WASHINGTON, KOMPAS.com — Perekonomian global saat ini tengah menghadapi ancaman serius, yakni penutupan Pemerintah AS dan deadlock pagu utang AS.

Untuk tetap dapat beroperasi, Pemerintah AS membutuhkan Kongres agar menyetujui anggaran belanja untuk tahun keuangan fiskal yang dimulai per 1 Oktober. Namun, Republik menahan hal tersebut, yang pada akhirnya berdampak pada penutupan sebagian kantor pemerintahan. Sekarang, Republik juga mengancam untuk menolak menaikkan pagu plafon utang AS yang saat ini mencapai 16,7 triliun dollar AS.

Banyak pihak yang berpikir masalah ini akan dapat diselesaikan dalam jangka pendek. Namun, nyatanya, baik Presiden Barack Obama maupun Partai Republik sama-sama bersikeras tidak akan melakukan negosiasi jika persyaratan yang mereka ajukan tidak diakomodasi.

Jika pagu utang AS tidak dinaikkan, maka Kementerian Keuangan AS akan kehabisan dana tunai setelah 17 Oktober. Apa yang terjadi jika hal tersebut benar-benar terealisasi?

1. Pasar global akan melihat Pemerintah AS sebagai pemerintahan yang berbahaya dan tidak kompeten

Menolak untuk menaikkan pagu utang AS sangat berbeda secara fundamental dengan memangkas anggaran belanja negara. Hal ini seakan-akan mendorong Kementerian Keuangan melakukan dua hal yang kontradiktif, yakni harus menyediakan ratusan miliar dollar AS per bulan untuk melakukan pembayaran dan mencegah Kementerian Keuangan untuk meminjam uang meskipun hal itu sangat dibutuhkan. Peraturan mana yang harus dilakukan Kementerian Keuangan? Hal ini dipercaya akan merusak kepercayaan pasar.

2. Memaksa pemangkasan anggaran akan membunuh proses pemulihan ekonomi

Selama setahun, Kementerian Keuangan AS meminjam sekitar 1 dollar AS dari setiap 5 dollar AS yang digunakan. Dengan demikian, jika pagu utang tidak dinaikkan, maka anggaran yang harus dipotong setara dengan seperlima dari utang saat ini. Bahkan, pemangkasan anggaran dalam jangka pendek harus dilakukan lebih besar lagi karena arus dana yang masuk dan keluar Kementerian Keuangan tidak likuid. Pengetatan anggaran ini akan memukul proses pemulihan ekonomi yang sudah berjalan, apalagi angka pengangguran AS semakin tinggi.

3. Pemerintah AS kemungkinan gagal membayar utang-utangnya ("default")

Beberapa pihak di Kongres berpikir bahwa pada saat plafon utang AS tidak dinaikkan, bukan berarti pemerintah tidak dapat membayar obligasi senilai 12 triliun dollar AS. Padahal, jika pemerintah tak dapat membayar utangnya, maka hal itu akan menyebabkan default yang dapat memicu keguncangan finansial. Sebelumnya, DPR AS sudah mengesahkan undang-undang untuk mengizinkan Kementerian Keuangan untuk memprioritaskan pembayaran obligasi.

Pelaku pasar sangat menyadari risiko ini. Hal ini terlihat dari tingkat yield obligasi negara dengan masa jatuh tempo pada pertengahan Oktober yang sangat tinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa biaya jaminan terhadap kemungkinan default utang AS sudah naik dua kali lipat.

4. "Default" dapat memicu guncangan ekonomi global

Obligasi AS merupakan fondasi dari sistem finansial AS dan global. Tingkat yield AS menjadi benchmark atau acuan dari tingkat suku bunga pada KPR dan obligasi korporasi.

Adanya kecemasan mengenai kemungkinan kegagalan pembayaran utang AS akan mendorong investor untuk meminta imbal hasil yang lebih tinggi. Hal itu akan menaikkan beban kredit untuk semua pihak—atau membekukan pasar finansial secara bersama-sama.

5. Masalah fiskal Pemerintah AS akan semakin memburuk

Memang benar bahwa keuangan AS tengah mengalami masalah untuk jangka panjang. Namun, saat ini, Pemerintah AS tengah berupaya keras menangani masalah keuangan dalam jangka pendek. Yang menjadi kekhawatiran, kecemasan investor akan mendongkrak biaya pinjaman pemerintah. (Barratut Taqiyyah)