Surya paloh
Lahir Surya Dharma Paloh
16 Juli 1951 (umur 61)
Kutaraja, Banda Aceh, Aceh
Pekerjaan Pengusaha, Ketua Umum Partai Nasional Demokrat (Nasdem)
Tempat kerja Media Group
Dikenal karena Pendiri Metro TV dan Nasional Demokrat
Partai politik : Partai NasDem.
Agama : Islam

Surya Paloh lahir di Aceh. Ia besar di kota Pematang Siantar, Sumatera Utara, di daerah yang memunculkan tokoh-tokoh besar semacam TB Silalahi, Adam Malik, Parada Harahap, A.M. Sipahutar, dan Harun Nasution. Ia menjadi pengusaha di kota Medan, daerah yang membesarkan tokoh Partai Nasional Indonesia (PNI) dan tokoh bisnis TD Pardede. Aktivitas politik menyebabkannya pindah ke Jakarta, menjadi anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dua periode. Justru di kota metropolitan ini, kemudian Surya Paloh terkenal sebagai seorang pengusaha muda Indonesia.

Surya Paloh mengenal dunia bisnis tatkala ia masih remaja. Sambil bersekolah ia berdagang teh, ikan asin, karung goni, dan lain-lain. Ia membelinya dari dua orang tauke sahabat yang sekaligus gurunya dalam dunia usaha, lalu dijual ke beberapa kedai kecil atau ke perkebunan (PT Perkebunan Nusantara). Di Medan, Surya Paloh mendirikan perusahaan karoseri sekaligus menjadi agen penjualan mobil.

Sembari berdagang, Surya Paloh juga menekuni kuliahnya di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara dan Fakultas Sosial Politik Universitas Islam Sumatera Utara, Medan. Di kota terbesar ketiga, setelah Jakarta dan Surabaya ini, keinginan berorganisasi yang sudah berkembang sejak dari kota Pematang Siantar, semakin tumbuh subur dalam dirinya. Situasi pada saat itu, memang mengarahkan mereka aktif dalam organisasi massa yang sama-sama menentang kebijakan salah dari pemerintahan Orde Lama. Surya Paloh menjadi salah seorang pimpinan Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia (KAPPI).
Setelah KAPPI bubar, ia menjadi Koordinator Pemuda dan Pelajar pada Sekretariat Bersama Golkar. Beberapa tahun kemudian, Surya Paloh mendirikan Organisasi Putra-Putri ABRI (PP-ABRI), lalu ia menjadi Pimpinan PP-ABRI Sumatera Utara. Bahkan organisasi ini, pada tahun 1978, didirikannya bersama anak ABRI yang lain, di tingkat pusat Jakarta, dikenal dengan nama Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan Indonesia (FKPPI).
Dunia Politik

Kesadarannya bahwa dalam kegiatan politik harus ada uang sebagai biaya hidup dan biaya perjuangan, menyebabkan ia harus bekerja keras mencari uang, dengan mendirikan perusahaan atau menjual berbagai jenis jasa. Ia mendirikan perusahaan jasa boga, yang belakangan dikenal sebagai perusahaan catering terbesar di Indonesia. Keberhasilannya sebagai pengusaha jasa boga, menyebabkan ia lebih giat belajar menambah ilmu dan pengalaman, sekaligus meningkatkan aktifitasnya di organisasi.

Menyusuri kesuksesan itu, ia melihat peluang di bidang usaha penerbitan pers. Surya Paloh mendirikan Surat Kabar Harian Prioritas. Koran yang dicetak berwarna ini, laku keras. Akrab dengan pembacanya yang begitu luas sampai ke daerah-daerah. Sayang, surat kabar harian itu tidak berumur panjang, keburu di cabut SIUPP-nya oleh pemerintah. Isinya dianggap kurang sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik Indonesia.

