Dinas Pendidikan Kota Prabumulih, Sumatera Selatan, berencana menggelar tes keperawanan bagi semua siswi di kota itu mulai tahun depan. Kebijakan baru ini diklaim dapat menekan tindakan asusila terhadap para pelajar di Prabumulih.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Prabumulih HM Rasyid mengatakan, biaya untuk tes keperawanan siswi tersebut nantinya akan dimasukkan ke dalam pengajuan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2014. “Ini wacana untuk tahun depan, dan rencananya menggunakan dana APBD,” kata Rasyid kepada VIVAnews, Selasa 20 Agustus 2013.

Rasyid meyakini tes keperawanan ini akan memberikan efek positif bagi siswi, karena mereka akan jadi takut melakukan hal-hal negatif. “Ini untuk kebaikan siswi itu sendiri,” kata dia.

Namun, kata Rasyid, rencana tes keperawanan itu hingga saat ini masih tersandung masalah hak asasi manusia. “Pasti akan disangkutkan dengan HAM siswi tersebut. Jadi kami masih ragu juga,” ujarnya.


Ditolak DPRD

Ketua Komisi I DPRD Kota Prabumulih, Hartono Hamid, menolak keras rencana pemberlakuan tes keperawanan bagi siswi. Menurutnya, hal ini dapat mengganggu jiwa para siswi, utamanya yang tak lagi perawan karena sebab tertentu.

“Mereka pasti akan malu jika tes ini dilakukan. Tes ini juga melanggar HAM karena keperawanan itu bersifat pribadi,” kata Hartono.

Ia mengatakan, ada beberapa faktor yang menyebabkan seorang siswi bisa dinyatakan tak lagi perawan, misalnya karena kebanyakan olahraga atau bahkan korban pemerkosaan. “Jadi tidak seluruh siswi hilang keperawanan karena seks bebas. Bagaimana kalau siswi itu korban rudapaksaan, pasti dia sangat malu dengan teman-temannya” ujar Hartono.

Hartono meminta Kepala Dinas Pendidikan Prabumulih tak cepat mengambil kesimpulan dan keputusan soal tes keperawanan ini. “Itu tindakan sangat gegabah. Mestinya harus dipelajari dulu dampaknya bagaimana,” kata dia.

Lebih lanjut, Hartono mengisyaratkan DPRD bisa menjegal rencana itu dengan tidak menyetujui anggaran untuk tes keperawanan. “Anggaran yang diajukan Dinas Pendidikan harus disetujui lebih dulu oleh DPRD. Nah, kalau DPRD tidak setuju bagaimana?” tantang Hartono. (umi)