- Beranda
- Komunitas
- News
- Berita dan Politik
Awas! BUMN Minta Lepas dari APBN, Negara Mau Hancur! Manuver Politik Dahlan Iskan?
TS
AkuCintaNanea
Awas! BUMN Minta Lepas dari APBN, Negara Mau Hancur! Manuver Politik Dahlan Iskan?
Awas! BUMN Minta Lepas, Negara Mau Hancur
Sabtu, 07-09-2013 18:47
Machfud MD
JAKARTA, PESATNEWS - Menangapi adanya upaya Biro Hukum di perusahaan negara jajaran Kementerian BUMN yang meminta kepada Mahkamah Konstitusi (MK) untuk melepaskan keuangan BUMN dari negara, diangap oleh Mahfud MD sebagai bentuk penyimpangan karena upaya tersebut bisa berdampak secara luas terhadap keuangan negara yang semakin melemah. "Ini tidak masuk akal, semua Kepala Biro Hukum BUMN semua minta melepaskan diri, dari negara dengan mejadikan keuangan BUMN itu bukan keungan negara, itu kan bahaya,"ujar Mahfud saat ditemui di kantor KAHMI Center, Jakarta, Sabtu (7/9/2013).
Mahfud sangat menyangkan sikap biro hukum BUMN, yang justru berada dibalik rencana tersebut. Sebagai pihak yang dibiayai oleh pemerintah seharusnya mereka harusnya punya visi dan misi untuk membesarkan BUMN. "Anehnya ini yang melopori Biro Hukum BUMN, kan kalau biro hukum itu kan yang biayai pemerintah," tandas Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini.
Mantan Ketua MK, tersebut juga mempertayakan langkah Kepala Biro hukum BUMN yang ingin mencoba menguji pasal 2 huruf g dan huruf i Undang-Undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang No.15 Tahun 2006 tentang BPK terhadap UUD 1945. Karena tidak semua gugatan itu bisa dengan mudahnya diterima di MK, karena harus melalui proses Review. "Kalau mau mengubah undang-undang harus lewat legeslatif review. Ini masuk lewat legslatif review nyolong. Ada dua kemungkinan nyolong dari atasan, yang kedua disuruh atasan ada kemungkinan itu, tidak mungkin masuk ke MK dengan segitu mudahnya," paparnya.
Jika, hal terus dilakukan menurut Mahfud negara bisa bangkrut, karena tidak ada pemasukan dari BUMN, kecuali dari pajak, dan membuka pihak asing untuk merebut aset-aset negara karena secara modal mereka lebih kuat. Selain itu kekayaan negara LPS, SKK Migas, Bank Indonesia, OJK itu semua bisa jadi bukan lagi menjadi milik negara. Oleh karenanya, untuk menyikapi hal tersebut Mahfud sudah meminta kepada Sekjen KAHMI, untuk ikut serta itervensi dalam sidang MK yang akan membahas persoalan BUMN. "Bukan, hanya Migas, tapi BUMN, saya sudah memerintahkan Sekjen untuk memangil Biro Hukum KAHMI agar, ikut Intervensi ke idang MK. Menjadi pihak terkait tentang pengujian undang-undang MK," jelasnya.
Seperti diketahui, pejabat BUMN yang tergabung dalam Forum Hukum BUMN yang mengajukan permohonan uji UU Keuangan Negara untuk dapat memisahkan kekayaan BUMN dan kekayaan negara, dengan melakukan uji undang-undang di MK. Padahal dasar didirikanya BUMN di Indonesia bukan hanya untuk mencari keuntungan, melainkan untuk melaksanakan pasal 33 UUD 1945.
http://www.pesatnews.com/read/2013/0...ara-mau-hancur
Dahlan Iskan Dukung Pemisahan Keuangan BUMN dari APBN, Kenapa?
Sabtu, 27 Juli 2013, 15:12 WIB
Dahlan Iskan
Bisnis.com, JAKARTA—Menteri BUMN Dahlan Iskan berharap keuangan BUMN dipisahkan dari kekayaan negara, mengingat utang BUMN tidak ditanggung oleh negara. Hal tersebut disampaikan seiring dengan adanya usulan revisi Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang Kekayaan Negara yang masih meliputi aset BUMN. Menurut Dahlan, aturan tersebut tidak adil. “Kalau mau fair, kalau keuangan BUMN dianggap keuangan negara, logikanya sekalian utang BUMN juga dianggap utang negara. Kalau seperti sekarang, di mana utang BUMN ditanggung sendiri, ada baiknya keuangannya juga sendiri,” katanya, Jumat (26/7).