Kendati bidang usaha penerbitan pers mempunyai risiko tinggi, bagi Surya Paloh, bidang itu tetap merupakan lahan bisnis yang menarik. Ia memohon SIUPP baru, namun, setelah dua tahun tak juga keluar. Minatnya di bisnis pers tak bisa dihalangi, ia pun kerjasama dengan Achmad Taufik Menghidupkan kembali Majalah Vista. Pada tahun 1989, Surya Paloh bekerja sama dengan Drs. T. Yously Syah mengelola koran Media Indonesia. Atas persetujuan Yously sebagai pemilik dan Pemrednya, Surya Paloh memboyong Media Indonesia ke Gedung Prioritas. Penyajian dan bentuk logo surat kabar ini dibuat seperti Almarhum Prioritas. Kemajuan koran ini, menyebabkan Surya Paloh makin bersemangat untuk melakukan ekspansi ke berbagai media di daerah. Disamping Media Indonesia dan Vista yang terbit di Jakarta, Surya Paloh bekerjasama menerbitkan sepuluh penerbitan di daerah.

Pada umurnya yang masih muda, 33 tahun, Surya Paloh berani mempercayakan bisnis cateringnya pada manajer yang memang disiapkannya. Pasar catering sudah dikuasainya, dan ia menjadi the best di bisnis itu. Lalu, ia mencari tantangan baru, masuk ke bisnis pers. Padahal, bisnis pers adalah dunia yang tidak diketahuinya sebelum itu. Kewartawanan juga bukan profesinya, tetapi ia berani memasuki dunia ini, memasuki pasar yang kelihatannya sudah jenuh. Ia bersaing dengan Penerbit Gramedia Group yang dipimpin oleh Yakob Utama, wartawan senior. Ia berhadapan dengan Kartini Grup yang sudah puluhan tahun memasuki bisnis penerbitan. Ia tidak segan pada Pos Kota Group yang diotaki Harmoko, mantan Menpen RI. Bahkan, ia tidak takut pada Grafisi Group yang di-back up oleh pengusaha terkenal Ir. Ciputra, bos Jaya Group.

Kendati kondisi pasar pers begitu ramai dengan persaingan. Surya Paloh sedikit pun tak bergeming. Bahkan ia berani mempertaruhkan modal dalam jumlah relatif besar, dengan melakukan terobosan-terobosan baru yang tak biasa dilakukan oleh pengusaha terdahulu. Dengan mencetak berwarna misalnya. Ia berani menghadapi risiko rugi atau bangkrut. Ia sangat kreatif dan inovatif. Dan, ia berhasil.

Surya Paloh menghadirkan koran Proritas di pentas pers nasional dengan beberapa keunggulan. Pertama, halaman pertama dan halaman terakhir di cetak berwarna. Kedua, pengungkapan informasi kelihatan menarik dan berani. Ketika, foto yang disajikan dikerjakan dengan serius. Faktor-faktor itulah yang menyebabkan koran ini dalam waktu singkat, berhasil mencapai sirkulasi lebih 100 ribu eksemplar. Tidak sampai setahun, break event point-nya sudah tercapai.

Ancaman yang selalu menghantui Prioritas justru bukan karena kebangkrutan, tetapi pencabutan SIUPP oleh pemerintah. Terbukti kemudian, ancaman itu datang juga. Koran Prioritasnya mati dalam usia yang terlalu muda. Pemberitaannya dianggap kasar dan telanjang. Inilah risiko terberat yang pernah dialami Surya Paloh. Ia tidak hanya kehilangan sumber uang, tetapi ia juga harus memikirkan pembayaran utang investasi.

Dalam suasana yang sangat sulit itu, ia tidak putus asa. Ia berusaha membayar gaji semua karyawan Prioritas, sambil menyusun permohonan SIUPP baru dari pemerintah. Namun permohonan itu tidak dikabulkan pemerintah. Beberapa wartawan yang masih sabar, tidak mau pindah ke tempat lain, dikirim Surya Paloh ke berbagai lembaga manajemen untuk belajar.

