JAKARTA, KOMPAS.com— Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dinilai tidak layak lagi mengaku sebagai partai berideologi Islam. Peneliti MAARIF Institute Zully Qodir menyatakan, perilaku partai itu tidak mencerminkan nilai-nilai keislaman.

"(Orang) PKS selalu mengatakan 'kami partai yang bersih, partai dakwah'. Mereka tidak layak lagi mengaku partai yang Islam, bersih. Partai itu tidak ada ideologinya," ujar Zully diskusi soal gerakan Islam politik Indonesia di Jakarta, Jumat (26/7/2013).

Ia mengatakan, hal itu tampak dari politik transaksional yang kental berlaku di PKS. Dicontohkannya, di daerah-daerah yang bukan basis massa PKS, justru berlaku peraturan daerah (perda) syariah. Daerah-daerah itu misalnya, Lombok, Nusa Tenggara Barat, serta Tasikmalaya dan Indramayu, Jawa Barat. Lalu Provinsi Banten, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Selatan.

"Di sana bukan daerah PKS kuat, tapi berlaku perda syariah. Itu kuat sekali transaksi. Pemberlakuan perda syariah, tujuannya supaya didukung pada pilkada (pemilihan kepala daerah) berikutnya," pungkas Zully.

Hal lainnya, katanya, banyak pengakuan responden penelitiannya mengaku dimintai sejumlah uang hingga lebih dari Rp 1 miliar agar didukung menjadi kepala daerah.

"Partai lain mungkin melakukannya, tapi partai lain tidak mengaku mereka paling bersih dan partai Islami," tukas sosiolog Universitas Muhammadiyah Jakarta itu.

[URL]nasional.kompas.com/read/2013/07/27/1632066[/URL]