Selaku wakil pemerintah dengan kepemilikan mayoritas di BUMN, Dahlan menyatakan dukungannya atas rencana revisi tersebut. “Saya sebagai Menteri BUMN, masa tidak dukung kalau keuangan BUMN dipisah,” katanya. Kepala Ekonom Bank Tabungan Negara Agustinus Prasetyantoko mengatakan pengelolaan keuangan BUMN sebaiknya diserahkan sepenuhnya kepada manajemen perusahaan agar mereka profesional. “Pemisahan ini positif agar kinerja BUMN tidak terganggu terus karena diintervensi pemerintah dan DPR. Contohnya Pertamina yang harus sering menghadap DPR,” kata Prasetyantoko kepada Bisnis, Sabtu (27/7/13).
http://www.bisnis.com/dahlan-iskan-d...ri-apbn-kenapa
Ini alasan Dahlan dukung pemisahan keuangan BUMN dari APBN
Minggu, 28 Juli 2013 18:30:00
Menteri BUMN Dahlan Iskan mulai berkomentar mengenai revisi Undang Undang No. 17 tahun 2003 tentang Kekayaan Negara yang masih meliputi aset BUMN. Menurut Dahlan aturan tersebut saat ini tidak adil, dan Dahlan berharap keuangan BUMN dipisahkan dari kekayaan negara mengingat utang BUMN tidak ditanggung oleh negara. "Kalau mau fair, keuangan BUMN dianggap keuangan negara, logikanya sekalian utang BUMN juga dianggap utang negara. Kalau seperti sekarang, di mana utang BUMN ditanggung sendiri, ada baiknya keuangannya juga sendiri," ucap Dahlan di Jakarta seperti dikutip Minggu (28/7).
Dahlan sangat mendukung rencana pemerintah untuk merevisi aturan tersebut. Sebagai wakil pemerintah dengan kepemilikan saham tertinggi berharap ada keadilan yang diterapkan dalam pengelolaan aset BUMN. "Selama ini kan dianggap uang BUMN uang negara tapi utangnya tidak. Saya sebagai Menteri BUMN, masa tidak dukung kalau keuangan BUMN dipisah," tutupnya singkat.
Diberitakan sebelumnya, Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Muhammad Said Didu mengatakan perubahan perlu dilakukan dalam UU No. 17 tahun 2003 adalah terutama pada pasal 2 huruf g. Pasal 2 huruf g bertentangan dengan penjelasan pasal 4 UU No 19/2003 tentang BUMN yang menyatakan pembinaan dan pengelolaan penyertaan modal pada BUMN yang berasal dari kekayaan negara tidak lagi berdasarkan pada sistem APBN, tetapi berdasarkan pada prinsip-prinsip perusahaan yang sehat.
http://www.merdeka.com/uang/ini-alas...dari-apbn.html
Laba 30 BUMN Merosot, Dahlan Iskan Cari Solusi
Senin, 22 Juli 2013 , 21:27:00
JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan mengungkapkan bahwa tak semua perusahaan milik negara berkinerja moncer. Menurutnya, saat ini hanya ada 30 BUMN yang prestasinya cukup bagus. "Ada 30 yang bagus, tapi ada juga 30 BUMN yang kinerjanya kita soroti dan klarifikasi, mengapa kuartal pertama labanya lebih kecil dari tahun lalu, mengapa laporan keuangan semester tahun ini lebih jelek. Dan memang ternyata ada beberapa koreksi," ucap Dahlan usai mendengar pemaparan hasil laporan kinerja keuangan dan evaluasi 35 BUMN kuartal I tahun 2013 di Jakarta, Senin (22/7) malam.
Hari ini Dahlan mengumpulkan 35 perusahaan pelat merah di Gedung Bank Tabungan Negara (BTN). Di antara BUMN yang menunjukkan kinerja positif adalah Telkom, PT KAI, PT Pos Indonesia. Namun, masih ada beberapa BUMN yang menunjukkan penurunan kinerja tahun ini. Makannya melalui pertemuan ini, Dahlan berusaha mencari jalan keluar supaya 30 BUMN yang mempunyai laba kecil ini bisa tutup buku dengan baik. "Saya berkeyakinan apa betul mereka seperti itu. Makanya ini dicarikan jalan keluar terbaik dan kiat-kiatnya, supaya 30 BUMN bisa tutup buku tahun 2013 dengan bagus dibanding tahun lalu," pungkasnya.
http://www.jpnn.com/read/2013/07/22/...n-Cari-Solusi-
Beberapa manuver Dahlan Iskan sebelumnya yang diyakini berbau politis ...