Pers memang memiliki kekuatan, di negara barat, ia dikenal sebagai lembaga keempat setelah legislatif, yudikatif dan eksekutif. Apalagi kebesaran tokoh-tokoh dari berbagai disiplin ilmu atau tokoh-tokoh dalam masyarakat, sering karena peranan pers yang mempublikasikan mereka. Bagaimana seorang tokoh diakui oleh kalangan masyarakat secara luas, kalau ia di boikot oleh pers. Dengan demikian, bisnis pers memang prestisius, memberi kebanggaan, memberi kekuatan dan kekuasaan. Dan, itulah bisnis Surya Paloh

Masa kecil dan pendidikan
Hamengkubuwono X lahir dengan nama BRM Herjuno Darpito.
Setelah dewasa bergelar KGPH Mangkubumi dan setelah diangkat sebagai putra mahkota diberi gelar KGPAA Hamengku Negara Sudibyo Rajaputra Nalendra ing Mataram. Hamengkubuwono X adalah seorang lulusan Fakultas Hukum UGM.
Penobatan

Sultan Hamengkubuwana X bersama Permaisuri Gusti Kanjeng Ratu Hemas pada upacara penobatan tanggal 7 Maret 1989 sebagai raja Kasultanan Yogyakarta.

Penobatan Hamengkubuwono X sebagai raja dilaksanakan pada tanggal 7 Maret 1989 (Selasa Wage 19 Rajab 1921) dengan gelar resmi Sampeyan Dalem ingkang Sinuhun Kanjeng Sultan Hamengku Buwana Senapati-ing-Ngalaga Abdurrahman Sayidin Panatagama Khalifatullah ingkang Jumeneng Kaping Sadasa.

Kegiatan organisasi
Hamengkubuwono X aktif dalam berbagai organisasi dan pernah memegang berbagai jabatan diantaranya adalah ketua umum Kadinda DIY, ketua DPD Golkar DIY, ketua KONI DIY, Dirut PT Punokawan yang bergerak dalam bidang jasa konstruksi, Presiden Komisaris PG Madukismo, dan pada bulan Juli 1996 diangkat sebagai Ketua Tim Ahli Gubernur DIY. Pada 2010, bersama dengan Surya Paloh, Sri Sultan Hamengkubuwono X mencetuskan pendirian Nasional Demokrat.

Menjadi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Setelah Paku Alam VIII wafat, dan melalui beberapa perdebatan, pada 1998 beliau ditetapkan sebagai Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dengan masa jabatan 1998-2003. Dalam masa jabatan ini Hamengkubuwono X tidak didampingi Wakil Gubernur. Pada tahun 2003 beliau ditetapkan lagi, setelah terjadi beberapa pro-kontra, sebagai Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta untuk masa jabatan 2003-2008. Kali ini beliau didampingi Wakil Gubernur yaitu Paku Alam IX.

Gempa Jogja
Pada masa kepemimpinannya, Yogyakarta mengalami gempa bumi yang terjadi pada bulan Mei 2006 dengan skala 5,9 sampai dengan 6,2 Skala Richter yang menewaskan lebih dari 6000 orang dan melukai puluhan ribu orang lainnya.
Mengundurkan diri sebagai gubernur

"Kota kita tidak memerlukan kata pujian yang berlebihan. Dia hanya perlu sentuhan kasih dari hati nurani kita" - Kutipan dari Monumen Tapak Prestasi Hamengku Buwono X di Monumen Tapak Prestasi, Yogyakarta.
Pada peringatan hari ulang tahunnya yang ke-61 di Pagelaran Keraton 7 April 2007, ia menegaskan tekadnya untuk tidak lagi menjabat setelah periode jabatannya 2003-2008 berakhir. Dalam pisowanan agung yang dihadiri sekitar 40.000 warga, ia mengaku akan mulai berkiprah di kancah nasional. Ia akan menyumbangkan pemikiran dan tenaganya untuk kepentingan bangsa dan negara Indonesia.

Gelar kehormatan
Pada 27 Desember 2011, ia menerima gelar doktor kehormatan (doctor honoris causa) dari Institut Seni Indonesia (ISI), Yogyakarta. Gelar tersebut karena kiprahnya dalam seni dan budaya, terutama seni pertunjukan tradisi dan kontemporer sejak 1989[1]
Makalah
•(Indonesia) Menuju Indonesia Mulia Berbasis Keunggulan Budaya Nusantara
•(Indonesia) HAMEMAYU, Filosofi yang Mendasari Strategi Kebudayaan Membangun Martabat Bangsa
•(Indonesia) Revitalisasi Nasionalisme

