TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Staf Bagian Perlengkapan Mahkamah Konstitusi, Daryono, kemarin mangkir dari panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi. Seharusnya, kemarin Daryono dimintai keterangan sebagai saksi untuk Akil Mochtar, Ketua Mahkamah konstitusi (nonaktif) yang menjadi tersangka suap pengaturan sengketa pemilihan kepala daerah Gunung Mas, Kalimantan Tengah, dan Lebak Banten.

"Dia tidak hadir, tidak memberikan alasan," kata juru bicara KPK, Johan Budi S.P., di kantornya kemarin malam.

Pria yang merangkap sopir Ketua Mahkamah Konstitusi itu merupakan saksi penting untuk mengembangkan kasus Akil. Dalam catatan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, sepanjang 2009-2010, Akil berulang kali menerima kiriman tunai dari pihak yang beperkara. Nilainya lebih dari Rp 5 miliar. Sebagian duit itu dikirim lewat rekening atas nama Daryono.

Kepala PPATK Muhammad Jusuf tidak membenarkan atau membantah informasi itu. Tapi, dia mengakui, pada 2010 lembaganya pernah menemukan aliran dana ke rekening Akil dari pihak yang terkait dengan sengketa pilkada yang perkaranya tengah ditangani Mahkamah Konstitusi. "Ada aliran dari orang yang bisa duduk jadi pejabat daerah karena dia," ujarnya.

Akil ditangkap penyidik KPK pada Rabu pekan lalu karena kedapatan menerima suap dalam kaitan dengan sengketa pilkada Gunung Mas. Saat itu, ditangkap pula anggota DPR, Chairun Nisa, dan seorang pengusaha, Cornelis Nalau. Selain mereka, penyidik menangkap calon inkumben Hambit Bintih karena diduga menyuap Akil sebesar Rp 3 miliar agar kemenangannya dikukuhkan di MK. Bukan hanya itu, KPK juga menetapkan Akil sebagai tersangka dugaan suap pilkada Lebak, Banten.

Selain Daryono, Komisi juga memanggil 10 orang sebagai saksi untuk Akil. Tapi hanya sembilan yang memenuhi panggilan. Mereka antara lain sopir Mahkamah Konstitusi, Daryono; dua ajudan salah satu penggugat sengketa pilkada Lebak yang menjadi klien Susi, Deni dan Eko; salah seorang pengusaha, Ahmad Farid Asyari; Chairun Nisa; dan Susi. Ketua KPK Abraham Samad menduga ada hakim lain yang terlibat suap selain Akil. Namun, KPK masih menelusuri keterkaitan mereka. Sekretaris Akil juga mengakui pernah melakukan transfer Rp 500 Juta

Senin lalu, 7 Oktober 2013, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud Md. mendatangi gedung KPK untuk bertemu dengan pemimpin KPK terkait dengan Akil. Tapi, seusai pertemuan, Mahfud enggan mengungkapkan hasil pertemuan itu. Kepada wartawan, Mahfud hanya memastikan bahwa dirinya juga pernah melaporkan Akil atas tuduhan dugaan menerima suap dari Bupati Simalungun untuk memenangkan perkaranya di MK. "Karena tidak ada bukti saat itu. Saya nyatakan dia bersih sampai saya keluar," katanya.

Perihal kasus itu, Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zoelva mengatakan pihaknya sudah menerima penjelasan dari Akil melalui surat yang ia tulis di penjara dan dikirim melalui seorang kurir. Isi surat itu, misalnya, berupa bantahan Akil atas tudingan menerima suap dari sengketa pilkada Gunung Mas dan Lebak. "Iya benar, itu surat dari Akil, tulisan tangannya," kata Hamdan. Daryono kemarin belum bisa ditemui Tempo. Sejumlah staf di MK mengatakan sudah dua hari dia tidak masuk kantor.

==========================================================

http://id.berita.yahoo.com/inilah-or...234627101.html

========================================================

Gak masul akal kan Gan ?????
Ini bukan masalah korupsi saja. Tapi masalah penyelesaian Pilkada seluruh daerah yg telah disogok.
Hakim MK itu kolektif, jadi tdk BISA memutuskan perkara seorg diri.


1. Sdh ditemukan 2010, tapi baru ditangkapnya sekarang ????
PPATK sdh laporkan ke siapa saja temuan ini ????
Harus ada yg bertanggung jawab dlm hal ini.
2. Fit & proper tes utk hakim MK gimana yah ???
3. Masa KPK baru ngendus di November 2012 kemarin dari aduan masyarakat????
4. Jabatan sekelas AKIL harusnya sdh dipantau dari awal masuk MK.