Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengaku sedih mengetahui Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Jerman menolak pencalonan mantan Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo menjadi Duta Besar (Dubes) RI untuk Jerman. "Ya, sih, agak sedih juga," kata Basuki di Balaikota Jakarta, Rabu (18/9/2013).

Menurut Basuki, pemilihan Fauzi Bowo sebagai calon dubes RI di Jerman sudah tepat. Basuki berpendapat bahwa pria yang akrab disapa Foke itu sangat mengenal kondisi Jerman karena Foke pernah menjalani studi di sana.
"Kalau kirim dubes kan lebih baik kirim orang yang mengenal budaya Jerman. Kalau tanya saya, ya, saya jawabnya begitu," kata Basuki.

Tak pantas jadi representasi

Pencalonan Foke sebagai Dubes Jerman ditolak oleh PPI di Jerman. Penolakan itu antara lain terkait kampanye hitam berbau suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta 2012. PPI Jerman menganggap Foke terlibat dalam kampanye berbau SARA yang menyerang Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

"Apa yang dilakukan Fauzi Bowo jelas bertentangan dengan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Bagaimana mungkin seorang yang pernah tidak menjunjung tinggi nilai keragaman dipilih dan dicalonkan sebagai Dubes RI dan menjadi representasi NKRI di kancah internasional?" tulis PPI Jerman dalam surat yang ditujukan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa, Ketua DPR Marzuki Alie, dan Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq.

Selain itu, PPI Jerman juga menyinggung program Jakarta-Berlin Sister City. PPI Jerman menilai, sebagai gubernur periode 2007-2012, Foke memiliki kesempatan besar untuk menggunakan pengetahuannya mengenai Jerman untuk meningkatkan pembangunan di Jakarta. "Namun, selama program ini berlangsung, kami tidak melihat hasil signifikan yang dapat dimanfaatkan dari hubungan tersebut untuk kemajuan pembangunan di Jakarta," sebut PPI.

PPI juga mengingatkan bahwa dubes memiliki peranan penting dan strategis untuk meningkatkan kerja sama dengan negara sahabat. Jadi, tugas dubes seharusnya diberikan kepada orang yang berkompeten dalam bidang diplomasi dan memiliki dedikasi tinggi dalam melayani dan melindungi WNI.

"Kami melihat posisi penting ini sering kali menjadi komoditas politik dari para pemangku kebijakan. Kami berpendapat bukan tugas presiden untuk mencarikan pekerjaan bagi seseorang yang telah kehilangan kepercayaan di kota yang pernah dipimpinnya," sebut PPI.