Liputan6.com, Setelah pembatalan Keppres Keppres Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol tersebut, ada desakan agar semua daerah memmbuat peraturan yang melarang total minuman keras.

Tak terkecuali, Jakarta. Gerakan Nasional Anti Miras meminta Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mendukung pembentukan Perda Anti Miras di DKI.

"Setiap daerah harus punya Perda itu. Kami menantang Pak Jokowi menerbitkan Perda Anti Miras DKI," ujar Ketua Umum Gerakan Nasional Anti Miras, Fahira Fahmi Idris, di tengah aksinya di Bundaran HI, Minggu (7/7/2013).

Ia mengaku belum sempat bertemu langsung dengan orang nomor satu di DKI itu terkait permintaan membentuk Perda Anti Miras DKI Jakarta. Namun, "Saya sudah bikin surat. Minggu depan mau ketemu," kata Fahira.

Permohonan Front Pembela Islam (FPI) tentang pembatalan Keputusan Presiden tentang Minuman Keras dikabulkan Mahkamah Agung. Keppres ini diteken Presiden Soeharto pada 31 Januari 1997.

Dalam Keppres itu diatur minuman beralkohol dikelompokkan dalam 3 golongan. Golongan A adalah minuman beralkohol dengan kadar alkohol 1-5 persen. Golongan B adalah minuman beralkohol dengan kadar etanol 5-20 persen, dan minuman beralkohol golongan C adalah minuman beralkohol dengan kadar etanol 20-55 persen.

Keppres juga mengatur larangan untuk mengedarkan dan atau menjual minuman beralkohol di tempat umum, kecuali di hotel, bar, restoran dan di tempat tertentu lainnya. Selain itu, tempat-tempat tersebut juga dilarang berdekatan dengan tempat peribadatan, sekolah, rumah sakit, atau lokasi tertentu lainnya.

FPI menghendaki pelarangan total minuman keras, senada dengan sejumlah Perda Anti Miras di sejumlah daerah. (Yus)

http://news.liputan6.com/read/632411...rda-anti-miras

apakah keberanian di miliki jakowi dan pemerintah DKI jakarta menyelamatkan generasi dan warga jakarta dari bahaya miras dan efek turunan yang di akibatkan konsumsi miras