Nama : Dr. H. Soekarwo, S.H, M.Hum.
Tempat, tanggal lahir : Madiun, 16 Juni 1950
Istri : Hj. Nina Kirana Soekarwo
Jabatan : Gubernur Jawa Timur 2009—2014
Jabatan Lain: Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Timur

Dr. H. Soekarwo, S.H, M.Hum. (lahir di Madiun, Jawa Timur, Indonesia, 16 Juni 1950; umur 62 tahun) adalah Gubernur KDH Tk.I Provinsi Jawa Timur periode 2009—2014. Ia sering dipanggil Pakde Karwo.
Biografi

Soekarwo menamatkan pendidikannya di SD Negeri Palur Madiun (1962), SMP Negeri 2 Ponorogo (1965), serta SMAK Sosial Madiun (1969). Gelar sarjana hukum diperolehnya di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya (1979), sementara gelar pascasarjana hukum di Universitas Surabaya (1996), dan gelar doktornya di Universitas Diponegoro Semarang (2004).

Soekarwo mengawali kariernya sebagai Pegawai Negeri Sipil. Ia pernah menjabat sebagai Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur, dan terakhir sebagai Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur (2003-2008). Ia juga dipercaya sebagai Komisaris Utama Bank Jatim sejak tahun 2005.
Gubernur Jawa Timur

Soekarwo terpilih sebagai gubernur dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur yang diselenggarakan selama tiga putaran (putaran pertama tanggal 23 Juli 2008 dan putaran kedua tanggal 4 November 2008) serta pemilihan ulang putaran kedua (putaran ketiga) di Kabupaten Bangkalan dan Kabupaten Sampang tanggal 21 Januari 2009. Pelantikan Soekarwo sebagai gubernur dan Saifullah Yusuf sebagai wakil gubernur Jawa Timur dilaksanakan pada tanggal 12 Februari 2009 oleh Menteri Dalam Negeri H. Mardiyanto.

Sumber: Wikipedia



Nama: Drs. Saifullah Yusuf
Tempat, tanggal lahir: Pasuruan, 28 Agustus 1964
Jabatan: Wakil Gubernur Jawa Timur 2009—2014

Drs. Saifullah Yusuf (lahir di Pasuruan, Jawa Timur, 28 Agustus 1964; umur 48 tahun) adalah Wakil Gubernur Jawa Timur periode 2009-2014. Ia menyelesaikan pendidikan sarjananya di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP), Universitas Nasional, Jakarta pada tahun 1985.
Karier Politik

Syaifullah Yusuf mengawali kariernya melalui organisasi GP Ansor. Ia menjadi ketua umum GP Ansor selama dua periode yaitu 2000-2005 dan dilanjutkan 2005-2010. Sebelumnya juga ia menjadi plh Ketua Umum GP Ansor menggantikan Iqbal Assegaf yang meninggal dunia tahun 1999.
Menjadi anggota DPR

Pada Pemilu 1999 ia menjadi anggota DPR dari PDIP. Ia dianggap sebagai lambang aliansi dari Abdurrahman Wahid dan Megawati Soekarnoputri karena Saifullah adalah orang kepercayaan Gus Dur dan ditempatkan di PDIP. Ketika hubungan Gus Dur-Megawati merenggang maka pada tahun 2001, Saifullah mengundurkan diri dari PDIP dan juga DPR serta bergabung dengan PKB.

Pada muktamar PKB tahun 2002, Saifullah terpilih menjadi Sekretaris Jenderal PKB, itu merupakan hasil yang optimal setelah sebelumnya ia bersaing dengan Alwi Shihab memperebutkan posisi ketua umum.
Menjadi Menteri

Ia pernah menjabat sebagai Menteri Negara Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal pada Kabinet Indonesia Bersatu dari Oktober 2004 hingga Mei 2007. Konflik di tubuk PKB yang berakibat dicopotnya Saifullah Yusuf dari jabatan Sekjen PKB berimbas pada jabatan menteri ini. Karena tidak dianggap lagi sebagai representasi PKB lagi maka ia digantikan oleh Lukman Edy yang juga menggantikannnya sebagai Sekjen PKB.
Menjadi Wakil Gubernur Jawa Timur

