JAKARTA | BeritaKedaulatan.com – Kasus ketidakberesan sistem e-KTP yang digunakan semakin terkuak seiring ditemukannya kejanggalan-kejanggalan penerbitan e-KTP diberbagai daerah. Negara dirugikan hingga 2,1 triliun.

Pembuatan e-KTP yang bertujuan untuk mempermudah proses registrasi dan administrasi dalam berbagai hal seperti yang dijanjikan, nyatanya tidak terwujud. Database kependudukan yang tidak terintegrasi secara nasional dan sistem aplikasi perekaman dokumen yang tidak jelas menjadi penyebab kegagalan sistem ini.

Mengenai semua kekacauan seluruh sistem penyelenggaraan e-KTP, Ketua Forum Akademisi IT (FAIT) Hotland Sitorus skeptis dengan menyebutkan telah terjadi berbagai bentuk kecurangan.

“Apa lagi yang diharapkan dari suatu sistem yang gagal, padahal perangkat yang digunakan berstandar ISO. Jadi sangat kuat indikasi kecurangannya”, katanya.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menemukan sejumlah kasus seperti, sebanyak 65 juta e-KTP bodong, kepemilikan e-KTP ganda, dan dikeluarkannya 1.500 e-KTP yang data sidik jarinya tidak jelas. Semua ini dikatakannya merupakan kegagalan proyek e-KTP.

“Sebaiknya para elit bangsa cepat merespon kegagalan pembuatan E-KTP ini, karena menyangkut nasib bangsa ke depan,” katanya lagi.

Berdasarkan data-data pendukung yang ditemukan menyangkut biaya pengadaan dan pembuatan E-KTP. terungkap bahwa, potensi kerugian negara dalam pembuatan E-KTP antara Rp. 1,8 triliun hingga Rp. 2,1 triliun.(IST)

Sumber: http://beritakedaulatan.com/?p=1716