Ir.Muhammad Hatta Radjasa
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia ke-13
Mulai menjabat
22 Oktober 2009
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono
Didahului oleh Sri Mulyani Indrawati (Plt.)
Menteri Keuangan Republik Indonesia
Pelaksana Tugas
Masa jabatan
19 April 2013 – 21 Mei 2013
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono
Didahului oleh Agus Martowardojo
Digantikan oleh Muhammad Chatib Basri
Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia ke-12
Masa jabatan
9 Mei 2007 – 22 Oktober 2009
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono
Didahului oleh Yusril Ihza Mahendra
Digantikan oleh Sudi Silalahi
Menteri Perhubungan Republik Indonesia ke-25
Masa jabatan
20 Oktober 2004 – 9 Mei 2007
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono
Didahului oleh Agum Gumelar
Digantikan oleh Jusman Syafii Djamal
Menteri Negara Riset dan Teknologi Republik Indonesia ke-5
Masa jabatan
9 Agustus 2001 – 20 Oktober 2004
Presiden Megawati Soekarnoputri
Didahului oleh AS Hikam
Digantikan oleh Kusmayanto Kadiman
Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional
Petahana
Mulai menjabat
9 Januari 2010
Didahului oleh Soetrisno Bachir
Informasi pribadi
Lahir 18 Desember 1953 (umur 59)
Bendera Indonesia Palembang, Sumatera Selatan, Indonesia
Partai politik PAN
Anak M. Reza Radjasa, Siti Ruby Aliya Radjasa, Azimah Radjasa, Rasyid Radjasa,
Almamater Institut Teknologi Bandung
Pekerjaan Politikus
Agama Islam

Ir. M. Hatta Radjasa (lahir di Palembang, Sumatera Selatan, 18 Desember 1953; umur 59 tahun) adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia sejak 22 Oktober 2009. Sebelumnya ia pernah menjabat sebagai Menteri Sekretaris Negara (2007-2009), Menteri Perhubungan (2004-2007), dan Menteri Negara Riset dan Teknologi(2001-2004).

Masa jabatannya sebagai Menteri Perhubungan ditandai dengan beberapa kecelakaan transportasi yang menonjol, di antaranya musibah Mandala Airlines Penerbangan 91, Kecelakaan KM Digoel, Musibah KM Senopati Nusantara, Adam Air Penerbangan 574, dan Garuda Indonesia Penerbangan 200.

Pria ramah yang pernah aktif di organisasi PII (Pelajar Islam Indonesia) sewaktu mudanya dulu, Pada 9 Januari 2010, secara aklamasi, Hatta Radjasa terpilih sebagai Ketua Umum DPP PAN periode 2010-2015 menggantikan Soetrisno Bachir.

Pada 11 Desember 2011 Partai Amanat Nasional (PAN) dalam Rapat Kerja Nasional PAN 2011 di Jakarta secara resmi mendukung Ketua Umum PAN Hatta Radjasa sebagai bakal calon presiden dalam Pemilu 2014 [1]. [2].

Pendidikan


Karier
2010-sekarang: Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional
2009-sekarang: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Kabinet Indonesia Bersatu II
2007-2009: Menteri Sekretaris Negara Kabinet Indonesia Bersatu
2004-2007: Menteri Perhubungan Kabinet Indonesia Bersatu
2001-2004: Menteri Negara Riset dan Teknologi Kabinet Gotong Royong
2000-2005: Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (DPP-PAN)
1999-2000: Ketua Fraksi Partai Reformasi DPR-RI.
1982-2000: Presiden Direktur Arthindo
1980-1983: Wakil Manager teknis PT. Meta Epsi
1977-1978: Teknisi Lapangan PT. Bina Patra Jaya

Prof. Dr. Mohammad Mahfud M.D. S.H., S.U.
Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia ke-2
Masa jabatan
19 Agustus 2008 – 1 April 2013
Hakim Konstitusi Republik Indonesia
Mulai menjabat
1 April 2008
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ke-24
Masa jabatan
20 Juli 2001 – 9 Agustus 2001
Presiden Megawati Soekarnoputri
Menteri Pertahanan Republik Indonesia ke-22
Masa jabatan
26 Agustus 2000 – 9 Agustus 2001
Presiden Abdurrahman Wahid
Didahului oleh Juwono Sudarsono
Digantikan oleh Matori Abdul Djalil
Informasi pribadi
Lahir 13 Mei 1957 (umur 56)
Bendera Indonesia Sampang, Madura, Indonesia
Kebangsaan Indonesia
Almamater Universitas Islam Indonesia
Pekerjaan Akademisi, Hakim Konstitusi
Agama Islam