Saifullah Yusuf terpilih sebagai Wakil Gubernur Jawa Timur mendampingi Soekarwo dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur yang diselenggarakan selama dua putaran (putaran pertama tanggal 23 Juli 2008 dan putaran kedua tanggal 4 November 2008) serta pemilihan ulang putaran kedua di Kabupaten Bangkalan dan Kabupaten Sampang tanggal 21 Januari 2009. Pelantikannya dilaksanakan pada tanggal 12 Februari 2009 oleh Menteri Dalam Negeri Mardiyanto.

Sumber: Wikipedia

Nama : Hj. Dra. Khofifah Indar Parawansa
Tempat, tanggal lahir : Surabaya, 19 Mei 1965
Suami : Ir. H. Indar Parawansa
Jabatan : Ketua Umum Pimpinan Pusat Muslimat NU 2006 – 2011

Dra. Khofifah Indar Parawansa (lahir 19 Mei 1965; umur 47 tahun) adalah Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan pada Kabinet Persatuan Nasional (kabinet pemerintahan Presiden RI keempat Abdurrahman Wahid, 1999-2001). Ia meraih gelar sarjana pada tahun 1990 dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga, Surabaya.
Karier

Pimpinan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPR RI (1992-1997)
Pimpinan Komisi VIII DPR RI (1995-1997)
Anggota Komisi II DPR RI (1997-1998)
Wakil Ketua DPR RI (1999)
Sekretaris Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa MPR RI (1999)
Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan (1999-2001)
Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (1999-2001)
Ketua Komisi VII DPR RI (2004-2006)
Ketua Fraksi Kebangkitan Bangsa MPR RI (2004- 2006)
Anggota Komisi VII DPR RI (2006)

Pengalaman organisasi

Ketua Divisi Pendidikan dan Pelatihan Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Surabaya (1987-1992)
Ketua Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Surabaya (1987-1988)
Ketua Cabang Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama Surabaya (1987-1989)
Ketua Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (1990)
Ketua Biro Lingkungan Hidup Komite Nasional Pemuda Indonesia Jawa Timur (1992-)
Wakil Sekretaris Gerakan Muda Persatuan (1990-1995)
Ketua Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (1995-1997)
Kepala Bidang Ekonomi Koperasi Pimpinan Muslimat Nahdlatul Ulama (1995-2000)
Ketua Lembaga Pemenangan Pemilu Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (1998-2000)
Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (1998-2001)
Ketua Gerakan Masyarakat Pengembangan Keuangan Mikro Indonesia
Ketua Umum Pimpinan Pusat Muslimat Nahdlatul Ulama (2000-2006)
Ketua Umum Pimpinan Pusat Muslimat Nahdlatul Ulama (2006-sekarang)
Wakil Ketua Dewan Koperasi Indonesia (2010)
Wakil Ketua Nasional Demokrat (2010-sekarang)

