Jakarta - Bendera Aceh yang mirip dengan lambang eks organisasi Gerakan Aceh Merdeka (GAM) sebaiknya diubah. Namun, bukan berarti Aceh dilarang memiliki bendera daerah.

Hal itu disampaikan Ketua DPR Marzuki Alie di Jakarta, Sabtu (3/8). "Bendera boleh, setiap daerah kan ada benderanya. Tapi jangan ingatkan masa-masa konflik di Aceh," kata Marzuki.

Dia berharap MoU Helsinski dapat diimplementasikan. "Kita harap kesepakatan damai yang sudah ditandatangani pemerintah dengan perwakilan GAM, betul-betul dijalankan," ujarnya.

Seperti diketahui, berdasarkan Qonun atau Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3/2013 tentang Penggunaan Bendera dan Lambang Provinsi, Pemerintah Aceh telah mengesahkan penggunaan lambang bendera GAM sebagai bendera resmi Aceh. Bahkan, di sejumlah wilayah Aceh, bendera itu telah dikibarkan.

"Harusnya setelah MoU Helsinski ada perubahan. Sebab kalau bendera Aceh yang diputuskan mirip lambang GAM serta dilegalkan, seolah-olah ada yang menang dan kalah," kata pemerhati sosial Erwin Jose Rizal.

Dia menambahkan, jika simbol-simbol GAM menjadi bagian NKRI, maka jelas menambah luka republik ini. "Secara tersirat, Indonesia kalah berhadapan dengan GAM. Kalau bendera lambangnya bulan bintang enggak masalah," imbuhnya.

Dia yakin masyarakat Aceh tetap nyaman berada dalam bingkai NKRI. Apalagi Aceh merupakan bagian dari yang mendirikan republik ini.

Menurutnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) harus dibantu oleh Menko Polhukam untuk menyelesaikan masalah qanun. "Mendagri belum berpengalaman dalam dinamika bernegara. Sebaiknya diambil alih Menko Polhukam," tegas Marzuki. (AO)