Aturan tentang mobil murah dinilai oleh Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) hanya menyebabkan kemacetan. Namun, kebijakan mobil murah tersebut sebenarnya program pemerintah pusat dalam memberikan intensif untuk kendaraan ramah lingkungan sehingga harga tidak mahal.

"Pemerintah pusat dari dulu inginkan mobil yang ramah lingkungan, yang mau produksi dikasih insentif," ujar Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di Balai Kota Jakarta, Kamis (12/9).

Ahok menjelaskan, perbedaan pendapat antara Jokowi dengan pemerintah pusat sebenarnya atas instruksi PDI Perjuangan yang oposisi untuk mengkritisi kebijakan pemerintah pusat. Oleh karena itu tidak mungkin akan kompak dengan dirinya.

"Kalau pak jokowi diperintah partainya ke pusat masa dibilang pak jokowi kompak sama saya.Kita tentu secara jujur berharap tidak banyak mobil nambah di DKI. Tapi kalau program nasional harus didukung, ya ga bisa dilawan kan," ujarnya.

Untuk itu, Ahok akan mencegah warga menggunakan kendaraan pribadi dengan menerapkan zonasi parkir di tengah kota dan ERP. Namun, ia menyatakan program tersebut tidak akan berlangsung lama.

"Kita juga pengen pake e-Catalog biar cepet. Kalau tender kan lama. Pakai e-Catalog bisa sekaligus beli 3 ribu (bus)," terangnya.