Sumber: wikipedia



Inspektur Jenderal Polisi Herman Surjadi Sumawiredja. Warga Jawa Timur tentu masih ingat nama dan sosok yang satu ini. Dia adalah “bintang” dalam Pemilihan Gubernur Jawa Timur 2008. Bukan karena dia menjadi salah satu calon gubernur atau wakil gubernur, tapi karena keberaniannya membongkar manipulasi Daftar Pemilihan Tetap (DPT) dan praktik kecurangan lain yang terjadi dalam “pesta demokrasi” yang mengantarkan Soekarwo dan Saifullah Yusuf (KarSa) menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur.
Herman yang saat itu menjabat Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Jawa Timur menetapkan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Timur, Wahyudi Purnomo, sebagai tersangka kasus DPT Fiktif Pilgub Jatim. Polda Jatim saat itu menemukan 345 ribu dari 1,24 juta pemilih yang terdaftar dalam DPT di Bangkalan dan Sampang tidak benar. Artinya, hampir seperempat pemilih dalam putaran ketiga Pilgub Jatim di kedua kabupaten di Madura itu akal-akalan.
Kecurangan dalam Pilgub Jatim 2008 tidak sekadar diketahui Herman dari laporan tim sukses pasangan Khofifah-Moedjiono (KaJi) atau Panwaslu, tapi juga dari tim kepolisian yang diterjunkan untuk mencari bukti hingga ke level masyarakat bawah. Herman sendiri turun langsung ke lapangan, bahkan menangkap langsung pemilih di bawah umur yang dimobilisasi untuk memilih pasangan cagub-cawagub tertentu.
Banyak pihak yang angkat jempol mengapresiasi langkah Herman dan jajaran Polda Jatim membongkar kecurangan dalam Pilgub Jatim itu. Tapi, anehnya, Herman justru dicopot dari jabatannya sebagai Kapolda Jatim, padahal empat bulan lagi dia akan pensiun.
Herman diganti Brigjen Pol Anton Bachrul Alam. Tak ada acara pisah sambut bagi mantan Kapolda Jawa Timur itu seperti umumnya jenderal yang hendak pensiun. Yang terjadi malah sebaliknya, Herman hampir saja diseret Provost dari Mabes Polri karena dianggap telah mencemarkan nama institusi kepolisian.
Herman dianggap membangkang karena tidak mau meralat status Ketua KPU Jatim Wahyudi Purnomo dari status tersangka menjadi saksi. Herman yang memiliki segudang prestasi selama berkarir di kepolisian “keukeuh”, memegang kuat keyakinan bahwa polisi harus membela kebenaran dan keadilan. Tapi, dia justru dianggap bersalah. Herman akhirnya memilih mengundurkan diri dari kepolisian.
Selama bertugas, reputasi Herman nyaris tanpa cacat. Kariernya di jabatan strategis dimulai tahun 1999 saat dia menjabat Kapolda Bengkulu. Setahun kemudian Herman ditunjuk sebagai Wakil Panglima Pengendali Aceh, 2000-2001.
Usai bertugas di Aceh kariernya terus bersinar. Dia kemudian dipercaya menjadi Direktur Samapta Mabes Polri. Setelah itu menjabat Kapolda Sumatera Selatan. Dan terakhir menjabat sebagai Kapolda Jawa Timur sampai akhir Januari 2009.
Selama menjabat Kapolda Jatim, Herman diketahui banyak melakukan terobosan. Misalnya menerbitkan maklumat yang mengatur masalah pelayanan publik. Produk-produk Polda Jatim pun mendapat acungan jempol dari masyarakat dan akan diadopsi untuk program nasional. Sebut contoh SIM keliling, SIM Corner, layanan drive thru, membabat calo di Samsat, Responsible Riding, dan sejumlah terobosan layanan publik lain. Maklumat juga dikeluarkan untuk perang melawan pembajakan dan menegakkan UU hak cipta (HaKI) serta illegal logging.
Bukan hanya itu. Dalam merekrut calon bintara Polri regular dan Akpol, Herman juga melakukan terobosan dengan melibatkan LSM dan akademisi. Cara ini sengaja dilakukan untuk menghindari praktik percaloan penerimaan calon anggota Polri. Herman juga tidak berpangku tangan terkait bencana Lumpur Lapindo.
Ia saat itu turut mendesak agar minta pembayaran sisa ganti rugi korban lumpur Lapindo Brantas segera diselesaikan. Setelah cukup lama pensiun dan tak pernah muncul di media massa, kini ia kembali mengejutkan masyarakat Jatim dengan tampil sebagai calon wakil Gubernur mendampingi Khofifah Indar Parawansa. Selamat berjuang PAK HERMAN….!!!

