KEMENTERIAN Agama mengklaim biaya sidang istbat Senin (8/7) lalu hanya sebesar Rp142.478.000. Biaya ini dipakai untuk biaya konsumsi dan dan transportasi para undangan.

Jumlah ini jauh dari angka Rp9 miliar seperti yang ditudingkan Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah Din Syamsuddin.

Dalam keterangan tertulisnya, Kepala Pusat Informasi dan Humas Kementerian Agama Zubaidi, Rabu (10/7) mengatakan, biaya yang hanya seratusan juta rupiah itu juga dipakai untuk keperluan lainnya seperti untuk mendatangkan narasumber dan operasional panitia.

Sidang digelar di Auditorium HM Rasjidi milik Kementerian Agama di Jalan MH Thamrin Jakarta Pusat sehingga tidak lagi mengeluarkan biaya untuk sewa gedung.

“Hadir dalam sidang isbat sebanyak 185 orang baik dari unsur perwakilan ataupun pimpinan,” kata Zubaidi. Di antaranya adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI), DPR, kedutaan besar negara sahabat, badan hisab dan rukyat, ormas Islam, dan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN).

Menurut Zubaidi, biaya sebesar itu layak dikeluarkan karena hasil sidang isbat yang ditunggu-tunggu oleh umat Islam. “Masyarakat membutuhkan kepastian tentang awal Ramadan yang ditetapkan pemerintah sebagai ulil amri,” kata Zubaidi.

Pernyataan ini menampik tudingan Din Syamsuddin yang menyatakan sidang isbat hanya menghambur-hamburkan uang rakyat.

Sebelumnya Din juga menyatakan bahwa ormas yang dipimpinnya tidak akan memenuhi undangan Kementerian Agama dalam sidang isbat.

Apalagi Muhammadiyah memiliki perhitungan sendiri soal penentuan awal puasa. Metode perhitungan yang membedakan awal puasa Muhammadiyah dengan umat Islam pada umumnya. Umat Muhammadiyah telah melangsungkan puasa sejak Selasa (09/07) kemarin, beda dengan puasa yang ditetapkan pemerintah yang dimulai hari ini, Rabu (10/07).

isbat