Petani Parung Tuntut TNI AU Serahkan Kekuasaan Atas Lahan Seluas 1000 Hektar ke Mereka

Ribuan massa petani yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Anti-Perampasan Tanah dan Monopoli Nasional mendatangi Gedung Kementerian Pertahanan di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Mereka melaporkan 10 kasus konflik agraria kepada Kementerian yang dipimpin Purnomo Yusgiantoro.

Koordinator aksi, Rahmat mengatakan, dari 10 kasus yang dilaporkan, Kemenhan menanggapi beberapa kasus yang dianggap serius dan mendesak untuk segera diselesaikan. Seperti sengketa tanah di Rumpin, Parung, Bogor. TNI AU mengklaim tanah seluas 1.000 hektare. Padahal, kata dia, yang tanah sah yang dimiliki TNI AU adalah 80 hektare.

"Ada lahan TNI AU itu eks landasan seluas 26,6 meter plus runway-nya masing-masing 9 meter. Ada tanah yang dibebaskan juga, total ada 80 hektare tanah sah milik TNI," kata Rahmat usai pertemuan di kantor Kemenhan, Jakarta Pusat, Selasa (4/6/2013).

Namun, kata dia, TNI mengeluarkan surat berisi SK dari Kementerian Keuangan bahwa dua register milik TNI AU. Rahmat mengatakan, warga sangat resah dengan adanya surat itu.

"Lahan itu sudah berisi bangunan milik warga. Warga memang belum diusir, tapi dengan begini warga tidak bisa melakukan jual beli atau membuat sertifikat atas tanah yang dihuninya puluhan tahun itu," jelas dia.

Selain itu, warga pernah mendapat perlakuan tak baik dari TNI AU. Kami tidak ingin hal itu terjadi. Untuk itu kami minta Kementerian Pertahanan mencabut klaim yang dilakukan TNI AU," tandasnya.

http://news.liputan6.com/read/604527...du-ke-kemenhan

Presiden Parung harus segera mengambil langkah tegas