Nama : Bambang Dwi Hartono
Tempat, tanggal lahir : Pacitan, 24 Juli 1961
Jabatan : Wakil Wali Kota Surabaya 2010-2015

Bambang Dwi Hartono atau sering disingkat Bambang D.H. (lahir di Desa Tegalombo, Pacitan, 24 Juli 1961; umur 51 tahun) adalah Wakil Walikota Surabaya saat ini. Sebelumnya ia pernah menjabat sebagai wali kota sejak tahun 2002 hingga 2010 (2 periode). Dulunya ia pernah menjabat sebagai wakil wali kota selama dua tahun. Bambang juga adalah Ketua Umum klub sepak bola Indonesia, Persebaya Surabaya hingga 29 September 2005, saat ia dihukum skorsing selama 10 tahun oleh PSSI karena meminta Persebaya mundur dari babak 8 Besar Liga Indonesia 2005.

Sumber: wikipedia


Nama MH Said Abdullah sudah tak asing lagi dalam dunia perpolitikan tanah air. Pria Madura yang nasionalis dan pengagum Bung Karno ini adalah wakil rakyat dari daerah pemilihan XI Madura, Jawa Timur.Kini Said tercatat sebagai salah seorang anggota Komisi VIII DPR RI. Pria kelahiran Sumenep, Madura 22 Oktober 1962 buah hati pasangan Abdullah Syekhan Baqraf dan Ibu (Alm) Fatimah Gauzan punya cerita panjang dalam hidupnya.

Said menghabiskan masa kecil hingga remajanya di Sumenep. Pendidikan tingkat dasar diselesaikan di Sumenep. Kemudian dia melanjutkan SMP juga di Sumenep. Sekolah lanjutan atas pun diselesaikan di kota paling Barat pulau Madura ini.Minat Said dalam dunia politik terlihat sejak remaja. Dia aktif berorganisasi sejak SMA. Dia pernah menjadi Sekretaris OSIS SMA (1981). Berkat ketekunan dan kegigihannya, dia pernah menjadi ketua DPC Banteng Muda Indonesia , Kabupaten Sumenep (1982-1985).

Minat Said berorganisasi terbawa terus hingga tamat SMA. Pada tahun 1984, Said terpilih menjadi Ketua DPC Majelis Muslimin Indonesia Kabupaten Sumenep. Sejak itu karir politiknya terus melejit. Sebagai politisi yang nasionalis, ia memilih Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).Said terpilih menjadi juru kampanye nasional PDI pada 1987. Tanpa pernah lelah ia mengarungi lautan perpolitikan yang penuh tantangan. Karir politiknya dari waktu ke waktu semakin bersinar. Pada tahun 2004, Said terpilih sebagai anggota DPR RI. Kala itu, ia dianggap oleh pengurus DPP PDI P punya prestasi gemilang, karena berhasil merebut kursi di Sumenep.

Di kalangan teman-temannya, politisi Madura ini dikenal pandai bergaul. Pergaulannya lintas batas karena dia berteman dengan siapa saja tanpa memandang perbedaan etnis, kultur, agama dan aliran politik. Dia seorang sosok pendobrak (prime mover) yang bisa menerobos tembok-tembok primordial. Itulah sebabnya dia dijuluki sosok lintas batas oleh wartawan, dan Sekjen PDIP menyebutnya mutiara dari Timur.

Said mengaku sangat mengagumi Soekarno. Bahkan, ia memiliki foto khusus mantan Presiden Republik Indonesia ini dalam ukuran besar. Tidak hanya itu, Said memiliki koleksi buku-buku Bung Karno. Selain mengoleksi, dia juga rajin membolak-balik halaman demi halaman dari koleksinya itu.

Saya melihat Soekarno itu punya ajaran spesifik dan hebat, yaitu nasionalis yang relegius,pujinya. Tidak heran dia menyebut dirinya sebagai anak ideologis Bapak Proklamator itu. Bahkan saking kagumnya pada Bung Karno, tanda tangan politisi asal Madura ini bertuliskan Soekarno.

