Akil Mochtar Ditangkap KPK, PDIP Pertanyakan Integritas MK

DPP PDIP mempertanyakan integritas lembaga Mahkamah Konstitusi (MK) pasca penangkapan Ketua MK, Akil Mochtar oleh KPK pada Rabu (2/10/2013) malam.

Wasekjen DPP PDIP, Hasto Hasto Kristiyanto mengatakan, bahwa dirinya teringat ketika awal pembentukan MK yang dibentuk oleh Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri saat menjabat sebagai Presiden RI ke - 5.

"Saat itu Ibu Megawati Soekarnoputri dalam rapat di DPP PDI Perjuangan sempat menanyakan apakah betul suatu tafsir atas konstitusi Indonesia, yang dirumuskan dengan sangat baik, dan membumi oleh para pendiri republik ini kemudian diserahkan pada 9 orang hakim MK? Bukankah mereka pada akhirnya juga mewakili individu yang tidak bisa terlepas dari kepentingan personal? " kata Hasto dalam siaran persnya yang diterima Seruu.com, Kamis (3/10/2013).

Kemudian Megawati, kata Hasto, juga mengatakan, kepada siapa mereka harus bertanggung jawab, apabila tugas yang sangat penting untuk mengawal konstitusi itu kemudian dirusak oleh orang per orang.

"Namun karena euforia politik saat itu memang menuntut MK harus didirikan, Megawati pun secara konsisten melaksanakan keputusan MPR tersebut," lanjutnya.

Bahkan dalam bayangan Megawati saat itu, lanjut Hasto, aspek kenegarawanan dari hakim MK itu ditempatkan pada posisi yang sangat terhormat dalam sistem politik Indonesia.

"Atas dasar hal tersebut, maka Megawati Soekarnoputri kemudian mencarikan sendiri lokasi yang paling cocok untuk gedung MK. Karena itulah Gedung MK sengaja dipilih dilokasi yang sangat strategis dan berada di ring satu pemerintahan Negara RI," lanjutnya.

Harapan Megawati, kata Hasto, bahwa hakim MK benar-benar memiliki kenegarawanan yang sangat kuat. Dengan tertangkapnya Akil Mochtar, kata Hasto, akhirnya harapan Megawati tersebut diruntuhkan, hanya karena suatu nafsu untuk memperkaya diri dengan menyalahgunakan kekuasaan yang dimilikinya.

"Sungguh ironis, betapa jauhnya antara cita-cita dan kenyataan. Kekhawatiran Megawati pada awal pendirian MK kini terbukti. Dan saya pribadi pun yang mendengarkan secara langsung pertanyaan Megawati saat itu terus saja terngiang pada kegamangan Megawati: "apakah betul kita mau menyerahkan tafsir atas konstitusi yangdisusun dengan konsepsi yang luar biasa tentang republik ini, dan kemudian menyerahkannya pada 9 org hakim MK? Suatu kekhawatiran yang kini terbukti. Bahwa reformasi politik melalui amandemen UUD 1945 tidak bisa dilaksanakan secara tergesa-gesa," tandasnya.

http://mobile.seruu.com/utama/hukum-...-integritas-mk


komentar berita >>> maling teriak maling, dia lupa siapa yg nyuap si akil

heran dengan pdip, sudah mati matian jokowi sering cuti naikin popularitas sama citra pdip yg babak belur, sekarang malah dirusaknya sendiri pulak...
mulai dari hambalang, skk migas sampai mk
kebiasaan lama sukar hilang rupanya