TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -Olahraga golf saat ini menjadi sorotan publik karena banyak pejabat melakukan hal tersebut. Dari pejabat pemerintah sampai petinggi lembaga negara bermain golf untuk sekedar mencari keringat sampai ajang melobi-lobi bisnis.

Satuan Kerja Khusus Pelaksana Hulu Migas (SKK Migas) mengaku tidak pernah menggunakan biaya operasional lembaga untuk mengadakan permainan golf. Menurut Kepala pelaksana tugas SKK Migas, Johannes Widjonarko semua pejabat menggunakan dana pribadi untuk bermain golf.

"Olahraga hal pribadi tidak ada aturan resmi, itu pilihan saja, masing-masing memiliki waktu," ujar Widjonarko, di kantor SKK Migas, Senin (26/8/2013).

Widjonarko menambahkan olahraga golf tidak dibayar pakai anggaran dinas dan biaya operasi. Widjonarko juga mengatakan Jika ada pejabat SKK Migas yang melakukan olahraga golf, adalah urusan pribadi masing-masing.

"Yang main golf tidak banyak masing-masing memiliki fleksibilitas," jelas Widjonarko.

Widjonarko menjelaskan pihak SKK Migas tidak pernah memantau atau memeriksa setiap pejabat yang ingin bermain golf.

"Kami juga tidak bisa melarang, tidak jadi policy kantor dan membebani policy kantor," papar Widjonarko.

SKK Migas: Golf Tidak Pakai Biaya Kantor

Kepala pelaksana SKK Migas, Johannes Widjonarko mengaku tidak pernah menggunakan biaya operasional lembaga untuk mengadakan permainan golf.

Menurut Johannes semua pejabat dipastikan menggunakan dana pribadi untuk bermain golf.

"Olahraga hal pribadi tidak ada aturan resmi, itu pilihan saja, masing-masing memiliki waktu," ujar Widjonarko, Senin (26/8/2013).

Widjonarko menuturkan, olahraga golf tidak dibayar pakai anggaran dinas dan biaya operasi. Jika ada pejabat SKK Migas yang melakukan olahraga golf, adalah urusan pribadi masing-masing. "Yang main golf tidak banyak masing-masing memiliki fleksibilitas," jelas Widjonarko.

Widjonarko menjelaskan, SKK Migas tidak pernah memantau atau memeriksa setiap pejabat yang ingin bermain golf. "Kami juga tidak bisa melarang, tidak jadi kebijakan kantor dan membebani kantor," papar Widjonarko.

komentar : buset2. masa kayak karyawan biasa , beli bensin pakek setor struk