Nama : Dr. Eggi Sudjana, S.H., M.Si.
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 03 December 1959
Pekerjaan : Pengacara & Dosen
Pelatihan dan Kursus

Pelatihan Dasar HMI (Himpunan Mahasiswa Islam) di Sukabumi, Jawa Barat, 1979
Pelatihan Militer Tingkat Dasar di Jakarta KODAM V Jaya, 1980
Pelatihan Teknis & Praktek Pidato di Jakarta, 1982
Pelatihan untuk Pelatih HMI di Jakarta, 1982
Kursus Bahasa Inggris dari tingkat Intermediate dan Advance di Jakarta, 1983
Kursus Senior dari HMI di Jakarta, 1983
Pelatihan Advance HMI di Jakarta, 1983
Pelatihan untuk Mujahid Dakwah (Misi Islam) di Bandung, 1983
Kursus Bahasa Arab di Bogor, 1984
Kursus Bahasa Jerman di Berlin, Jerman, 1990-1991
Pelatihan Gerakan Tanpa Kekerasan di Bangkok, Thailand, 1994
Pelatihan Auditor Lingkungan di Hongkong, 1996

Pengalaman Profesional

Kuliah di Fakultas Hukum, Universitas Ibnu Khaldun, Bogor, sejak 1986
Wakil Dekan III (Urusan Mahasiswa) di Fakultas Hukum, Universitas Ibnu Khaldun, Bogor, 1989-1990
Pekerja Sementara / Musiman di Spare part (Machine) Pabrik Muller dan Herlits, Jerman, 1990-1991
Komunitas kepala pembangunan di lembaga untuk pengembangan studi sosial-ekonomi, Jakarta, 1991-1992
Konsultan Hukum di Gartono, Asosiasi SH, Bogor, 1992-1995
Kepala Departemen Lingkungan Hidup dan Hak Asasi Manusia CIDES (Pusat Informasi dan Studi Pembangunan), 1995
Ketua pada Kantor Hukum EBITCH dan Rekan, Jakarta, 1996
Peneliti Senior CIDES, 1997
Anggota Tim di Dampak Globalisasi, DRN (Dewan Riset Nasional), Jakarta, 1997
Managing Partner pada HSJ & Partners Law Firm, Jakarta, 1998
Dosen Universitas Sahid, Jakarta, 2003
Anggota Tim Asisten Menteri di Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 2002-2003
Anggota Tim Ahli Menteri di Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 2003-2004
Anggota Majelis Pakar DPP PPP 2002-2007
Calon Ketua DPP PPP Periode 2007-2012
Pemilik Lawfirm Eggi Sudjana and Partners 2004-sekarang
Dosen Fakultas Hukum dan Syariah Universitas Islam Syarif Hidayatullah (UIN) sejak tahun 2011-sekarang.

Sumber: beritabogor.com


Nama Muhammad Sihat memang tidak banyak dikenal masyarakat luas. Maklum, pria kelahiran Sumenep, Madura, ini hanya pensiunan pegawai negeri sipil (PNS) Pemkot Surabaya. Karier terakhirnya adalah Camat Benowo, setelah sebelumnya menjabat Camat Sukomanunggal.

Sihat menekuni profesinya sebagai abdi negara sejak 1968. Akhir-akhir ini nama alumni Akademi Pemerintahan Dalam Negeri (APDN) 1982 itu kerap disebut-sebut orang karena maju sebagai calon wakil gubernur (cawagub) Jatim. Di Pilgub Jatim berpasangan dengan Eggi Sudjana dari jalur independen. Proses “perkimpoian” Eggi-Sihat berliku-liku.

Memang sudah lama Sihat mengidolakan sosok Eggi yang juga berprofesi sebagai pengacara. Di mata Sihat, Eggi merupakan pengacara yang konsen memperjuangkan hakhak rakyat kecil. Terutama rakyat yang berjuang mendapatkan legalitas atas tanah miliknya. Kondisi ini dinilai sama dengan semangat Sihat. Ketika menjadi camat, Sihat antikompromi dengan pengusaha yang berurusan dengan wong cilikpemilik tanah yang diincar untuk kepentingan bisnis. Meski punya kesamaan latar belakang memperjuangkan hak-hak rakyat, Sihat tidak langsung bisa ‘berjodoh politik’ dengan Eggi.