---------------------------
Semenjak Dahlan Iskan masuk sebagai peserta Capres dalam Konvensi partai Demokrat, naiflah kalau melihat langkah dan kebijakan-kebijakannya semata-mata hanya berlatar-belakang masalah tehnis kementeriannya semata. Jelas, DI akan memanfaatkannya untuk tujuan politiknya, meraih tiket ke RI-1
Sabtu, 07-09-2013 18:47
Machfud MD
JAKARTA, PESATNEWS - Menangapi adanya upaya Biro Hukum di perusahaan negara jajaran Kementerian BUMN yang meminta kepada Mahkamah Konstitusi (MK) untuk melepaskan keuangan BUMN dari negara, diangap oleh Mahfud MD sebagai bentuk penyimpangan karena upaya tersebut bisa berdampak secara luas terhadap keuangan negara yang semakin melemah. "Ini tidak masuk akal, semua Kepala Biro Hukum BUMN semua minta melepaskan diri, dari negara dengan mejadikan keuangan BUMN itu bukan keungan negara, itu kan bahaya,"ujar Mahfud saat ditemui di kantor KAHMI Center, Jakarta, Sabtu (7/9/2013).
Mahfud sangat menyangkan sikap biro hukum BUMN, yang justru berada dibalik rencana tersebut. Sebagai pihak yang dibiayai oleh pemerintah seharusnya mereka harusnya punya visi dan misi untuk membesarkan BUMN. "Anehnya ini yang melopori Biro Hukum BUMN, kan kalau biro hukum itu kan yang biayai pemerintah," tandas Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini.
Mantan Ketua MK, tersebut juga mempertayakan langkah Kepala Biro hukum BUMN yang ingin mencoba menguji pasal 2 huruf g dan huruf i Undang-Undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang No.15 Tahun 2006 tentang BPK terhadap UUD 1945. Karena tidak semua gugatan itu bisa dengan mudahnya diterima di MK, karena harus melalui proses Review. "Kalau mau mengubah undang-undang harus lewat legeslatif review. Ini masuk lewat legslatif review nyolong. Ada dua kemungkinan nyolong dari atasan, yang kedua disuruh atasan ada kemungkinan itu, tidak mungkin masuk ke MK dengan segitu mudahnya," paparnya.
Jika, hal terus dilakukan menurut Mahfud negara bisa bangkrut, karena tidak ada pemasukan dari BUMN, kecuali dari pajak, dan membuka pihak asing untuk merebut aset-aset negara karena secara modal mereka lebih kuat. Selain itu kekayaan negara LPS, SKK Migas, Bank Indonesia, OJK itu semua bisa jadi bukan lagi menjadi milik negara. Oleh karenanya, untuk menyikapi hal tersebut Mahfud sudah meminta kepada Sekjen KAHMI, untuk ikut serta itervensi dalam sidang MK yang akan membahas persoalan BUMN. "Bukan, hanya Migas, tapi BUMN, saya sudah memerintahkan Sekjen untuk memangil Biro Hukum KAHMI agar, ikut Intervensi ke idang MK. Menjadi pihak terkait tentang pengujian undang-undang MK," jelasnya.
Seperti diketahui, pejabat BUMN yang tergabung dalam Forum Hukum BUMN yang mengajukan permohonan uji UU Keuangan Negara untuk dapat memisahkan kekayaan BUMN dan kekayaan negara, dengan melakukan uji undang-undang di MK. Padahal dasar didirikanya BUMN di Indonesia bukan hanya untuk mencari keuntungan, melainkan untuk melaksanakan pasal 33 UUD 1945.
http://www.pesatnews.com/read/2013/0...ara-mau-hancur
Dahlan Iskan Dukung Pemisahan Keuangan BUMN dari APBN, Kenapa?
Sabtu, 27 Juli 2013, 15:12 WIB
Dahlan Iskan
Bisnis.com, JAKARTA—Menteri BUMN Dahlan Iskan berharap keuangan BUMN dipisahkan dari kekayaan negara, mengingat utang BUMN tidak ditanggung oleh negara. Hal tersebut disampaikan seiring dengan adanya usulan revisi Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang Kekayaan Negara yang masih meliputi aset BUMN. Menurut Dahlan, aturan tersebut tidak adil. “Kalau mau fair, kalau keuangan BUMN dianggap keuangan negara, logikanya sekalian utang BUMN juga dianggap utang negara. Kalau seperti sekarang, di mana utang BUMN ditanggung sendiri, ada baiknya keuangannya juga sendiri,” katanya, Jumat (26/7).
