Rabu, 11/09/2013 12:32 WIB
Penyelewengan di Rumah Susun
Preman-preman Gentayangan di Rusunawa Marunda
Idham Khalid - detikNews


Jakarta - Praktik penyalahgunaan peruntukkan rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) Marunda, Jakarta Utara, selama ini bisa berjalan lancar. Maraknya penyelewengan sewa di atas sewa dan penjualan unit rusunawa disebabkan banyaknya pihak-pihak yang bermain.

Para warga biasa yang memiliki hak menghuni unit rusunawa karena memang berasal dari golongan bawah tidak bisa berbuat banyak. Selain praktik ilegal ini berjalan sangat rapi dan sulit tercium oleh pihak luar, warga penghuni rusun yang mempersoalkan dan melaporkan penyelewengan tersebut bakal kena intimidasi.

Detikcom yang mengorek keterangan dari sejumlah penghuni rusunawa Marunda mendapat informasi bahwa banyak orang yang sengaja berniat mendulang rupiah di rusunawa Marunda dan bekerja sama dengan pihak pengelola dengan melakukan praktik sogok-menyogok agar dapat memiliki unit rusunawa lengkap dengan surat perjanjiannya.

Sebagian besar warga penghuni rusunawa Marunda sebenarnya mengetahui siapa saja orang-orang yang memiliki rusun yang lebih dari satu, dua, bahkan lima unit.Namun, warga tak berani membeberkan identitasnya, terutama kepada media, karena umumnya para pemilik unit rusun yang banyak itu memiliki preman-preman bayaran yang akan mendatangi dan ‘memberi pelajaran’ kepada warga yang buka mulut.

“Yang punya unit rusun banyak itu punya preman–preman bayaran, orang-orang dari timur. Kalau ada yang ‘ember’ gitu, gak lama akan disamperin. Di setiap blok ada aja mata-matanya yang akan ngasih tahu. Makanya warga takut, pernah ada yang dihajar karena ngomong ke wartawan,” ungkap seorang penghuni rusunawa Marunda yang ditemui detikcom, Rabu pekan lalu.

Sumber detikcom lainnya juga menyebutkan bahwa ia dan penghuni lainnya sebenarnya mengetahui siapa saja pemilik ganda Surat Perjanjian menghuni rusunawa Marunda. Namun, ia mengaku tidak berani menyebutkan nama dan identitas tersebut sebab takut akan menjadi sasaran perlakuan kasar dari para preman.

“Iya memang ada, lumayan banyak. Tapi maaf, saya gak berani nyebutin, mereka itu punya preman-preman yang dibayar gitu. Kita cuma orang kecil, bisa dapat tempat di sini aja udah syukur,” katanya.

Menurutnya, para pemilik Surat Perjanjian ganda tersebut ada yang tetap tinggal di rusunawa Marunda dan ada juga yang tinggal di luar tapi menyewakan rusun–rusun mereka. “Untuk mengajukan SP, kan dia bisa pinjam foto copy KK saudaranya, adiknya atau siapanyalah gitu.”

Warga rusunawa Marunda lainnya menambahkan, siapapun penghuni yang berani ngomong-ngomong soal masalah itu pasti bakal berurusan dengan preman-preman. "Ya warga lebih memilih diam daripada nanti ditekan. Kita mau tinggal di mana?”

[url=http://news.detik..com/read/2013/09/11/123237/2355606/10/preman-preman-gentayangan-di-rusunawa-marunda]Source[/url]


Rabu, 11/09/2013 14:29 WIB
Penyelewengan di Rumah Susun
Ahok: Kalau Takut Preman, Kirim SMS ke Saya Diam-diam
Hardani Triyoga,Idham Khalid - detikNews


Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau akrab disapa Ahok tidak menampik adanya mafia di rumah susun sewa sederhana (Rusunawa) Marunda, Jakarta Utara, termasuk preman–preman yang dibayar para penghuni yang memiliki unit rusun lebih dari satu.

Bekas Bupati Belitung Timur yang dikenal tegas ini dapat memaklumi ketakutan warga penghuni rusunawa karena adanya intimidasi. Namun Ahok tetap meminta agar segala persoalan yang dialami penghuni tetap dilaporkan kepada dirinya.

“Makanya kalau takut (mafia atau preman), (kirim) SMS saja ke saya diam-diam,” kata Ahok saat ditemui detikcom di Balai Kota DKI, Jumat (6/9).

Ahok mengatakan, untuk menghindari terjadinya praktik jual-beli rusunawa Marunda, pihaknya tengah menyiapkan sistem elektronik agar seluruh data yang telah masuk tidak dapat lagi diubah-ubah lagi dan data penghuni rusun tersebut dapat diawasi melalui sistem elektronik tersebut.

“Kita lagi mau siapkan (sistem) elektronik, nanti begitu data masuk gak bisa diubah lagi, saya lagi suruh Bu Endang (Endang Widjayanti, Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah) siapkan,” ujar Ahok menjelaskan.

Saat ini, lanjut Ahok, pihaknya telah mengirim relawan Ahok untuk mengawasi rusunawa Marunda dari praktik-praktik penyalahgunaan rusun yang diperuntukkan bagi warga pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) DKI Jakarta dan belum memiliki rumah tersebut. “Bukan Ahok Center, relawan Ahok dinamakan Ahok Center,” kata dia menegaskan.

Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, Muhammad Sanusi, mengatakan harus ada penegakan hukum yang tegas terhadap oknum mafia yang bermain di rusunawa agar ada efek jera. Selain itu, perlu juga melibatkan warga penghuni yang tinggal di rusunawa untuk bisa berkomunikasi secara positif.

Menurut dia, selama ini bila hanya Jokowi dan Ahok serta Kepala Dinas Perumahan yang bekerja akan sulit. Karena para oknum ini masih bandel dan tidak takut mengulangi kecurangan yang sama seperti sebelumnya.

Sanusi menekankan, persoalan ini penting dan harus disadari karena tidak akan berhenti kalau cara penanganannya tidak tegas. "Kalau itu memang oknum, ya pecat dan masukan penjara. Siapa pun itu, meski PNS Balai Kota kek, atau siapa lainnya. Biar ada efek jera," tegas Sanusi kepada detikcom, kemarin.

Adapun Deputi Bidang Perumahan Formal Kementerian Perumahan Rakyat, Pangihutan Marpaung, mengatakan rusun yang disubsidi untuk warga kurang mampu di Jakarta sudah diserahkan ke Pemprov DKI.

Soal rusunawa di Marunda, ia juga mengaku persoalan itu yang berhak menjawab adalah Kelapa UPT Rusunawa serta Kadinas Perumahan. "Yang ngatur harga sewa, peraturan macam-macam ya Pemrov DKI. Kan ada Perdanya," katanya kepada detikcom, kemarin.

[url=http://news.detik..com/read/2013/09/11/141639/2355815/10/ahok-kalau-takut-preman-kirim-sms-ke-saya-diam-diam?nd772204btr]Source[/url]

Ternyata calo rusun Marunda seperti lurah Warakas Mulyadi masih banyak.