MAKASAR - Persoalan Bendera Aceh yang diusulkan Pemerintah Pusat untuk dilakukan perubahan, belum mendapatkan titik temu atau kesepakatan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Aceh. Hingga kini, Pemerintah Aceh tetap mempertahankan bentuk Bendera Aceh seperti yang telah ditetapkan dalan Qanun Aceh No 3 Tahun 2013.

"Pertemuan tadi belum ada titik temu, hingga kini kami belum menemukan ruang untuk dilakukannya perubahan terhadap Bendera Aceh, dan hal itu sudah kami sampaikan ke pihak Kemendagri," kata Ketua Tim Rombongan delegasi Aceh Abdullah Saleh kepada acehonline.info via selular, usai melakukan bertemu degan delegasi Pemerintah Pusat, Kamis (16/5) di Makasar.

Sebelumnya, Abdullah Saleh menjelaskan, DPR Aceh dan Pemerintah Aceh setelah pertemuan di Batam dengan Kemendagri beberapa waktu lalu, melakukan diskusi mengenai perubahan Bendera Aceh.

"Kami belum menemukan celah atau bagaimana merubah Bendera Aceh. Sampai saat ini kami masih bertahan dengan bendera yang telah ditetapkan di dalam qanun," ujarnya.

Delegasi Pemerintah Pusat yang diwakili pihak Kemendagri, Abdullah Saleh menambahkan, tetap berharap Pemerintah Aceh dapat berupaya untuk melakukan perubahan terhadap Bendera Aceh.

"Jika memang diperlukan, mereka (Pemerintah Pusat) tetap memberikan waktu ke Pemerintah Aceh untuk melakukan perubahan terhadap Bendera Aceh. Karena tidak ada titik temu, maka pertemuan ini akan dilanjutkan di Bogor nantinya pada 23 mei mendatang," imbuh Abdullah Saleh.

Selain persoalan bendera, Abdullah Saleh juga menambahkan, pertemuan tersebut juga membahas sejumlah persoalan polemik penyelenggaraan Pemilu di Aceh, dimana banyak aturan-aturan yang ditetapkan bertentangan dengan Qanun Aceh.

"Mengenai persoalan ini, Pemeritah Pusat akan memfasilitasi pertemuan Pemerintah Aceh dengan KPU dan Bawaslu Pusat, yang akan dilakukan pada 21 Mei mendatang di Jakarta," katanya.

Mengenai sejumlah persoalan tersebut, Abdullah Saleh menyatakan dirinya berharap segera dapat diselesaikan dengan baik.

"Jika sejumlah masalah ini tidak selesai, maka dikhawatirkan akan muncul permasalahan-permasasalan baru, yang nantinya akan menjadi bom waktu, yang dapat mengganggu kestabilan politik, keamanan, dan penyelenggaraan pemilu di Aceh.(sumber)

Mantap,,, tu baru namanya komitmen,,,