yang sering mereka keluhkan itu kan yang di luar SPP seperti seragam, sepatu, buku, transportasi, uang les, dan lain-lain. Itu yang memberatkan. Tapi Alhamdulillah itu sudah tertangani dengan kartu Jakarta pintar meski masih perlu ada pembenahan.

Sehingga ke depan kami bisa berkonsentrasi pada pembenahan transportasi dan penanganan banjir. Dan itu butuh waktu panjang dan harus benar-benar ditangani secara fokus. Sebab, kalau penanganannya hanya menjadi rutinitas itu tidak akan menyelesaikan masalah.

Ya kalau ngantuk saya tidur (tertawa). Saya sudah terbiasa tidur enggak teratur. Saya bisa tidur di mobil. Alhamdulillah saya diberi kemudahan untuk tidur. Di mobil ada waktu tidur 10 atau 15 menit, saya tidur. Di kantor kalau saya benar-benar capek, ruangan saya tutup lalu saya tidur 10 menit lalu fresh lagi, kerja lagi. Gampang.

Saya tidur itu enggak pernah teratur. Dulu kalau pas ekspor kayu, kalau sudah ada deadline kirim ya saya biasa sampai pagi.

Olahraga saya ya blusukan itu (tertawa). Kan saya jalan kemana-mana.

Enggak ada. Kemeja putih itu murah. Kalau jahitin juga murah (tertawa). Kalau jahitin paling Rp 45 ribu sampai Rp 50 ribu dapat kita.