JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menyerahkan masalah dugaan adanya rekening gendut pejabat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada aparat hukum. Menurut dia, pihak Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) telah melaporkan dugaan itu kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Saya dapat laporan dari PPATK kalau PPATK sudah lapor ke KPK," kata Basuki di Balaikota Jakarta, Selasa (17/9/2013).

Ia mengatakan, jika benar ada pegawainya yang tersangkut kasus korupsi, ia tak segan-segan menyerahkannya langsung kepada pihak KPK. "Bukan wilayah kita ini," kata Basuki.

Pria yang biasa disapa Ahok ini berharap, adanya penyidikan itu dapat memberikan rasa jera dan membuat pejabat lainnya ikut berpikir dua kali jika memiliki rekening di luar kewajaran sebagai pegawai negeri sipil (PNS). Basuki menegaskan, dia bersama Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo tengah berupaya menunjukkan keseriusan dalam membangun birokrasi yang transparan, jujur, dan bersih.

Pada Senin (19/8/2013) lalu, petugas KPK mendatangi Balaikota Jakarta. Basuki mengatakan, kedatangan KPK itu untuk meminta izin menganalisis laporan peristiwa di Pemprov DKI, mulai dari tahun 2007 hingga kini.

Baru-baru ini juga, Kejaksaan Agung menyatakan akan menindaklanjuti temuan PPATK soal rekening gendut empat pejabat Pemprov DKI yang berkuasa sejak kepemimpinan mantan Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo. Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Andhi Nirwanto mengatakan, informasi yang diberikan PPATK bersifat rahasia. Ia tak dapat membeberkan siapa keempat pejabat di jajaran Pemprov DKI yang memiliki rekening di atas batas kewajaran itu.

Penghasilan PNS di Pemprov DKI Jakarta yang berasal dari gaji, tunjangan kinerja daerah (TKD), dan tunjangan pejabat sudah cukup tinggi dibandingkan PNS di daerah lain.
Editor : Ana Shofiana Syatiri gendut

gawat nih bakal banyak yg diangkut kpk