Selaku wakil pemerintah dengan kepemilikan mayoritas di BUMN, Dahlan menyatakan dukungannya atas rencana revisi tersebut. “Saya sebagai Menteri BUMN, masa tidak dukung kalau keuangan BUMN dipisah,” katanya. Kepala Ekonom Bank Tabungan Negara Agustinus Prasetyantoko mengatakan pengelolaan keuangan BUMN sebaiknya diserahkan sepenuhnya kepada manajemen perusahaan agar mereka profesional. “Pemisahan ini positif agar kinerja BUMN tidak terganggu terus karena diintervensi pemerintah dan DPR. Contohnya Pertamina yang harus sering menghadap DPR,” kata Prasetyantoko kepada Bisnis, Sabtu (27/7/13).
http://www.bisnis.com/dahlan-iskan-d...ri-apbn-kenapa
Ini alasan Dahlan dukung pemisahan keuangan BUMN dari APBN
Minggu, 28 Juli 2013 18:30:00
Menteri BUMN Dahlan Iskan mulai berkomentar mengenai revisi Undang Undang No. 17 tahun 2003 tentang Kekayaan Negara yang masih meliputi aset BUMN. Menurut Dahlan aturan tersebut saat ini tidak adil, dan Dahlan berharap keuangan BUMN dipisahkan dari kekayaan negara mengingat utang BUMN tidak ditanggung oleh negara. "Kalau mau fair, keuangan BUMN dianggap keuangan negara, logikanya sekalian utang BUMN juga dianggap utang negara. Kalau seperti sekarang, di mana utang BUMN ditanggung sendiri, ada baiknya keuangannya juga sendiri," ucap Dahlan di Jakarta seperti dikutip Minggu (28/7).
Dahlan sangat mendukung rencana pemerintah untuk merevisi aturan tersebut. Sebagai wakil pemerintah dengan kepemilikan saham tertinggi berharap ada keadilan yang diterapkan dalam pengelolaan aset BUMN. "Selama ini kan dianggap uang BUMN uang negara tapi utangnya tidak. Saya sebagai Menteri BUMN, masa tidak dukung kalau keuangan BUMN dipisah," tutupnya singkat.
Diberitakan sebelumnya, Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Muhammad Said Didu mengatakan perubahan perlu dilakukan dalam UU No. 17 tahun 2003 adalah terutama pada pasal 2 huruf g. Pasal 2 huruf g bertentangan dengan penjelasan pasal 4 UU No 19/2003 tentang BUMN yang menyatakan pembinaan dan pengelolaan penyertaan modal pada BUMN yang berasal dari kekayaan negara tidak lagi berdasarkan pada sistem APBN, tetapi berdasarkan pada prinsip-prinsip perusahaan yang sehat.
http://www.merdeka.com/uang/ini-alas...dari-apbn.html
Laba 30 BUMN Merosot, Dahlan Iskan Cari Solusi
Senin, 22 Juli 2013 , 21:27:00
JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan mengungkapkan bahwa tak semua perusahaan milik negara berkinerja moncer. Menurutnya, saat ini hanya ada 30 BUMN yang prestasinya cukup bagus. "Ada 30 yang bagus, tapi ada juga 30 BUMN yang kinerjanya kita soroti dan klarifikasi, mengapa kuartal pertama labanya lebih kecil dari tahun lalu, mengapa laporan keuangan semester tahun ini lebih jelek. Dan memang ternyata ada beberapa koreksi," ucap Dahlan usai mendengar pemaparan hasil laporan kinerja keuangan dan evaluasi 35 BUMN kuartal I tahun 2013 di Jakarta, Senin (22/7) malam.
Hari ini Dahlan mengumpulkan 35 perusahaan pelat merah di Gedung Bank Tabungan Negara (BTN). Di antara BUMN yang menunjukkan kinerja positif adalah Telkom, PT KAI, PT Pos Indonesia. Namun, masih ada beberapa BUMN yang menunjukkan penurunan kinerja tahun ini. Makannya melalui pertemuan ini, Dahlan berusaha mencari jalan keluar supaya 30 BUMN yang mempunyai laba kecil ini bisa tutup buku dengan baik. "Saya berkeyakinan apa betul mereka seperti itu. Makanya ini dicarikan jalan keluar terbaik dan kiat-kiatnya, supaya 30 BUMN bisa tutup buku tahun 2013 dengan bagus dibanding tahun lalu," pungkasnya.
http://www.jpnn.com/read/2013/07/22/...n-Cari-Solusi-
Beberapa manuver Dahlan Iskan sebelumnya yang diyakini berbau politis ...
Quote:
---------------------------
Semenjak Dahlan Iskan masuk sebagai peserta Capres dalam Konvensi partai Demokrat, naiflah kalau melihat langkah dan kebijakan-kebijakannya semata-mata hanya berlatar-belakang masalah tehnis kementeriannya semata. Jelas, DI akan memanfaatkannya untuk tujuan politiknya, meraih tiket ke RI-1
0
4.3K
31
Komentar yang asik ya
Urutan
Terbaru
Terlama
Komentar yang asik ya
Komunitas Pilihan