Tahun 2005 saya pernah menyaksikan sendiri bagaimana seorang Sekda sebuah Provinsi membawa rombongannya, dengan puluhan mobil mewah, berisi anak buahnya dan keluarganya, makan-makan di restoran terkenal di Puncak.

Yang saya dengar hal seperti itu dilakukan dengan biaya operasional Pemerintahan, dan coba di cek hampir semua pejabat di Indonesia menggunakan dana operasional untuk keperluan pribadi. Dana Operasional biasanya masuk ke dalam dana tunjangan jabatan, kalo anggota DPR bisa masuk ke tunjangan komunikasi atau kalo masa reses di kasih duit juga. Jadi dana operasional bebas dilakukan untuk apa saja berkaitan dengan aktivitas sang pejabat. Bila pejabat lain buat maen golf potret dengan caddy-caddy cantik, Jokowi menggunakannya untuk menemui rakyat, mendengarkan dan merasakan kehidupan mereka sehari-hari.

Untuk baju Gubernur itu anggarannya bisa sampai Rp. 1,2 Milyar, bahkan kerap anggaran baju gubernur saja kalah Seperti anggaran monitoring dan evaluasi perbaikan gizi masyarakat hanya dianggarkan Rp 293,9 juta, anggaran untuk pelayanan dan pembinaan lanjut usia (lansia) Rp 97 juta, rehabilitasi lansia Rp 188 juta, dan pengembangan cadangan pangan daerah untuk belanja beras yang hanya Rp 225 juta. Kejadian itu di Bengkulu.

Jokowi menolak semua itu, ia memakai baju sederhana, mobil dinas hanya satu saja, anak-anaknya dan isterinya tidak boleh memanfaatkan fasilitas negara untuk keperluan pribadi, tidak ada lagi pos anggaran baju dinas yang makan duit banyak, anggaran perbaikan rumah dinas, anggaran mebel dan anggaran yang tidak perlu untuk keperluan pribadi tidak boleh lagi, Pemimpin harus sederhana dan terus memperhatikan rakyatnya karena itu jadi contoh.

Blusukan atau mengamati kehidupan rakyat, mengevaluasinya, melakukan masukan data-data langsung, melihat Puskesmas, Posyandu, laporan kegiatan masyarakat, merasakan denyut kehidupan mereka adalah bagian dari metode kerja Jokowi yang disebut dengan "Membangkitkan Demokrasi Partisipatif" atau Rakyat dilibatkan dalam proses pembangunan Pemda DKI.

Memang yang dilihat Jokowi adalah hal-hal sepertinya sepele, seperti selokan, jalan yang berlubang, kali yang meluap tapi kemudian dengan itu Jokowi mencatat rinci, ia memetakan masalah langsung dari akarnya, setelah itu dilakukanlah apa yang disebut lelang jabatan, dengan lelang ini Jokowi merekrut lurah dan camat yang kualitasnya teruji secara objektif, dengan rekrutan baru ini mereka harus bisa bekerja dengan cara-cara Jokowi. Mereka harus terus melaporkan kepada Jokowi langsung, kendali inilah yang kemudian secara pelan-pelan merubah tata kerja Pemda DKI, sekarang pelayanan DKI cepat, efektif dan efisien.

Di tangan Jokowi semuanya berlangsung smooth, rakyat percaya pada pemimpinnya. Keadaan ini bisa menjadi menghemat ongkos-ongkos sosial, kenapa ongkos sosial mahal, pembantaian Koja soal makam mbah Priok adalah contoh bagaimana mahalnya biaya sosial akibat tidak ada rasa percaya masyarakat dengan pemimpinnya, Jokowi membangun rasa percaya itu dengan blusukan, dan pekerjaan-pekerjaan jadi lancar seperti : Pembersihan waduk pluit, bila Gubernur sebelumnya akan sulit memindahkan mereka karena tidak terbangun komunikasi, oleh Jokowi dalam beberapa bulan saja beres, di Tanah Abang misalnya Jokowi tidak main gusur, tapi memberikan tempat, coba kalo seperti Jonan dari PT KAI anak buahnya gebukin pedagang dan membersihkan PKL tapi tidak dikasih tempat alternatif. Jokowi itu memecahkan masalah dan memberikan solusi.

Saya heran dengan orang-orang yang menggugat blusukan, di jaman Gubernur-Gubernur sebelumnya, mereka asyik main golf, kekantor jarang tapi lebih asik lobi sana lobi sini di hotel dan gedung mewah, tidak ada kerja lapangan yang progresif, Jokowi jarang ke kantor karena ia secara intens menemui rakyat, karena pertemuan dengan rakyat adalah kredo-nya.

"Rakyat adalah gudangnya gagasan, Pemimpin jangan sok pinter. Kita cuma eksekutor," itu kredo terbesar Jokowi.

-Anton DH Nugrahanto-

FITRA (Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran) beberapa hari yang lalu menyampaikan besaran anggaran blusukan Jokowi - Basuki mencapai Rp 26,6 miliar.

Jokowi pun membenarkan apa yang disampaikan FITRA tersebut. Namun lebih lanjut Jokowi menjelaskan bahwa dana sebesar itu adalah dana taktis yang bisa sewaktu-waktu dikeluarkan untuk kepentingan masyarakat jika terjadi sesuatu seperti kebakaran, banjir dan kemanan.



“Blusukan kan modal cuma jalan kaki kok. Itu kan masalah anggaran, bukan soal penggunaan. Kalau realisasinya separuh juga belum tentu,”
Selaras dengan apa yang dikatakan Jokowi, Basuki pun juga menyampaikan hal yang sama. Dana sebesar Rp 26,6 miliar tersebut merupakan anggaran dana operasional yang setiap kepala daerah juga memilikinya.

“Operasional itu semua kepala daerah ada. Itu ada PP (Peraturan Pemerintah) nya Nomor 109 tahun 2000, besarnya 0,15 persen dari PAD (Pendapatan Asli Daerah),” tambah Basuki.

Lantas, berapa jumlah dana operasional yang telah dikeluarkan Jokowi-Ahok selama mereka blusukan? Mengingat, sudah sembilan bulan menjabat, keduanya, khususnya sang gubernur, tak ada hari tanpa aktivitas blusukan kepada warganya.

Heru Budi Hartono, Kepala Biro Kepala Daerah dan Hubungan Luar Negri DKI Jakarta, biro yang mengurusi dana operasional tersebut sempat terkejut saat dikonfirmasi wartawan pada Senin (22/7/2013) malam, terkait besaran dana itu.

“Yang Anda maksud itu yang mana? Dana blusukan atau dana apa? Kalau blusukan enggak ada dana,” ujarnya.

“(Dana Rp 26,6 miliar yang dirilis FITRA), ya jangan tanyakan ke saya, tanyakan sendiri ke sana, apa maksudnya, dana yang mana,” lanjut Heru.

Setelah sempat memberi jawaban berputar-putar, akhirnya Heru mengaku lupa berapa besaran uang yang telah dikeluarkan selama sang gubernur blusukan ke kampung-kampung di DKI Jakarta tersebut.

“Oh iya, saya lupa berapa tepatnya,” ujar Heru.

Meski mengaku publik bisa mengetahui jumlah besaran dana yang telah dikeluarkan gubernur, Heru tidak mengatakan kapan hal tersebut bisa dilakukannya. Namun, Jokowi sempat mengatakan bahwa Rp 26,6 miliar adalah dana yang dianggarkan. Belum tentu seluruhnya habis digunakan.