Liputan6.com, Jakarta : Keberadaan lurah wanita bernama lengkap Susan Jasmine Zulkifli, yang terpilih untuk memimpin Lenteng Agung menuai kontroversi. Warga menilai sosok perempuan cantik itu dianggap tak layak memimpin, dengan alasan berbeda keyakinan alias non muslim.

Padahal, selama sekitar 2 bulan menjabat sebagai Lurah Lenteng Agung, kinerja Susan yang gemar blusukan dianggap cukup baik. Nilai yang ia peroleh dari hasil seleksi lelang jabatan beberapa bulan lalu juga memuaskan.

Penolakan itu ditunjukkan puluhan warga Kelurahan Lenteng Agung, Jakarta Selatan dengan berunjuk rasa di kantor Kelurahan Lenteng Agung yang terletak di Jalan Agung Raya pada Rabu, 28 Agustus 2013.

Menanggapi hal itu, Pemprov DKI Jakarta menyatakan proses pencopotan jabatan seorang pejabat ada aturan dan prosedurnya. Termasuk evaluasi atas kinerjanya selama 6 bulan.

"Proses mendudukkan seorang pejabat, ada aturan. Evaluasi juga ada sistem dan mekanisme, jadi bukan karena selera tapi karena track record dan kinerja yang nyata," ujar Kepala Badan Kepegawaian Daerah DKI, I Made Karmayoga, di Balai Kota, Jakarta.

Made menilai alasan penolakan atas Susan karena perbedaan agama tak tepat. Sebab Pemprov DKI Jakarta tidak menempatkan seseorang berdasarkan latar belakang keyakinan, tapi dari kompetensinya.

Jokowi Angkat Bicara

Mengetahui salah satu jajarannya diperlakukan seperti itu, Gubernur DKI Jakarta Jokowi pun angkat bicara. Ia menilai protes sebagian warga Lenteng Agung yang menuntut agar Susan dicopot sebagai lurah bukan murni karena adanya perbedaan keyakinan. Melainkan karena adanya persaingan antar oknum di internal kelurahan.

"Ada persainganlah, kira-kira begitu saja," ujar Jokowi di Balaikota DKI Jakarta.

Namun, pemilik nama asli Joko Widodo itu enggan menjawab persaingan yang dimaksud. Jokowi pun menegaskan, tidak akan mencopot Lurah Susan dari jabatannya. Bahkan ia belum mau melakukan evaluasi terhadap Lurah Susan yang baru menjabat. Sebab evaluasi baru akan dilakukan setelah ia menjabat selama 6 bulan.

"Saya belum tahu kinerjanya seperti apa. Karena kita kan juga belum lakukan evaluasi. Kalau sudah 6 bulan, baru dievaluasi," tutur Mantan Walikota Solo itu.

Jokowi juga menegaskan hanya dapat mencopot bawahannya berdasarkan kinerja dan prestasi kerja.

Ahok Geram

Tak hanya Gubernur DKI Jakarta Jokowi yang bereaksi atas kontroversi kepemimpinan Lurah Susan. Rekannya, Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok juga. Malah mantan Bupati Bangka Belitung itu lebih geram dari atasannya.

Ahok pun meminta warga Lenteng Agung, Jakarta Selatan, tidak menolak kepemimpinan Lurah Susan hanya karena berbeda keyakinan dengan mayoritas penduduk. Ia bahkan menantang para penolak Lurah Susan untuk membuat surat dan mengumpulkan tanda tangan warga Jakarta untuk menolak dirinya, yang juga berkeyakinan dan beragama berbeda dengan mayoritas warga Ibukota.

Diselidiki

Kontroversi Lurah Susan pun akan ditindaklanjuti oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta, I Made Karmayoga. Ia pun tak menampik jika aksi warga Lenteng Agung karena adanya pengaruh sejumlah pihak yang kurang suka terhadap lurah yang baru menjabat sekitar 2 bulan itu.

Namun, menurut dia, Pemprov DKI tidak menempatkan seseorang pada suatu jabatan berdasarkan selera. Melainkan menilai dari kemampuan, kapabilitas, dan integritas yang dihasilkan.

Walaupun penolakan warga nantinya dijadikan sebagai bahan evaluasi dalam pembahasan kinerja lurah Lenteng Agung, lanjut dia, namun masih akan diteliti kembali alasan sebenarnya para warga. Apakah hanya karena agama, atau ada kepentingan lain di balik itu.

Tapi, apa reaksi Susan sendiri? Ketika ditanya mengenai demo yang dilakukan warganya pada Rabu 28 Agustus kemarin. Mimik muka ibu beranak 1 ini langsung mengkerut. Dia hanya berkata hanya ingin fokus menjalankan tugas sebagai Lurah di Lenteng Agung. Dia juga tak memungkiri bahwa yang melakukan unjuk rasa itu adalah warganya.

"Mereka warga saya, selama mereka mengeluarkan aspirasi ya tidak masalah. Mengeluarkan pendapat itu wajar. Paling itu cuma beberapa ya warga saya," tuturnya sambil menurunkan nada suaranya.

Susan enggan berkomentar mengenai siapa di balik aksi demo yang dilakukan sebagian warganya yang menuntut dirinya mundur sebagai Lurah. "Kalau itu saya tidak tahu, saya di sini kerja saja. Semampu saya. Kalau masalah itu saya tidak tahu. Kan masing-masing orang punya pendapat," ucapnya.


Sumber

Penolakan Terhadap Lurah Susan, Jokowi Diminta Tegas

JAKARTA - Ketua Badan Pengurus Setara Institute, Hendardi, menilai penolakan sebagian warga Lenteng Agung, Jakarta Selatan terhadap Lurah Susan Jasmine Zulkifli, merupakan bentuk intoleransi dan diskriminasi.

Penolakan warga hanya didasarkan karena yang bersangkutan seorang perempuan dan beragama non muslim.

Menurut Hendardi, kondisi ini tidak bisa dibiarkan sebab tidak baik bagi Indonesia ke depan.Dikhawatirkan jika tidak segera disikapi dengan bijak, maka virusnya akan menyebar ke berbagai wilayah di Indonesia.

"Untuk itu Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan wakilnya Ahok (Basuk Tjahja Purnama) perlu menegaskan posisinya, bahwa tata kelola pemerintahan dijalankan berdasarkan Konstitusi RI dan peraturan perundang-undangan," ujarnya di Jakarta, Kamis (22/8).

Menurut Hendardi, Susan Jasmine Zulkifli memunyai hak yang setara untuk menduduki jabatan tertentu. Apalagi secara persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang, semuanya terpenuhi.

"Kasus diskriminasi berlapis ini merupakan ujian kedua bagi Jokowi-Ahok mengatasi persoalan intoleransi agama di Jakarta. Sebelumnya pada Februari 2013 lalu, kasus intoleransi di Tambora Jakarta Barat juga belum diatasi dengan baik," katanya.

Sebelumnya, sejumlah warga Kelurahan Lenteng Agung, Jakarta Selatan menyatakan menolak dipimpin oleh lurah non muslim. Untuk itu mereka menuntut Pemrov DKI mencopot atau memindahkan yang bersangkutan. Warga mengaku telah mengumpulkan 2.300 nama dan 1.500-an KTP sebagai tanda bukti dukungan.

Susan merupakan Lurah baru di Kelurahan Lenteng Agung. Ia terpilih setelah mengikuti lelang terbuka pemilihan lurah yang digagas Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo.


Sumber