JAKARTA - Sidang Istbat guna menentukan awal puasa bulan Ramadhan oleh Kementrian Agama (Kemenag) terindikasi menelan dana hingga Rp. 9 milyar sehingga yang dianggap menghabur-hamburkan uang rakyat. Anggaran tersebut dapat dipangkas apabila pemerintah mau menggunakan teknologi yang mampu memotret pencitraan pergerakan bulan dengan harga jauh lebih murah dan bisa digunakan seterusnya.

Menanggapi hal tersebut Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin menegaskan Kemenag hanya menghambur-hamburkan uang rakyat.

"Berapa pun jangan lah uang rakyat dihambur-haburkan begitu saja Rp. 9 milyar itu saya dengar dari banyak orang," cetus Din Syamsuddin saat ditemui di Gedung PP Muhammadiyah, Cikini, Jakarta, Senin (8/7/2013).

Menurutnya pemerintah harus membeli alat modern yang lebih canggih sehingga sidang Istbat yang menghadirkan pemuka agama hingga menelan biaya Rp. 9 milyar tidak perlu digelar.

"Beliah alat modern kan bisa lebih canggih lagi tidak perlu pakai rapat Istbat," tegasnya.

Muhammadiyah mengusulkan kepada pemerintah agar menggunakan teropong yang lebih canggih untuk mendapatkan pencitraan pergerakan Bulan. Apabila menggunakan metode Rukyat seperti yang dilakukan oleh Kemenag harus melihat hingga berjam-jam.

"Teropong rancangan martin asal Jerman dengan alat ini setidak-tidaknya yang selama ini katakanlah pengamatan itu harus sekian jam data ini memperlihatkan bahwa alat ini bisa memotret bahkan matahari itu kondisi siang," ujar Agus purwanto ahli fisika teoretis dari Muhammadiyah.

Menurutnya pemerintah lebih dapat berhemat dengan membeli alat tersebut daripada menggelar sidang Istbat yang menelan dana hingga bermilyar-milyar. Pasalnya alat tersebut hanya dikisaran harga Rp. 240 juta.

"Harganya itu 20.000 euro itu sekitar Rp. 240 juta dengan training Rp. 300 juta," jelas Agus.

Sehingga Muhammadiyah mengusulkan kepada pemerintah untuk menggunakn alat tersebut karena astronom Jerman tersebut telah berhasil memotert sesuatu yang selama ini diyakini itu tidak mungkin.

Din Syamsuddin menambahkan pihaknya selalu dilihat tidak sejalan dengan pemerintah dimana dalam hukum Islam pemerintah merupakan pimpinan dan sebagai pemimpin yang seharusnya ditaati. Namun dirinya berkeyakinan lain dikarenakan menilai pemerintah dalam hal ini Kemenag sudah tidak bisa disebut amanah.

"Muhammdiyah, dituduh tidak ikut Ulil Amri, taatilah Allah, Ulil Amri itu bukan pemerintah, tapi yang punya otoritas. Kalau kita harus taat kepada Kementerian Agama, mohon maaf, masa kita mau taat pada kementerian yang korup, maksiat pada Allah, Kementerian Agama melakukan kemaksiatan kalau bener korupsi Al Quran," tandasnya. [*]

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Agama, Suryadharma Ali, membantah pelaksanaan sidang isbat untuk menentukan awal Ramadan menelan biaya Rp 9 miliar.
"Tidak benar, jangan alihkan sidang isbat. Seandainya benar Rp 9 miliar menurut saya wajar selama bisa dipertanggungjawabkan," ujar Suryadharma kepada wartawan di kantornya, Jakarta, Selasa (9/7/2013).
Menurut Suryadharma, sidang tersebut hanya menelan biaya Rp 142.478.000. Itu pun digunakan untuk biaya makan peserta sidang.
Suryadharma pun tidak tahu darimana sumber informasi yang menyebutkan sampai menelan biaya Rp 9 miliar.
"Hanya Rp 142 juta buat biaya makan. Tanya saja dia. Kok tanya sama gue," kata Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan itu.
Dikatakan Suryadharma, seandainya sidang tersebut menelan biaya besar, hal itu tidak sebanding dengan hasil sidang yang sangat dinantikan umat Islam di Indonesia.
"Ini sangat penting dinantikan umat Islam di nusantara. Mereka menunggu. Dibandingkan angkanya, jauh lebih penting (manfaatnya)," kata dia.
Sebelumnya, Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Din Syamsuddin, menyesalkan dengan dana yang dikeluarkan oleh pemerintah yang melalui Kementerian Agama dalam rangka menggelar sidang Isbat untuk mengetahui awal puasa.
Kabarnya, untuk menyelenggarakan dana yang dikeluarkan untuk sidang tersebut mencapai Rp 9 miliar.