Penambangan Bauksit di Provinsi Kepulauan Riau Merusak Lingkungan

Jumlah secara pasti berapa perushaan tambang bauksit di Kepulauan Riau tidak diketahui. Bauksit yang dikeruk para pengusaha bauksit dan dijual ke luar negeri itu sangat merusak alam di Kepri. Jika kita pantau lewat satelit Google terlihat jelas sebagian besar hutan telah hilang, begitu juga jika kita melintas dengan menggunakan pesawat, maka sebagian besar yang terlihat hanyalah hamparan luas tanah berwarna oranye.keadaan lingkungan yang sangat memperihatinkan.

Pengusaha bauksit di Kepri tidak pernah memperhitungkan persoalan kerusakan lingkungan ke depan. Pengusaha bauksit di Kepri hanya mencari keuntungannya saja, namun tidak memperhatikan akibat dari kerusakan yang ditimbulkan sangat luas.Bauksit dieksploitasi dengan begitu luas sekali tanpa pengawasan. Ini sangat membahayakan lingkungan, bahkan jika hal ini terus menerus dibiarkan maka akan berakibat pada generasi yang akan datang.

Perizinan yang diberikan oleh pemerintah setempat juga seharusnya dipertanyakan. Mengapa hal itu dapat terjadi, padahal masalah pertambangan itu harus mendapat izin dari pusat, bukan hanya sekadar mendapat izin dari pemerintah kota yang ada di daerah, jika ini terjadi sumber-sumber daya alam di daerah dikeruk untuk kepentingan orang per orang saja.

Pemerintah harus memperhatikan masalah kerusakan lingkungan dengan lebih baik lagi, mengingat Indonesia termasuk salah satu negara terbesar penyumbang pembuangan emisi. Belum lama ini aksi agar perusahaan pertambangan bauksit di Pulau Bintan diminta untuk ditutup karena sudah merusak lingkungan pernah dilakukan masyarakat Tanjungpinang melalui berbagai lembaga swadaya masyarakat (LSM) namun tidak pernah digubris pemerintah provinsi maupun kota di Pulau Bintan, bahkan aksi penambangan semakin menjadi-jadi.

Selama ini, kami tidak mengetahui secara pasti berapa jumlah ekspor tambang bauksit yang telah dikeruk oleh pengusaha tambang dan diekspor ke luar negeri. Dari jumlah tersebut kita juga tidak tahu apa keuntungannya bagi pemerintah. selain telah merusak tatanan lingkungan kehidupan masyarakat, khususnya masyarakat nelayan, penambangan bauksit selama ini hanya menguntungkan dan memperkaya pihak-pihak tertentu saja.

Mereka hanya mengeruk hasil bumi di Kepri, sementara akibat ulah tambang itu tidak pula dilakukan reklamasi dan rehabilitas paska tambang.[B/] Kita berharap aparat penegak hukum di Kepri ini dapat bersikap tegas dan menangkap pelaku-pelaku pengrusakan lingkungan hidup tersebut. Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono pernah berkunjung ke Ibu Kota Provinsi Kepri Tanjungpinang saat terbang rendah dan melihat sejumlah kerusakan kawasan di Kepri akibat penambangan. Seharusnya Hal ini dapat memotivasi PEMPROV KEPRI untuk segara manuntaskan persoalan pertambangan bauksit ini. Kalau perlu ditutup.[B] Kita juga tidak ingin anak cucu kita nanti sengsara akibat ulah penambangan bauksit yang sudah malampaui batas ini.
Semua perusahaan penambangan bauksit di Tanjungpinang menyalahi aturan perizinan dan karenanya layak untuk ditutup. Selain Undang-undang No 4/2009 tentang pertambangan, juga melanggar peraturan daerah (perda) No 2/2007 tentang Rancangan Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang menyebutkan tidak ada ruang untuk pertambangan bauksit di wilayah Kota Tanjungpinang. Meski ditutup, bukan berarti si pengusaha bisa seenaknya meninggalkan begitu saja lahan yang sudah dieksplorasi. Pengusaha tersebut terlebih dahulu harus memenuhi kewajibannya yang harus ditunaikan, antara lain royalti berupa penerimaan negara bukan pajak yang disetor ke negara dan kembali ke daerah berupa dana bagi hasil dari sektor pertambangan umum,kemudian Dana Jaminan Pengelolaan Lingkungan (DJPL) dan sumbangan pihak ketiga. Semua dana yang disetorkan berdasarkan atas tonase dari jumlah biji bauksit yang di ekspor ke negara tujuan. sumber*