1. Membayar THR tidak wajib

Pemikiran ini muncul karena adanya anggapan Permenaker Nomor 4 Tahun 94 sudah tidak berlaku. Menurut Said, pendapat ini salah karena Permenaker tersebut tetap berlaku walaupun ada Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003.

Pasalnya dalam UU tersebut jelas dinyatakan bahwa semua peraturan turunan UU 13 Tahun 2003 tetap berlaku sepanjang nilainya lebih baik dan tidak bertentangan dengan UU maka peraturan tersebut tetap berlaku selama tidak dicabut.

"Jadi pengusaha wajib bayar THR kepada buruh," tutur dia.

2. Memecat buruh kontrak dan outsourcing (OS) sebulan sebelum lebaran.

Hal itu dilakukan agar perusahaan terhindar isi Permenaker tersebut. Tindakan yang dapat dilakukan dinas tenaga kerja (Disnaker) adalah jangan mengeluarkan izin baru penggunaan buruh kontrak/OS untuk tahun berikutnya.

3. Tidak kena sanksi kalau absen bayar THR

Ini juga pendapat salah karena Menakertrans dan Disnaker dapat mem-BAP dan menindak pengusaha dalam bentuk sanksi administrasi, misalnya mencabut izin usaha, atau mengajukan gugatan perdata ke pengadilan setelah pengusaha tersebut di BAP oleh Dinas Pengawasan Ketenagakerjaan.

Untuk itu, imbuh Said, pada tahun depan Permenaker harus ditingkatkan menjadi Peraturan Presiden (Perpres) sehinga menjadi kuat dasar hukumnya karena dapat memasukan pasal saksi bagi pengusaha yang tidak bayar THR.


Posko Pengaduan

Said juga menyatakan,untuk mengantisipasi terhadap pengusaha yang tidak membayar THR atau membayar kurang, KSPI akan membuka posko pengaduan dan advokasi THR untuk memperkuat posko pengaduan Kemenakertrans.

Langkah ini diambil karena bila mengadu ke posko Kemenakertrans atau Disnaker biasanya solusi yang dilakukan hanya menghimbau pengusaha agar membayar THR.

"Tetapi kalau posko KSPI selain himbauan juga melakukan gugatan perdata bahkan bila perlu mempidanakan pengusaha tersebut. Terkadang juga melakukan pendampingan terhadap buruh yang mogok kerja karena tidak dibayar THR-nya," ungkap dia. (Ndw)


Sumber: Cekidott