Prof. Dr. Mohammad Mahfud M.D., S.H., S.U. (lahir di Sampang, Madura, Jawa Timur, 13 Mei 1957; umur 56 tahun) adalah Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2008-2011 dan Hakim Konstitusi periode 2008-2013. Sebelumnya ia adalah anggota DPR dan Menteri Pertahanan pada Kabinet Persatuan Nasional. Ia meraih gelar Doktor pada tahun 1993 dari Universitas Gadjah Mada. Sebelum diangkat sebagai Menteri, Ia adalah pengajar dan Guru Besar Hukum Tata Negara di Universitas Islam Indonesia (UII), Yogyakarta.

Keluarga :
Mahfud MD menikah dengan Zaizatun Nihayati, SH. (Yatie), gadis teman kuliahnya di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, pada tahun 1982. Yatie adalah perempuan kelahiran Jember, 18 November 1959 anak kedua dari delapan bersaudara pasangan Sya’roni dan Shofiyah. Zaizatun Nihayati berijazah Sarjana Hukum dan pernah bekerja sebagai guru SMA. Tetapi ketika Mahfud MD diangkat menjadi Menteri dan harus berpindah ke Jakarta maka pekerjaannya sebagai guru ditinggalkannya sampai sekarang.

Mahfud dan Yatie bertemu pertama kali di kampus Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia pada 1978 saat keduanya sama-sama aktif di Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). Sejak 1979, keduanya mulai dekat dan akhirnya berpacaran. Hubungan keduanya bertahan lama, sehingga pada 2 Oktober 1982, Mahfud dan Yatie resmi menikah di Semboro, Tanggul, Jember. Dari pernikahan itu, Mahfud dan Yatie dikaruniai tiga orang anak yaitu :

Mohammad Ikhwan Zein, laki-laki kelahiran 15 Maret 1984, Alumni Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada
Vina Amalia, perempuan kelahiran 15 Juli 1989
Royhan Akbar, laki-laki kelahiran 7 Februari 1991


Pendidikan
Madrasah Ibtidaiyah di Pondok Pesantren al Mardhiyyah, Waru, Pamekasan, Madura
SD Negeri Waru, Pamekasan, Madura
Sekolah Pendidikan Guru Agama (PGA) Negeri Pamekasan, Madura
Pendidikan Hakim Islam Negeri (PHIN) Yogyakarta
Sarjana Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta
Sarjana Sastra Arab, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
Magister Ilmu Politik, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta
Doktor Ilmu Hukum Tata Negara, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
Profesor Hukum Tata Negara, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta


Pekerjaan
Dosen Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia (1984-Sekarang)
Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (1986-1988)
Pembantu Dekan II Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia (1988-1980)
Direktur Karyasiswa, Universitas Islam Indonesia (1991-1993)
Pembantu Rektor I Universitas Islam Indonesia (1994-2000)
Direktur Pascasarjana Universitas Islam Indonesia (1996-2000)
Anggota Panelis dan Asesor, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (1997-1999)
Plt. Staf Ahli dan Deputi Menteri Negara Urusan HAM (1999-2000)
Menteri Pertahanan Republik Indonesia, kemudian Menteri Kehakiman (2000-2001)
Wakil Ketua Umum Dewan Tanfidz DPP Partai Kebangkitan Bangsa (2002-2005)
Rektor Universitas Islam Kadiri (2003-2006)
Anggota DPR RI, duduk di Komisi III dan Wakil Ketua Badan Legislatif (2004-2008)
Anggota Tim Konsultan Ahli pada Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Depkum HAM RI (sekarang)
Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (2008 – 2013)
Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat IKA UII (2010-Sekarang)

Organisasi
Himpunan Mahasiswa Islam (HMI)
Ketua Ikatan Keluarga Alumni Universitas Islam Indonesia (2010-Sekarang)