JAKARTA, Kinerja Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta dipertanyakan oleh kalangan dewan. Sebab, hingga kini, pertambahan ruang terbuka hijau (RTH) di DKI Jakarta sangat minim.

Anggota Komisi D (bidang pembangunan), HR Hidayat Yasin, mengatakan, dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) DKI 2030 disebutkan, RTH harus mencapai 30 persen luas wilayah DKI Jakarta yang terdiri dari 20 persen RTH pemerintah dan 10 persen RTH swasta. Sementara saat ini luasan RTH di DKI Jakarta baru mencapai 9,8 persen.

"Kami lihat belum banyak penambahan RTH, ini bagaimana progresnya? Gubernur sudah berpegang kepada RTRW, tapi anak buahnya tidak bekerja dengan baik,"ujarnya saat dihubungi pada Minggu (22/9/2013).

Politisi PAN ini mengatakan, penyerapan anggaran Dinas Pertamanan juga sangat rendah hingga September ini masih kurang dari 50 persen. Menurut Hidayat, Jokowi sudah memerintahkan Dinas Pertamanan untuk menambah RTH hingga 11 persen dari luas DKI.
Hidayat menambahkan, selain dari Dinas Pertamanan yang lamban, ia juga menduga realisasi program penambahan RTH tidak mendapat dukungan dari pejabat wilayah, seperti camat dan lurah, yang tidak bisa diajak kerja cepatuntuk mencari lahan dan membebaskannya. Ketua Fraksi PAN-PKB ini melihat, hasil lelang camat dan lurah, yang harusnya bagus, belum menunjukkan kinerja berarti.

Ia meminta Dinas Pertamanan juga jangan mengklaim taman-taman yang dibangun dengan dana corporate social responsibility (CSR) sebagai kinerja mereka. "Taman di sekitar Medan Merdeka, Sudirman-Thamrin, itu kan dari CSR, terus katanya juga Toyota mau bangun taman di Semanggi, ya itu silakan saja, tapi yang pakai APBD mana?," ujarnya.
Pelaksana Tugas (Plt) Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta Yonathan Pasodung mengatakan, pelaksanaan pembebasan tanah untuk menambah luasan RTH tetap berlangsung. Namun, memang kendala pembebasan tanah membutuhkan waktu yang tidak singkat. Membebaskan lahan baru yang akan digunakan untuk kepentingan umum harus menggunakan aturan dalam UU No 2 Tahun 2012.
Namun, tanah-tanah yang sudah diproses sebelum UU No 2 tahun 2012 diterbitkan dapat menggunakan aturan undang-undang yang lama. UU yang lama tidak perlu melibatkan Badan Pertanahan Nasional (BPN). Namun, dalam UU yang baru, BPN harus dilibatkan sepenuhnya sehingga memakan waktu yang cukup lama.

"Untuk pembebasan tanah yang sudah terproses sebelum UU No 2 Tahun 2012 diterbitkan, dapat dilanjutkan dengan UU yang lama. Tetapi, kalau pembebasan lahan baru, ya harus dibebaskan dengan memakai UU baru sebagai payung hukumnya. Dalam UU yang baru ini, memang peranan BPN sangat menentukan dalam pembebasan lahan,"ujarnya.
Dalam APBD DKI Jakarta 2013, sejumlah lahan yang akan dibebaskan antara lain lahan untuk RTH di Jalan Sayur Asem, Joglo, Kembangan, Jakarta Barat, dengan anggaran Rp 1,2 miliar, lalu lahan untuk RTH di RT 002, RW 05 Cilangkap, Cipayung, Jakarta Timur, sebesar Rp 5,25 miliar, dan pembebasan di Jalan Lebak Bulus III Pondok Labu, Cilandak, Jakarta Selatan, sebesar Rp 24,8 miliar. (sab)

Sepertinya beberapa Anggota DPRD pun ada yang harus kita apresiasi karena mau berkordinasi baik dengan Gubernur dan Wagub sekarang, ga kek yang lain, main nunggu dan hujat